Wisata Pulau Seribu, DPRD Dukung DKI Kelola Kapal Ojek
Wisata Pulau Seribu, DPRD Dukung DKI Kelola Kapal Ojek
A
A
A
JAKARTA - DPRD DKI Jakarta mendukung rencana Pemprov untuk mengelola kapal ojek di bawah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Karena, wisata ke Kepulauan Seribu kerap terkendala oleh kondisi kapal yang mematok harga di luar kemampuan masyarakat.
"Wisata Jakarta di kepulauan Seribu itu sangat bagus dibanding dengan yang lainnya. Nah, kendalanya banyak masyarakat yang mengeluhkan tarifnya," kata Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike di Jakarta, Kamis 24 September 2015.
Sementara itu, Pengamat Transportasi Universitas Tarumanegara, Leksmono Suryo Putranto meminta agar Dishubtrans memberikan bantuan kelengkapan dokumen sertifikasi agar semua rencana mengambil alih kapal ojek terealisasi dengan baik.
Terlebih, masalah ini adalah masalah mata pencarian masyarakat sekitar. Artinya, apabila tidak boleh masuk pelabuhan, para pekerja kapal ojek akan kehilangan mata pencarian.
"Kapal ojek ini sarana yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari. Dishub harus memfasilitasi agar jumlah kapal yang tersertifikasi memenuhi kebutuhan masyarakat. Caranya dengan memberikan pelatihan gratis prosedur sertifikasi serta menanggung biaya sertifikasi," tuturnya.
"Wisata Jakarta di kepulauan Seribu itu sangat bagus dibanding dengan yang lainnya. Nah, kendalanya banyak masyarakat yang mengeluhkan tarifnya," kata Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike di Jakarta, Kamis 24 September 2015.
Sementara itu, Pengamat Transportasi Universitas Tarumanegara, Leksmono Suryo Putranto meminta agar Dishubtrans memberikan bantuan kelengkapan dokumen sertifikasi agar semua rencana mengambil alih kapal ojek terealisasi dengan baik.
Terlebih, masalah ini adalah masalah mata pencarian masyarakat sekitar. Artinya, apabila tidak boleh masuk pelabuhan, para pekerja kapal ojek akan kehilangan mata pencarian.
"Kapal ojek ini sarana yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari. Dishub harus memfasilitasi agar jumlah kapal yang tersertifikasi memenuhi kebutuhan masyarakat. Caranya dengan memberikan pelatihan gratis prosedur sertifikasi serta menanggung biaya sertifikasi," tuturnya.
(mhd)
Explore More