PPD Ngarep Transjabodetabek Diberlakukan Sistem Rupiah per Kilometer
Senin, 14 Desember 2015 - 01:37 WIB
PPD Ngarep Transjabodetabek Diberlakukan Sistem Rupiah per Kilometer
A
A
A
JAKARTA - Perum Pengangkutan Penumpang (PPD) selaku pengelola bus Transjabodetabek berharap penerapan sistem rupiah per kilometer segera diterapkan. Ini dikarenakan keberadaan bus Transjabodetabek masih sepi peminat karena mahalnya ongkos perjalanan bus tersebut.
Direktur Utama PPD Pande Putu Yasa mengatakan, sejak diluncurkannya 78 unit bus hibah Transjabodetabek dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih belum terlihat antusias penumpang. Dalam sehari, penumpang hanya berkisar 10-15 orang yang berasal dari daerah mitra masuk ke Jakarta.
Menurut pande, salah satu penyebab sepinya penumpang tersebut akibat tarif yang dibandrol Rp 9.000 dianggap mahal. Untuk itu, Pande berharap penerapan sistem rupiah per kilometer yang dilakukan pada bus Transjakarta segera diterapkan pada bus Transjabodetabek.
Terlebih, Transjabodetabek tidak menarik tarif bagi penumpang yang naik dari halte Transjakarta. "Penanndatangan MoU untuk rencana pembayaran rupiah per kilometer Transjabodetabek akan dilakukan Selasa 22 Desember 2015 mendatang. Kami berharap awal Januari 2016 Sudah terealisasi agar masyarakat dapat menikmati tarif murah," kata Pande Putu Yasa saat dihubungi, Minggu 13 Desember 2015 kemarin.
Pande menjelaskan, penandatangan kerjasama tersebut bukan hanya untuk 78 unit Transjabodetabek yang saat ini sudah dikelola oleh PPD. Melainkan terhadap ratusan bus yang rencananya akan diberikan kembali oleh Kemenhub.
Kepala Dinas Perhubungan dan Trasnportasi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, saat ini belum mendengar adanya kajian dari PPD terkait operasional Transjabodetabek yang sudah dikelola untuk masuk ke dalam sistem rupiah per kilometer. Andri pun menampik adanya penandatanganan kerja sama sistem rupiah per kilometer pada 22 Desember mendatang.
Kendati demikian, Andri telah menyiapkan Public service Obligation (PSO) sebesar Rp1,4 triliun pada anggaran 2016 mendatang. Hal itu didasari atas perhitungan sistem rupiah per kilometer untuk revitalisasi bus kecil menjadi bus sedang M01-M12 (Kp Melayu-Kota), 40 unit bus sedan menjadi bus besar (Kopaja S 6), 320 bus sedang Kopaja, dan sekitar 600 bus hibah TransJabodetabek dari Kemenhub.
"Memang nantinya kami akan menerapkan sistem rupiah per kilometer kepada Transjabodetabek. Tapi kami harus lihat dulu kajiannya dan LKPP. Kami baru akan me-launching 320 bus sedang Kopaja. Semua sudah siap, dari cat yang berubah biru putih, GPS, CCTV dan fasilitas lainnya. Kalau TransJabodetabek kami belum lihat. Tapi kami sudah menyiapkan PSO, kalau kurang bisa dimasukan ke dalam anggaran perubahan," pungkasnya.
Direktur Utama PPD Pande Putu Yasa mengatakan, sejak diluncurkannya 78 unit bus hibah Transjabodetabek dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih belum terlihat antusias penumpang. Dalam sehari, penumpang hanya berkisar 10-15 orang yang berasal dari daerah mitra masuk ke Jakarta.
Menurut pande, salah satu penyebab sepinya penumpang tersebut akibat tarif yang dibandrol Rp 9.000 dianggap mahal. Untuk itu, Pande berharap penerapan sistem rupiah per kilometer yang dilakukan pada bus Transjakarta segera diterapkan pada bus Transjabodetabek.
Terlebih, Transjabodetabek tidak menarik tarif bagi penumpang yang naik dari halte Transjakarta. "Penanndatangan MoU untuk rencana pembayaran rupiah per kilometer Transjabodetabek akan dilakukan Selasa 22 Desember 2015 mendatang. Kami berharap awal Januari 2016 Sudah terealisasi agar masyarakat dapat menikmati tarif murah," kata Pande Putu Yasa saat dihubungi, Minggu 13 Desember 2015 kemarin.
Pande menjelaskan, penandatangan kerjasama tersebut bukan hanya untuk 78 unit Transjabodetabek yang saat ini sudah dikelola oleh PPD. Melainkan terhadap ratusan bus yang rencananya akan diberikan kembali oleh Kemenhub.
Kepala Dinas Perhubungan dan Trasnportasi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, saat ini belum mendengar adanya kajian dari PPD terkait operasional Transjabodetabek yang sudah dikelola untuk masuk ke dalam sistem rupiah per kilometer. Andri pun menampik adanya penandatanganan kerja sama sistem rupiah per kilometer pada 22 Desember mendatang.
Kendati demikian, Andri telah menyiapkan Public service Obligation (PSO) sebesar Rp1,4 triliun pada anggaran 2016 mendatang. Hal itu didasari atas perhitungan sistem rupiah per kilometer untuk revitalisasi bus kecil menjadi bus sedang M01-M12 (Kp Melayu-Kota), 40 unit bus sedan menjadi bus besar (Kopaja S 6), 320 bus sedang Kopaja, dan sekitar 600 bus hibah TransJabodetabek dari Kemenhub.
"Memang nantinya kami akan menerapkan sistem rupiah per kilometer kepada Transjabodetabek. Tapi kami harus lihat dulu kajiannya dan LKPP. Kami baru akan me-launching 320 bus sedang Kopaja. Semua sudah siap, dari cat yang berubah biru putih, GPS, CCTV dan fasilitas lainnya. Kalau TransJabodetabek kami belum lihat. Tapi kami sudah menyiapkan PSO, kalau kurang bisa dimasukan ke dalam anggaran perubahan," pungkasnya.
(whb)
