Medan, Nias, Labuhanbatu Paling Rawan

MEDAN - Polda Sumatera Utara menyebut ada tiga daerah berpotensi paling rawan dalam tahapan pelaksanaan pilkada serentak hingga penetapan hasilnya. Ketiganya yakni Kota Medan, Labuhanbatu, dan Nias.

Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sumatera Utara Brigjen Pol Ilham Salahuddin mengatakan, menjelang pilkada seluruh personel gabungan TNI/ Polri harus mewaspadai terjadinya konflik di daerah.

Tiga daerah yang berpotensi rawan konflik, yakni di Medan, Nias, dan Labuhanbatu. “Untuk mengantisipasi konflik dalam pengamanan pilkada ini kami kerahkan personel gabungan TNI Polri 12.149 orang,” ujar Brigjen Pol Ilham Salahuddin pada Apel Pasukan Operasi Mantap Praja Toba 2015 di Lapangan Merdeka, Medan, Rabu (26/8) pagi.

Meski dianggap memiliki potensi konflik, namun pihaknya optimistis pelaksanaan pilkada serentak berjalan lancar. Kendati demikian, orang nomor dua di Polda Sumut ini berharap masyarakat dan massa pendukung pasangan calon sebisa mungkinmenghindari gangguan keamanan dan ketertiban (kamtibmas). “Setiap pelaksanaan pilkada selalu melibatkan pendukung atau massa sehingga rawan terjadi aksi unjuk rasa damai dan gangguan kamtibmas lainnya,” ujar Salahuddin.

Apel gelar pasukan ini, kata dia, sangat penting untuk mengetahui kesiapan pengamanan pilkada nanti. Polda Sumut akan allout melaksanakan pengamanan pilkada. Karena itu, semua unsur diharapkan berkomitmen menjaga kondusivitas dan mencegah gangguan kamtibmas selama pilkada berlangsung.

Kepala Bidang Humas Polda Sumut Komisaris Besar (Kombes) Pol Helfi Assegaf menambahkan, Kota Medan memiliki kerawanan karena kota besar dan ibu kota Provinsi Sumut sehingga pengamanannya akan dilaksanakan Polresta Medan dan Polres Pelabuhan Belawan. Sementara wilayah hukum Polres Labuhanbatu juga masuk kategori rawan karena ada tiga kabupaten yang akan menyelenggarakan pilkada, yakni Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, dan Labuhanbatu Selatan.

Sementara di Nias yang daerah kepulaun hanya diamankan dua satuan wilayah. Polres Nias mengamankan empat daerah yang akan menyelenggarakan pilkada, yakni Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Nias Barat, dan Nias. Sementara sisanya Polres Nias Selatan mengamankan Kabupaten Nias Selatan.

Polda Sumut terus memantau perkembangan situasi di Kepulauan Nias, termasuk mengerahkan tim intelijen agar masalah yang pernah terjadi tidak terulang lagi. Dari catatan KORANSINDO MEDAN khusus di Nias, setiap pesta demokrasi selalu ada masalah.

Misalnya, pada Pemilu 2004 semua anggota KPU melarikan diri setelah penghitungan suara. Kemudian Pemilu 2009 semua kotak suara dihitung ulang atas perintah Mahkamah Konstitusi (MK). Helfi melanjutkan, adapun potensi kerawanan dapat berupa gangguan dari pendukung pasangan calon.

Persiapan pengamanan pilkada serentak juga dilakukan jajaran kepolisian di Kabupaten Tapanuli Selatan dalam melibatkan personel Polres Tapanuli Selatan dan Brimob Detasemen C Sipirok digelar di Lapangan Sepak Bola Bin 7, Kecamatan Batang Angola. Kapolres Tapsel, Ajun Komisaris Besar Polisi( AKBP) Parluatan Siregar menyebutkan, untuk pengamanan pilkada, Polres Tapsel akan menurunkan 416 personel dibantu 60 personel Brimob Detasemen C Sipirok.

Selain itu, 30 anggota TNI. Jadi total kekuatan 506 personel. Sama halnya juga dilakukan Polres Toba Samosir dengan mengerahkan kekuatan 349 personel. Sementara di Humbang Hasundutan (Humbahas) untuk pengamanan pilkada disiagakan 509 personel. Kapolres Tobasa, AKBP Jidin Siagian di Porsea mengatakan, jajarannya akan allout dalam pelaksanaan pengamanan pilkada serentak.

Terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut Safrida R Rasahan mengatakan, apa yang disampaikan Polda Sumut hampir sama dengan potensi kerawanan yang mereka identifikasi. Sementara dari Pilkada Medan potensi masalah sudah mulai muncul.

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Medan menyebutkan proses pemutakhiran data pemilih belum maksimal dilakukan. Karena banyak warga belum terdata dan temuan masih dianggap angin lalu yang tidak ditindaklanjuti.

Ketua Panwaslu Medan Raden Deni Admiral mengatakan, banyak laporan dari petugas pengawas di lapangan mengaku peringatannya tidak digubris petugas pemutakhiran saat mengawasi pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih di Pilkada Medan.

Hal tersebut terbukti dengan temuan Pimpinan Panwaslih Medan Uliansyah Nasution saat memeriksa rumah warga yang berada di seputar Jalan Kejaksaan, berdampingan langsung dengan kantor KPU Medan. Padahal batas akhir dari proses penyempurnaan pemutakhiran data itu adalah 26 Agustus kemarin.

Namun sejumlah rumah masih belum tertempel stiker coklit. Ketua KPU Medan Yenni Chairiah Rambe berdalih jika pemeriksaan yang dilakukan Panwaslih Medan bukan kepada warga Medan yang terdaftar.

M rinaldi khair/ Dody ferdiansyah/ Panggabean hasibuan/Zia ul haq nasution/ Baringin lumban gaol/ant