Anggaran Pengawas Dipotong, Bawaslu Ancam Tunda Pilkada Muratara
Anggaran Pengawas Dipotong, Bawaslu Ancam Tunda Pilkada Muratara
A
A
A
LUBUKLINGGAU - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad Al Hamid mengancam akan menunda pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) setelah pemerintah daerah (Pemda) setempat memotong anggaran pengawasan hingga 60%.
Muhammad tidak terima karena menganggap apa yang dilakukan Pemda serta DPRD ini sebagai upaya melemahkan proses pengawasan yang bisa dilakukan jajarannya.
"Kalau dia memotong ada indikasi dia ingin melemahkan pengawasan. Dan kita akan merekomendasikan menunda pilkada," ujar Muhammad saat menjadi pembicara Rapat Koordinasi Stakeholder di Lubuklinggau, Selasa (8/9/2015).
Muhammad pun mempertanyakan anggaran pengawasan yang disepati Rp9 miliar justru diperjalanannya dipangkas menjadi Rp2,5 Miliar. Hal itu tentu akan memengaruhi kerja pengawasan yang telah disusun.
"Penundaan juga diperbolehkan oleh UU kalau memang pilkada ini tidak ada dananya," jelasnya.
Meski begitu rekomendasi baru benar akan dikeluarkan apabila upaya untuk memperjuangkan anggaran tidak tercapai. "Saya akan lapor ke presiden dan mendagri. Kalau tidak ada perhatian, dalam waktu dekat ini maka tunda Pilkada Muratara ke 2017," lanjutnya.
Dia juga berharap agar jajarannya menahan diri dan tidak melakukan upaya-upaya yang justru memperkeruh suasana. "Tidak perlu demo karena saya tidak merekomendasikan itu. Lebih baik tunggu kami bekerja di Jakarta," kata Muhammad.
PILIHAN:
Ini Pihak-pihak yang Disebut SDA Nikmati Sisa Kuota Haji 2012
Menhan Tunda Pembuatan Pesawat Tempur KFX/IFX dengan Korsel
Muhammad tidak terima karena menganggap apa yang dilakukan Pemda serta DPRD ini sebagai upaya melemahkan proses pengawasan yang bisa dilakukan jajarannya.
"Kalau dia memotong ada indikasi dia ingin melemahkan pengawasan. Dan kita akan merekomendasikan menunda pilkada," ujar Muhammad saat menjadi pembicara Rapat Koordinasi Stakeholder di Lubuklinggau, Selasa (8/9/2015).
Muhammad pun mempertanyakan anggaran pengawasan yang disepati Rp9 miliar justru diperjalanannya dipangkas menjadi Rp2,5 Miliar. Hal itu tentu akan memengaruhi kerja pengawasan yang telah disusun.
"Penundaan juga diperbolehkan oleh UU kalau memang pilkada ini tidak ada dananya," jelasnya.
Meski begitu rekomendasi baru benar akan dikeluarkan apabila upaya untuk memperjuangkan anggaran tidak tercapai. "Saya akan lapor ke presiden dan mendagri. Kalau tidak ada perhatian, dalam waktu dekat ini maka tunda Pilkada Muratara ke 2017," lanjutnya.
Dia juga berharap agar jajarannya menahan diri dan tidak melakukan upaya-upaya yang justru memperkeruh suasana. "Tidak perlu demo karena saya tidak merekomendasikan itu. Lebih baik tunggu kami bekerja di Jakarta," kata Muhammad.
PILIHAN:
Ini Pihak-pihak yang Disebut SDA Nikmati Sisa Kuota Haji 2012
Menhan Tunda Pembuatan Pesawat Tempur KFX/IFX dengan Korsel
(kri)
Explore More