DPRD Bukittinggi Desak Pemkot Dirikan Posko Penanggulangan Asap

BUKITTINGGI - Akibat geram dengan lamban dan tidak tanggapnya pemerintah setempat dalam menanggapi persoalan kabut asap, DPRD Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, memanggil dan mendesak pemerintah untuk segera mendirikan posko darurat penanggulangan dampak kabut asap.

Komisi II DPRD Kota Bukittinggi menyoroti Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi yang terkesan lamban dan tidak tanggap dalam menanggapi persoalan kabut asap. Meski sudah melakukan berbagai usaha, namun dinas ini dianggap bertindak tepat sasaran.

Hal ini disampaikan DPRD saat memanggil pemko pada rapat terbuka Komisi II DPRD Bukittinggi bersama Pemerintah Kota Bukittinggi, Dinas Kesehatan Kota, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, dan BPBD Bukittinggi, Rabu (28/10/2015) siang.

Komisi II menilai, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum optimal dalam melakukan aksi tanggap kabut asap. Meski sudah membagikan masker di beberapa titik namun masih belum tepat sasaran. Kepada eksekutif, anggota legislatif ini mendesak Dinas Kesehatan untuk segera membangun posko tanggap darurat kabut asap.

"Ada indikasi SKPD bekerja kurang koordinasi dan inilah yang menyebabkan masyarakat mengatakan pemerintah daerah belum berbuat apa-apa. Kesimpulan rapat tadi kami menyatakan bahwa pemda perlu meningkatkan koordinasi dan segera membuka posko penanggulangan dampak kabut asap di Kota Bukittinggi," papar Ketua Komisi II DPRD Bukittinggi Rismaidi.

Sementara itu, Asisten II Setdako Bukittinggi Ismail Djohar mengatakan, usaha pencegahan sudah dilakukan, termasuk pembagian masker. Namun, untuk ke depan sesuai desakan Dewan akan segera membangun posko tanggap darurat.

Posko ini selain untuk penanganan dampak kabut asap juga untuk mengantisipasi cuaca ekstrem yang akan segera datang menyusul kabut asap.

"Asap sudah menguning ini sudah sangat berbahaya, kami sudah mengupayakan akan mendirikan posko, bukan hanya untuk darurat asap, bahwa yang lebih berbahaya itu cuaca ekstrem, setelah asap ini berakhir akan datang cuaca yang sangat ekstrem," ujar Asisten II Setdako Bukittinggi Ismail Djohar.

Sedikitnya tiga posko akan segera didirikan, masing-masing satu posko per kecamatan. Posko ini akan diawasi oleh DPRD agar benar-benar dilaksanakan.

Posko utama ditempatkan di halaman Kantor BPBD Jalan Panorama Bukittinggi, lalu di halaman Pusdalops Gulai Bancah, selain itu juga akan dibangun di pusat keramaian seperti di kawasan Pasar Atas, Pasar Bawah, dan Aur Kuning.