Sambangi Istana, Ratusan Ibu Hamil Minta 'Pertanggungjawaban' Jokowi
Rabu, 07 Oktober 2015 - 12:15 WIB
Sambangi Istana, Ratusan Ibu Hamil Minta 'Pertanggungjawaban' Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Ratusan buruh dari Komite Perempuan IndustriALL Indonesian Council menggelar aksi demo di depan Istana Negara. Dengan aksi seperti ibu hamil, mereka meminta agar Presiden Jokowi mencegah terjadinya PHK besar-besaran dan hapus sistem outsourcing.
Seri Mangunah ketua Komite perempuan IndustriALL mengatakan dalam aksinya kali ini yang bertepatan dengan Hari Kerja Layak yang diperingati setiap tanggal 7 Oktober itu pihaknya mengajukan beberapa tuntutan kepada Presiden Joko Widodo.
"Presiden harus segera mencegah dan menghentikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah terjadi di beberapa wilayah," kata Seri di depan Istana Negara, Rabu (7/10/2015 ). (Baca: Pagi Ini, Ratusan Buruh Wanita Geruduk Istana Negara)
Seri menambahkan, pemerintah juga perlu memastikan kerja layak bagi semua dan segera hapus sistem kerja kontrak dan outsourcing. Apalagi saat ini para buruh terancam terkena gelombang PHK akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap US dolar.
"Memperkuat kerja-kerja pengawasan perburuhan kepada seluruh perusahaan-perusahaan terutama terkait perlindungan maternitas, kesehatan, dan keselamatan kerja bagi buruh perempuan," jelasnya.
Seri juga menegaskan pemerintah Indonesia segera meratifikasi Konvensi ILO No 183 tentang Perlindungan Maternitas. Pasalnya selama ini para buruh perempuan yang hamil sering mendapatkan diskriminasi di tempat bekerjanya.
Pantauan Sindonews, dengan menggunakan dandanan ala ibu hamil ini para buruh perempuan menuntut Presiden agar lebih memperhatikan nasib kaum hawa yang bekerja sebagai buruh di perusahaan-perusahaan. Tuntutan-tuntutan tersebut dituliskan ke dalam spanduk yang dibentangkan di depan Istana Negara.
PILIHAN:
Mau Tahu Pengguna Jasa Seks Artis AA? Ini Ciri-cirinya
Sebelum Dibunuh, Ini Ucapan Terakhir PNF
Seri Mangunah ketua Komite perempuan IndustriALL mengatakan dalam aksinya kali ini yang bertepatan dengan Hari Kerja Layak yang diperingati setiap tanggal 7 Oktober itu pihaknya mengajukan beberapa tuntutan kepada Presiden Joko Widodo.
"Presiden harus segera mencegah dan menghentikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah terjadi di beberapa wilayah," kata Seri di depan Istana Negara, Rabu (7/10/2015 ). (Baca: Pagi Ini, Ratusan Buruh Wanita Geruduk Istana Negara)
Seri menambahkan, pemerintah juga perlu memastikan kerja layak bagi semua dan segera hapus sistem kerja kontrak dan outsourcing. Apalagi saat ini para buruh terancam terkena gelombang PHK akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap US dolar.
"Memperkuat kerja-kerja pengawasan perburuhan kepada seluruh perusahaan-perusahaan terutama terkait perlindungan maternitas, kesehatan, dan keselamatan kerja bagi buruh perempuan," jelasnya.
Seri juga menegaskan pemerintah Indonesia segera meratifikasi Konvensi ILO No 183 tentang Perlindungan Maternitas. Pasalnya selama ini para buruh perempuan yang hamil sering mendapatkan diskriminasi di tempat bekerjanya.
Pantauan Sindonews, dengan menggunakan dandanan ala ibu hamil ini para buruh perempuan menuntut Presiden agar lebih memperhatikan nasib kaum hawa yang bekerja sebagai buruh di perusahaan-perusahaan. Tuntutan-tuntutan tersebut dituliskan ke dalam spanduk yang dibentangkan di depan Istana Negara.
PILIHAN:
Mau Tahu Pengguna Jasa Seks Artis AA? Ini Ciri-cirinya
Sebelum Dibunuh, Ini Ucapan Terakhir PNF
(ysw)
