Komnas HAM Minta Penyerangan Mapolsek Sinak Diusut Tuntas
Selasa, 29 Desember 2015 - 09:30 WIB
Komnas HAM Minta Penyerangan Mapolsek Sinak Diusut Tuntas
A
A
A
JAKARTA - Komnas HAM meminta aparat kepolisian mengusut tuntas dan memproses secara hukum siapa pun pelaku penyerangan terhadap Polsek Sinak di Kabupaten Puncak, Papua.
Karena, di samping melakukan penyerangan dan pembunuhan, kelompok bersenjata tersebut juga mengambil senjata api dari berbagai jenis beserta amunisi.
"Ini adalah bentuk teror terhadap simbol dan organ negara. Mereka juga telah menebar syi'ar ketakutan, " kata Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution dalam press rilis yang dikirim ke Sindonews, Selasa (29/12/2015).
Menurut Manager, sebagai Komisioner Komnas HAM dirinya turut berduka atas penyerangan terhadap Polsek Sinak di Kabupaten Puncak, Papua, semoga keluarga korban sabar adanya.
Namun, kata dia, negara harus hadir menjamin, di samping integritas NKRI di Papua, juga keselamatan TNI/Polri, dan keamanan warga sipil di Papua.
Pemerintahan Jokowi-JK, lanjut dia, harus mengambil inisiatif baru dalam menyelesaikan masalah Papua.
Pelaku teror dan kriminal tersebut, siapa pun itu, harus dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya.
"Pada saat yang sama, pemerintahan Jokowi-JK, juga perlu melakukan dialog berkejujuran guna penyelesaian menyeluruh, bermartabat dan damai di tanah Papua dalam konteks NKRI, " tandas dia.
Karena, di samping melakukan penyerangan dan pembunuhan, kelompok bersenjata tersebut juga mengambil senjata api dari berbagai jenis beserta amunisi.
"Ini adalah bentuk teror terhadap simbol dan organ negara. Mereka juga telah menebar syi'ar ketakutan, " kata Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution dalam press rilis yang dikirim ke Sindonews, Selasa (29/12/2015).
Menurut Manager, sebagai Komisioner Komnas HAM dirinya turut berduka atas penyerangan terhadap Polsek Sinak di Kabupaten Puncak, Papua, semoga keluarga korban sabar adanya.
Namun, kata dia, negara harus hadir menjamin, di samping integritas NKRI di Papua, juga keselamatan TNI/Polri, dan keamanan warga sipil di Papua.
Pemerintahan Jokowi-JK, lanjut dia, harus mengambil inisiatif baru dalam menyelesaikan masalah Papua.
Pelaku teror dan kriminal tersebut, siapa pun itu, harus dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya.
"Pada saat yang sama, pemerintahan Jokowi-JK, juga perlu melakukan dialog berkejujuran guna penyelesaian menyeluruh, bermartabat dan damai di tanah Papua dalam konteks NKRI, " tandas dia.
(sms)
