Tarif Transjabodetabek Akan Disamakan dengan Transjakarta
Sabtu, 07 November 2015 - 04:33 WIB
Tarif Transjabodetabek Akan Disamakan dengan Transjakarta
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menambah 400 bus Transjabodetabek yang dikendalikan PPD. BUMN yang dipercayai untuk mengoperasikan ratusan bus tersebut menginginkan sistem rupiah per kilometer.
Direktur Utama PPD Pande Putu Yasa mengatakan, saat ini sedang menunggu panggilan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) perihal penerapan sistem rupiah per kilometer terhadap 88 unit bus Transjabodetabek yang sudah dioperasikan sejak Agustus lalu. Menurut Pande, dengan penerapan sistem per kilometer, akan dapat lebih maksimal untuk mengoperasionalkan bus Transjabodetabek.
Terlebih, hingga akhir tahun ini, PPD akan mendapatkan kembali sekitar 400 bus Transjabodetabek dari Kemenhub. "Kami tinggal menunggu panggilan Pak Ahok soal penerapan sistem rupiah per kilometer. Semua kajian yang diminta Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI sudah kami lakukan," kata Pande Putu Yasa saat dihubungi, Jumat 6 November 2015 kemarin.
Pande menjelaskan, sejak diluncurkannya 88 bus Hino Transjabodetabek di tiga koridor yang ditentukan, PPD belum mendapatkan kenaikan penumpang yang signifikan. Berdasarkan evaluasi di tiga koridor seperti Depok-Pusat Grosir Ciliitan (PGC)-Grogol; Harapan Indah Bekasi-Pasar Baru, dan Poris Plawad-Kemayoran, dalam sehari penumpang yang masuk ke Jakarta hanya sekitar 10-12 penumpang.
Dengan penerapan rupiah perkilometer, Pande menyebutkan rute bus Transjabodetabek saat ini dan yang akan didatangkan akan diatur PT Transportasi Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, segera memanggil Dirut PPD untuk membicarakan perihal kerja sama sistem rupiah per kilometer. Namun, Ahok telah meminta Meteri Perhubungan Ignasius Jonan agar bus Transjabodetabek jangan lagi diberikan kepada PPD.
"Kenapa enggak, barang ini kasih kepada kami, kita bayar rupiah per kilometer, tapi Transjakarta sampai ke Bekasi dan Tangerang. Lalu orang dari Tangerang dan Bekasi bayar berapa? Rp3.500 saja, kayak Transjakarta. Siapa yang nanggung kerugian ini siapa, ya itu namanya PSO (public service obligation) jadi DKI yang bayarin," jelasnya.
Direktur Utama PPD Pande Putu Yasa mengatakan, saat ini sedang menunggu panggilan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) perihal penerapan sistem rupiah per kilometer terhadap 88 unit bus Transjabodetabek yang sudah dioperasikan sejak Agustus lalu. Menurut Pande, dengan penerapan sistem per kilometer, akan dapat lebih maksimal untuk mengoperasionalkan bus Transjabodetabek.
Terlebih, hingga akhir tahun ini, PPD akan mendapatkan kembali sekitar 400 bus Transjabodetabek dari Kemenhub. "Kami tinggal menunggu panggilan Pak Ahok soal penerapan sistem rupiah per kilometer. Semua kajian yang diminta Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI sudah kami lakukan," kata Pande Putu Yasa saat dihubungi, Jumat 6 November 2015 kemarin.
Pande menjelaskan, sejak diluncurkannya 88 bus Hino Transjabodetabek di tiga koridor yang ditentukan, PPD belum mendapatkan kenaikan penumpang yang signifikan. Berdasarkan evaluasi di tiga koridor seperti Depok-Pusat Grosir Ciliitan (PGC)-Grogol; Harapan Indah Bekasi-Pasar Baru, dan Poris Plawad-Kemayoran, dalam sehari penumpang yang masuk ke Jakarta hanya sekitar 10-12 penumpang.
Dengan penerapan rupiah perkilometer, Pande menyebutkan rute bus Transjabodetabek saat ini dan yang akan didatangkan akan diatur PT Transportasi Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, segera memanggil Dirut PPD untuk membicarakan perihal kerja sama sistem rupiah per kilometer. Namun, Ahok telah meminta Meteri Perhubungan Ignasius Jonan agar bus Transjabodetabek jangan lagi diberikan kepada PPD.
"Kenapa enggak, barang ini kasih kepada kami, kita bayar rupiah per kilometer, tapi Transjakarta sampai ke Bekasi dan Tangerang. Lalu orang dari Tangerang dan Bekasi bayar berapa? Rp3.500 saja, kayak Transjakarta. Siapa yang nanggung kerugian ini siapa, ya itu namanya PSO (public service obligation) jadi DKI yang bayarin," jelasnya.
(whb)
