Tiga Daerah di Jateng Berpotensi Miliki Calon Tunggal
Jum'at, 09 Oktober 2015 - 12:47 WIB
Tiga Daerah di Jateng Berpotensi Miliki Calon Tunggal
A
A
A
BELITUNG - Tiga daerah di Jawa Tengah (Jateng) yakni Kabupaten Pekalongan, Blora, dan Wonogiri berpotensi memiliki satu pasangan calon di pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015. Di tiga daerah tersebut masih ditemukan adanya calon yang belum menyertakan surat pemberhentian sebagai anggota dewan (DPR maupun DPRD).
"Jadi memang ada persoalan terkait dengan pergantian antarwaktu (PAW). Di beberapa partai yang PAW sampai sekarang izin atau rekomendasinya dari DPP pusat belum ada. Ini yang berpotensi dicoret," ujar Komisioner KPU Jateng M Hakim Junaidi di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional KPU se-Indonesia di Belitung, Jumat (9/10/2015).
Sesuai PKPU 12/2015 tentang pencalonan, diatur kandidat yang masih menjabat sebagai anggota dewan, PNS, TNI/Polri harus mengundurkan diri dari jabatannya, selambatnya 60 hari sejak pendaftaran mereka diserahkan.
"Kalau kemudian sampai 22 (Oktober) itu belum juga keluar pasti itu kan menjadi calon tunggal. Karena mereka harus mundur dari DPR atau DPRD itu," lanjutnya.
Menurut Junaidi, KPU setempat sebetulnya telah memberikan kelonggaran bahwa persyaratan pemberhentian dilengkapi setelah yang bersangkutan diterima pendaftarannya. "Tetapi pada saat nanti SK gubernur pemberitahuan itu jadi, maka yang dari DPP juga harus jadi."
"Jadi memang ada persoalan terkait dengan pergantian antarwaktu (PAW). Di beberapa partai yang PAW sampai sekarang izin atau rekomendasinya dari DPP pusat belum ada. Ini yang berpotensi dicoret," ujar Komisioner KPU Jateng M Hakim Junaidi di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional KPU se-Indonesia di Belitung, Jumat (9/10/2015).
Sesuai PKPU 12/2015 tentang pencalonan, diatur kandidat yang masih menjabat sebagai anggota dewan, PNS, TNI/Polri harus mengundurkan diri dari jabatannya, selambatnya 60 hari sejak pendaftaran mereka diserahkan.
"Kalau kemudian sampai 22 (Oktober) itu belum juga keluar pasti itu kan menjadi calon tunggal. Karena mereka harus mundur dari DPR atau DPRD itu," lanjutnya.
Menurut Junaidi, KPU setempat sebetulnya telah memberikan kelonggaran bahwa persyaratan pemberhentian dilengkapi setelah yang bersangkutan diterima pendaftarannya. "Tetapi pada saat nanti SK gubernur pemberitahuan itu jadi, maka yang dari DPP juga harus jadi."
(zik)
