Dapat Hibah Bus, PPD: Kami Ingin Segera Terealisasi
Jum'at, 27 November 2015 - 08:11 WIB
Dapat Hibah Bus, PPD: Kami Ingin Segera Terealisasi
A
A
A
JAKARTA - Direktur Utama Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) Pande Putu Yasa mengakui, bus hibah yang rencananya akan diberikan ke PPD Desember ini akan diberikan langsung oleh Pemprov DKI Jakarta. Namun, kata dia, pengelolaan bus tersebut tidak sepenuhnya diserahkan kepada PT Transportasi Jakarta.
"Kami awalnya dikasih 88 unit bus dari Kemenhub, nah rencananya ada penambahan sekitar 400. Tapi katanya kemarin rapat itu mau dikasih ke Pemprov langsung. Nanti Pemprov yang mengaturnya," jelas Pande di Jakarta, Kamis 26 November 2015.
Pande menuturkan, selain mendapatkan bus hibah, Pemprov DKI berjanji akan mengadopsi 88 unit bus Transjabodetabek yang dikelolanya ke dalam sistem rupiah per kilometer. Menurutnya, sistem tersebut merupakan solusi untuk menutup operasional bus.
Berdasarkan catatanya, lanjut Pande, operasional 88 unit bus, PPD masih mengalami devisit. Terparah untuk Koridor Harapan Indah, Bekasi ke Pasar Basu, Jakarta Pusat yang per hari hanya sekitar 10 penumpang. Untuk itu, dia berharap, sistem rupiah per kilometer segera diterapkan.
"Dari informasi yang kami dapat, Pak Gubernur (Ahok) mengirimkan surat ke Kemenhub yang berisi kesiapan mengelola bus hibah dan menerapkan sistem rupiah per kilometer terhadap 88 unit Transjabodetabek yang kami kelola. Kami berharap segera terealisasi," tuturnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Antonius Kosasih hingga saat ini belum dapat memberikan komentarnya terkait pemberian bus hibah tersebut.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, sepinya penumpang Transjabodetabek itu akibat tarif yang dipungut belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, DKI akan segera memanggil Dirut PPD untuk membicarakan perihal kerja sama sistem rupiah per kilometer dan meminta kepada Meteri Perhubungan, Ignasius Jonan agar bus Transjabodetabek jangan lagi diberikan kepada PPD.
"Kenapa enggak, barang ini kasih kepada kami, kita bayar rupiah per kilometer, tapi Transjakarta sampai ke Bekasi dan Tangerang. Lalu orang dari Tangerang dan Bekasi bayar berapa? Rp3.500 aja, kayak Transjakarta. Siapa yang nanggung kerugian ini siapa, ya itu namanya PSO (public service obligation) jadi DKI yang bayarin," paparnya.
PILIHAN:
Diyakini Jadi Tersangka UPS, Ini Doa Ahok untuk Lulung
"Kami awalnya dikasih 88 unit bus dari Kemenhub, nah rencananya ada penambahan sekitar 400. Tapi katanya kemarin rapat itu mau dikasih ke Pemprov langsung. Nanti Pemprov yang mengaturnya," jelas Pande di Jakarta, Kamis 26 November 2015.
Pande menuturkan, selain mendapatkan bus hibah, Pemprov DKI berjanji akan mengadopsi 88 unit bus Transjabodetabek yang dikelolanya ke dalam sistem rupiah per kilometer. Menurutnya, sistem tersebut merupakan solusi untuk menutup operasional bus.
Berdasarkan catatanya, lanjut Pande, operasional 88 unit bus, PPD masih mengalami devisit. Terparah untuk Koridor Harapan Indah, Bekasi ke Pasar Basu, Jakarta Pusat yang per hari hanya sekitar 10 penumpang. Untuk itu, dia berharap, sistem rupiah per kilometer segera diterapkan.
"Dari informasi yang kami dapat, Pak Gubernur (Ahok) mengirimkan surat ke Kemenhub yang berisi kesiapan mengelola bus hibah dan menerapkan sistem rupiah per kilometer terhadap 88 unit Transjabodetabek yang kami kelola. Kami berharap segera terealisasi," tuturnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Antonius Kosasih hingga saat ini belum dapat memberikan komentarnya terkait pemberian bus hibah tersebut.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, sepinya penumpang Transjabodetabek itu akibat tarif yang dipungut belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, DKI akan segera memanggil Dirut PPD untuk membicarakan perihal kerja sama sistem rupiah per kilometer dan meminta kepada Meteri Perhubungan, Ignasius Jonan agar bus Transjabodetabek jangan lagi diberikan kepada PPD.
"Kenapa enggak, barang ini kasih kepada kami, kita bayar rupiah per kilometer, tapi Transjakarta sampai ke Bekasi dan Tangerang. Lalu orang dari Tangerang dan Bekasi bayar berapa? Rp3.500 aja, kayak Transjakarta. Siapa yang nanggung kerugian ini siapa, ya itu namanya PSO (public service obligation) jadi DKI yang bayarin," paparnya.
PILIHAN:
Diyakini Jadi Tersangka UPS, Ini Doa Ahok untuk Lulung
(mhd)
