Lulung: Ada Tangan Jahil Masukan Program UPS
Rabu, 25 November 2015 - 16:02 WIB
Lulung: Ada Tangan Jahil Masukan Program UPS
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana menegaskan ada tangan jahil yang memasukan pengadaan alat UPS yang kini diselidiki oleh Bareskrim Mabes Polri.
Mengenai siapa tangan jahil tersebut, Lulung mengatakan, kalau proses lelang UPS merupakan kewenangan Pemprov DKI sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK). (Baca: Lulung Kembali Diperiksa Bareskrim)
"Begini ya, yang terjadi ada tangan jahil yang memasukkan program. Siapa? oknum Bappeda. Kemudian yang nomorin rekening oknum BPKD. Apakah dia berani? Nggak berani, kenapa karena ada aktornya," ujar Lulung di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (25/11/2015).
Dirinya menjelaskan, anggota DPRD tak bisa memasukkan program sekaligus nomor rekening terkait proses tersebut. "Sekarang siapa sih yang nomorin rekening, siapa yang masukin program itu, enggak bisa anggota dewan masukin, klik, enggak bakal bisa," terangnya. (Baca juga: Lulung Yakin Ahok Jadi Tersangka Kasus UPS)
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menekankan, apabila Pemprov DKI Jakarta bisa menghentikan proses ini sejak awal maka dugaan tindak pidana korupsi tersebut tidak akan terjadi.
"Itu dievaluasi setelah ada Kemendagri kepada Pejabat Pembuat Komitmen. Siapa sih yang melelang? Kalau dihentikan, ini persoalan enggak ada ini kejadian. Ini kan kerena diteruskan oleh Pemda," pungkasnya.
PILIHAN:
Ditetapkan Tersangka, Ahok Akan Lawan KPK
Wanita Muda Diperkosa di JPO Pondok Indah
Mengenai siapa tangan jahil tersebut, Lulung mengatakan, kalau proses lelang UPS merupakan kewenangan Pemprov DKI sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK). (Baca: Lulung Kembali Diperiksa Bareskrim)
"Begini ya, yang terjadi ada tangan jahil yang memasukkan program. Siapa? oknum Bappeda. Kemudian yang nomorin rekening oknum BPKD. Apakah dia berani? Nggak berani, kenapa karena ada aktornya," ujar Lulung di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (25/11/2015).
Dirinya menjelaskan, anggota DPRD tak bisa memasukkan program sekaligus nomor rekening terkait proses tersebut. "Sekarang siapa sih yang nomorin rekening, siapa yang masukin program itu, enggak bisa anggota dewan masukin, klik, enggak bakal bisa," terangnya. (Baca juga: Lulung Yakin Ahok Jadi Tersangka Kasus UPS)
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menekankan, apabila Pemprov DKI Jakarta bisa menghentikan proses ini sejak awal maka dugaan tindak pidana korupsi tersebut tidak akan terjadi.
"Itu dievaluasi setelah ada Kemendagri kepada Pejabat Pembuat Komitmen. Siapa sih yang melelang? Kalau dihentikan, ini persoalan enggak ada ini kejadian. Ini kan kerena diteruskan oleh Pemda," pungkasnya.
PILIHAN:
Ditetapkan Tersangka, Ahok Akan Lawan KPK
Wanita Muda Diperkosa di JPO Pondok Indah
(ysw)
