DPRD DKI Minta Evaluasi Direksi PT Transjakarta
Senin, 30 November 2015 - 02:38 WIB
DPRD DKI Minta Evaluasi Direksi PT Transjakarta
A
A
A
JAKARTA - DPRD DKI Jakarta meminta agar Banggar tidak menyetujui Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) yang diusulkan oleh PT Transportasi Jakarta sebesar Rp1,4 triliun pada anggaran 2016. Meski baru menjadi BUMD dan memerlukan suntikan modal, kinerja direksi PT Transjakarta belum sebanding dengan peningkatan pelayanan.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta William Yani mengatakan, Hal itu bisa dilihat dari jumlah bus. Menurut dia, saat dikelola Badan Layanan Umum (BLU), bus Transjakarta bisa mencapai sekitar 800 unit. Namun karena sulit meremajakan lantaran tidak berkewenangan mengeluarkan pemasukan, BLU diganti dengan BUMD.
"BUMD itu kan tidak perlu tunggu anggaran kalau mau meremajakan. Tapi kenapa sekarang tambah sedikit busnya, saya dengar cuma 400 yang beroperasi. Saya minta segera dievaluasi jajaran direksinya," kata Willi di Jakarta, Minggu 29 November 2015.
Selain meminta agar PMP PT Transportasi Jakarta tidak disetujui, Juru Bicara PDIP itu juga meminta kepada Badan Anggaran (Banggar) agar tidak mudah percaya dengan alasan BUMD-BUMD lainnya perihal pengajuan PMP. Dia meminta agar para BUMD mengirimkan hasil audit keuangan tiga tahun terakhir.
"Sejauh ini tidak ada transparansi kinerja BUMD. Jangan sampai jadi lahan pembajakan anggaran Pemerintah Daerah," tegasnya.
Sementara itu, Direktur Institut Studi Transportasi (Instran) Dharmanigtyas menuturkan, selain kinerja direksi yang tidak handal mengurusi BRT, semakin buruknya pelayanan Transjakarta yang terjadi saat ini merupakan dampak dari tugas BUMD yang berfungsi sebagai regulator dan sekaligus menjadi operator.
Menurutnya, dengan menjadi operator, BUMD secara tidak langsung membangun institusi bisnis dalam sektor transportasi dan melupakan tujuan awal dibentuknya Transjakarta.
"Indikator keberhasilan dari direksi PT Transportasi Jakarta adalah seberapa besar peningkatan jumlah penumpang. Saat ini direksi gagal dan kerugian besar dirasakan masyarakat. Ini harus dievaluasi," tegasnya.
PILIHAN:
Ikan Berukuran Dua Meter Ditemukan Terdampar di Sungai Ciliwung
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta William Yani mengatakan, Hal itu bisa dilihat dari jumlah bus. Menurut dia, saat dikelola Badan Layanan Umum (BLU), bus Transjakarta bisa mencapai sekitar 800 unit. Namun karena sulit meremajakan lantaran tidak berkewenangan mengeluarkan pemasukan, BLU diganti dengan BUMD.
"BUMD itu kan tidak perlu tunggu anggaran kalau mau meremajakan. Tapi kenapa sekarang tambah sedikit busnya, saya dengar cuma 400 yang beroperasi. Saya minta segera dievaluasi jajaran direksinya," kata Willi di Jakarta, Minggu 29 November 2015.
Selain meminta agar PMP PT Transportasi Jakarta tidak disetujui, Juru Bicara PDIP itu juga meminta kepada Badan Anggaran (Banggar) agar tidak mudah percaya dengan alasan BUMD-BUMD lainnya perihal pengajuan PMP. Dia meminta agar para BUMD mengirimkan hasil audit keuangan tiga tahun terakhir.
"Sejauh ini tidak ada transparansi kinerja BUMD. Jangan sampai jadi lahan pembajakan anggaran Pemerintah Daerah," tegasnya.
Sementara itu, Direktur Institut Studi Transportasi (Instran) Dharmanigtyas menuturkan, selain kinerja direksi yang tidak handal mengurusi BRT, semakin buruknya pelayanan Transjakarta yang terjadi saat ini merupakan dampak dari tugas BUMD yang berfungsi sebagai regulator dan sekaligus menjadi operator.
Menurutnya, dengan menjadi operator, BUMD secara tidak langsung membangun institusi bisnis dalam sektor transportasi dan melupakan tujuan awal dibentuknya Transjakarta.
"Indikator keberhasilan dari direksi PT Transportasi Jakarta adalah seberapa besar peningkatan jumlah penumpang. Saat ini direksi gagal dan kerugian besar dirasakan masyarakat. Ini harus dievaluasi," tegasnya.
PILIHAN:
Ikan Berukuran Dua Meter Ditemukan Terdampar di Sungai Ciliwung
(mhd)
