SPP RU III Nilai Ada Kepentingan Asing
SPP RU III Nilai Ada Kepentingan Asing
A
A
A
PALEMBANG - Serikat Pekerja Pertamina (SPP) Refinery Unit (RU) III Plaju menilai ada ke - pentingan asing yang berusaha masuk Indonesia dan mengincar bisnis avtur yang selama ini dikelola Pertamina.
Hal itu mencermati dan me - nyikapi pernyataan Menteri Per - hubungan Ignasius Jonan pada konferensi pers di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta 12 Sep tember 2015 dan be - berapa ke sem patan yang me - nyatakan av tur Pertamina ma - hal dan me makan separuh biaya operasional maskapai pener - bangan yang ke mudian berpe - ngaruh besar pada harga tiket penerbangan.
Untuk itu, tengah dipertim bangkan mem buka pe - luang swasta bisa men jual avtur di bandara domestik. “Pernyataan itu sangat pre - ma tur dan tidak relevan serta ti - dak didasarkan pada analisa men - dalam. Pernyataan itu sangat men diskreditkan Pertamina se - bagai BUMN yang sahamnya 100% dimiliki negara yang me - ngemban amanah PSO dalam penyediaan BBM termasuk av - tur,” ujar Ketua Umum SPP RU III Plaju Dicky Firmansyah, pada jumpa pers di sekretariat SPP RU III Plaju, kemarin.
Menurut Dicky, pernyataan Men hub yang membuka peluang swasta memasok avtur ke ban - dara-bandara Indonesia jelas me - rupakan langkah yang sangat berpihak kepada swasta khusus - nya perusahaan migas asing. Apa - lagi pernyataan itu disampaikan dalam kapasitasnya selaku peja - bat negara yang seharusnya ber - wa wasan kebangsaan yang luas dan mengedepankan kepenti - ngan nasional.
“Ini kan seolah-olah ada opini yang digiring mem benturkan Pertamina dengan ber bagai pi - hak. Padahal kunci ke tahanan nasional adalah kedau latan ene - rgi yang ditandai de ngan kuatnya perusahaan migas nasional,” tu - tur Dicky. Dicky mengatakan, Perta - mina sebagai BUMN selain me - miliki kewajiban menyetor divi - den sebagai pendapatan negara, juga berfungsi sebagai agent of development pertumbuhan eko - nomi Indonesia.
Sehingga sudah selayaknya Pertamina menda pat kan seluruh elemen masya rakat dan bangsa dalam pertum buhan dan kelangsu - ngan bisnis nya. “Selama kurang lebih 55 ta - hun Pertamina mensuplai kebu - tuhan avtur di 62 bandara besar hingga bandara kecil di pelosok negeri seperti Tual, Kaimana, Na - tuna, Waingapu, dan lainnya.
Bahkan bandara di Timor Leste pun masih membutuhkan suplai dari Pertamina. Selama ini suplai avtur dilakukan dengan con - tinuity of supply,safety, dan quality yang memenuhi standar inter - nasional untuk mendukung per - tumbuhan industri penerbangan nasional. Tapi dengan pernya - taan Menhub tersebut rasanya seperti sia-sia pengorbanan dan perjuangan Pertamina selama ini,” paparnya.
Atas pernyataan Menhub ter - sebut, SPP RU III menyam paikan, pertama, avtur Pertamina bukan - lah yang termahal di wilayah ASEAN sekali pun. Kedua, jika av - tur Pertamina dinilai kemahalan, bukan sebagai pembenaran ma - suk nya swasta asing ke bisnis ini.
Ketiga, sesuai UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN dimana pasal 2 ayat 1 mengamanatkan maksud dan tujuan pendirian BUMN yang di antaranya adalah kewajiban mengejar keuntu - ngan. Sehingga pernyataan Men - hub Jonan bahwa Pertamina tidak boleh semata-mata mencari keuntungan sangat bertenta - ngan dengan UU.
“Dengan kondisi ini, kami men desak Presiden RI mengeva - luasi kinerja menteri yang keber - pihakannya kepada asing mele - bihi dukungannya kepada per - usa haan milik negara. Kami juga mendesak Menhub menghen - tikan semua pernyataannya di media massa yang mendiskre - ditkan Pertamina.
Terakhir, kami mendesak seluruh pihak terkait dalam memberikan pernyataan di depan publik agar lebih me - ngedepankan kepentingan na - sional termasuk kepentingan perkembangan perusahaan milik negara,” pungkasnya. Sementara itu Ketua Bidang Advokasi dan Penyelesaian Perse - lisihan Hubin Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSP - PB) M Solihin menambahkan, penilaian harga jual avtur Perta - mina khususnya di bandara besar ada benarnya.
Namun hal itu dilakukan karena Pertamina me - nerapkan subsidi silang untuk memasok ke bandara-bandara remote yang tidak memiliki nilai ekonomis. Selain itu proses pengolahan BBM di Indonesia jauh tertinggal dari negara-negara maju yang menerapkan teknologi mutakhir didukung kilang-kilang baru yang efisien.
“Yang juga membuat harga jual tinggi adalah dikenakannya fee charge avtur oleh Angkasa Pura yang nilainya cukup tinggi. Ke - mudian menguatnya dolar juga membuat biaya produksi me - ningkat karena separuh crude masih impor. Jadi dengan ber - bagai macam kendala dan ham - batan itu, Pertamina masih mam - pu memproduksi dan memasok avtur dengan lancar. Harusnya dukungan diberikan penuh ke - pada Pertamina bukan hujatan maupun opini publik yang ne - gatif,” katanya.
Iwan setiawan
Hal itu mencermati dan me - nyikapi pernyataan Menteri Per - hubungan Ignasius Jonan pada konferensi pers di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta 12 Sep tember 2015 dan be - berapa ke sem patan yang me - nyatakan av tur Pertamina ma - hal dan me makan separuh biaya operasional maskapai pener - bangan yang ke mudian berpe - ngaruh besar pada harga tiket penerbangan.
Untuk itu, tengah dipertim bangkan mem buka pe - luang swasta bisa men jual avtur di bandara domestik. “Pernyataan itu sangat pre - ma tur dan tidak relevan serta ti - dak didasarkan pada analisa men - dalam. Pernyataan itu sangat men diskreditkan Pertamina se - bagai BUMN yang sahamnya 100% dimiliki negara yang me - ngemban amanah PSO dalam penyediaan BBM termasuk av - tur,” ujar Ketua Umum SPP RU III Plaju Dicky Firmansyah, pada jumpa pers di sekretariat SPP RU III Plaju, kemarin.
Menurut Dicky, pernyataan Men hub yang membuka peluang swasta memasok avtur ke ban - dara-bandara Indonesia jelas me - rupakan langkah yang sangat berpihak kepada swasta khusus - nya perusahaan migas asing. Apa - lagi pernyataan itu disampaikan dalam kapasitasnya selaku peja - bat negara yang seharusnya ber - wa wasan kebangsaan yang luas dan mengedepankan kepenti - ngan nasional.
“Ini kan seolah-olah ada opini yang digiring mem benturkan Pertamina dengan ber bagai pi - hak. Padahal kunci ke tahanan nasional adalah kedau latan ene - rgi yang ditandai de ngan kuatnya perusahaan migas nasional,” tu - tur Dicky. Dicky mengatakan, Perta - mina sebagai BUMN selain me - miliki kewajiban menyetor divi - den sebagai pendapatan negara, juga berfungsi sebagai agent of development pertumbuhan eko - nomi Indonesia.
Sehingga sudah selayaknya Pertamina menda pat kan seluruh elemen masya rakat dan bangsa dalam pertum buhan dan kelangsu - ngan bisnis nya. “Selama kurang lebih 55 ta - hun Pertamina mensuplai kebu - tuhan avtur di 62 bandara besar hingga bandara kecil di pelosok negeri seperti Tual, Kaimana, Na - tuna, Waingapu, dan lainnya.
Bahkan bandara di Timor Leste pun masih membutuhkan suplai dari Pertamina. Selama ini suplai avtur dilakukan dengan con - tinuity of supply,safety, dan quality yang memenuhi standar inter - nasional untuk mendukung per - tumbuhan industri penerbangan nasional. Tapi dengan pernya - taan Menhub tersebut rasanya seperti sia-sia pengorbanan dan perjuangan Pertamina selama ini,” paparnya.
Atas pernyataan Menhub ter - sebut, SPP RU III menyam paikan, pertama, avtur Pertamina bukan - lah yang termahal di wilayah ASEAN sekali pun. Kedua, jika av - tur Pertamina dinilai kemahalan, bukan sebagai pembenaran ma - suk nya swasta asing ke bisnis ini.
Ketiga, sesuai UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN dimana pasal 2 ayat 1 mengamanatkan maksud dan tujuan pendirian BUMN yang di antaranya adalah kewajiban mengejar keuntu - ngan. Sehingga pernyataan Men - hub Jonan bahwa Pertamina tidak boleh semata-mata mencari keuntungan sangat bertenta - ngan dengan UU.
“Dengan kondisi ini, kami men desak Presiden RI mengeva - luasi kinerja menteri yang keber - pihakannya kepada asing mele - bihi dukungannya kepada per - usa haan milik negara. Kami juga mendesak Menhub menghen - tikan semua pernyataannya di media massa yang mendiskre - ditkan Pertamina.
Terakhir, kami mendesak seluruh pihak terkait dalam memberikan pernyataan di depan publik agar lebih me - ngedepankan kepentingan na - sional termasuk kepentingan perkembangan perusahaan milik negara,” pungkasnya. Sementara itu Ketua Bidang Advokasi dan Penyelesaian Perse - lisihan Hubin Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSP - PB) M Solihin menambahkan, penilaian harga jual avtur Perta - mina khususnya di bandara besar ada benarnya.
Namun hal itu dilakukan karena Pertamina me - nerapkan subsidi silang untuk memasok ke bandara-bandara remote yang tidak memiliki nilai ekonomis. Selain itu proses pengolahan BBM di Indonesia jauh tertinggal dari negara-negara maju yang menerapkan teknologi mutakhir didukung kilang-kilang baru yang efisien.
“Yang juga membuat harga jual tinggi adalah dikenakannya fee charge avtur oleh Angkasa Pura yang nilainya cukup tinggi. Ke - mudian menguatnya dolar juga membuat biaya produksi me - ningkat karena separuh crude masih impor. Jadi dengan ber - bagai macam kendala dan ham - batan itu, Pertamina masih mam - pu memproduksi dan memasok avtur dengan lancar. Harusnya dukungan diberikan penuh ke - pada Pertamina bukan hujatan maupun opini publik yang ne - gatif,” katanya.
Iwan setiawan
(bbg)
Explore More