Koperasi Mulai Ditinggal
Selasa, 25 Agustus 2015 - 10:24 WIB
Koperasi Mulai Ditinggal
A
A
A
PALEMBANG - Kepercayaan masyarakat Palembang kepada koperasi terus mengalami penurunan. Image koperasi berbunga tinggi salah satu penyebab lembaga ini mulai ditinggalkan.
Belum lagi masih adanya manajemen koperasi tak transparan dalam pengelolaan uang anggota, termasuk melakukan pembagian dana bagi hasil tiap tahunnya yang selalu tidak sesuai harapan para anggo tanya. “Ya benar salah satu penyebabnya, kepercayaan ma syarakat pada koperasi yang cendrung berkurang dan malah banyak menganggap koperasi hanya sebagai lembaga memberatkan karena berbunga tinggi,
” kata Kepala Bidang Pem binaan Koperasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperin dagkop) Kota Palembang Han riatte Emmawati, kemarin. Hanriatte yang menjadi pemateri dalam kegiatan peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha anggota koperasi bidang ritel modern Palembang itu memastikan 30% koperasi di Palembang saat ini mengalami stagnasi.“Bisa dikatakan tidak berkembang alias mati suri,” ujarnya.
Namun diakui Hanriatte masih banyak masyarakat yang mengenal koperasi. “Seperti koperasi 1:3. Yakni koperasi yang pinjam 1 namun harus mengembalikan 3. Padahal, sistem koperasi harusnya mensejahterakan anggota dan pengurusnya,” katanya. Karena itu, kata dia, perlu pengurus dan anggota koperasi untuk memanajemen dan mengelola koperasi yang dijalankan dengan baik.
Misalnya, menentukan bunga pinjaman sesuai dengan kesepakatan dan pertimbangan bersama. “Kalau pola kerjanya baik, selain memudahkan koperasi berkembang juga tetap mem berikan keuntungan kepada anggota dan pengurusnya,” katanya. Dia tak mengatakan, koperasi harusnya lebih rendah dari bunga bank. Tapi, ada baiknya dalam rapat anggota yang menjadi media pengambilan kebijakan tertinggi, diperlukan perhitungan bagaimana mengelola koperasi.
“Termasuk menetapkan bu nga pinjaman. Jangan sampai malah menyusahkan, dan membuat koperasi tidak berkembang,” ucapnya. Jumlah koperasi di Palembang, kata Hanriatte, mencapai 1.069 koperasi. Dengan 90% koperasi bergerak dibidang simpan pinjam. “Dengankondisiekonomisaat ini, koperasi harus mampu bertahan.
Selain kepercayaan masyarakat yang tetap men ja lankan sistem koperasi dengan baik, namun harus didukung juga tata kelola dan mana jeman pembinan koperasi yang baik dan itu tugas pemerintah,” ucapnya. Pembinaan yang dilakukan terhadap90% koperasiyangadadi Palembang, kata Han riatte, bermacam-macam. Mulai pembinaan mengasah krea tifitas koperasi itu sendiri dan transparasi dalam pengelolaan anggaran.
“Kita semua tahu bahwa koperasi itu sudah berlembaga hukum. Maka akan sama berba dan hukum seperti perseroan terbatas, dan lembaga ekonomi lainnya. Jadi banyak bidang usaha lainnya yang bisa dijalankan,” ungkapnya. Terkait semakin banyaknya koperasi yang mati suri, Hanriatte mengatakan, dise babkan karena koperasi berada di jajaran fungsional, misalnya ke dinasan, satuan, atau lembaga lainnya.
Sehingga saat lembaga bersangkutan mengalami peng gabungan, penghapusan atau ma lah diubah, dibutuhkan pengubahan status koperasi melalui tahapan yang benar, misalnya menghitung aset hingga tahapan lain. “Ada juga koperasi harus hilang, atau bangkrut karena instansinya yang berubah. Rata-rata koperasi fungsional yang mengalami kendala tersebut,” ujarnya.
Terpisah, Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Sumsel Yusniar Hasni menambahkan, kendala saat menjalankan koperasi cendrung berasal dari anggota. Beberapa anggota masih tidak taat pada kesepakatan. Misalnya terlambat dalam mengembalikan pinjaman. Sehingga, mengakibatkan pengurus koperasi harus bertindak.
Misalnya dalam hal menagih hingga sanksi meninjau kembali anggota koperasi yang bermasalah. “Seperti koperasi IWAPI atau dikenal Kowapi. Biasanya, karena anggota yang telat bayar banyak. Padahal, sudah jatuh tempo. Sehingga nampak seperti kredit macet, namun memang ada saja, anggota yang tidak tertib,” ujarnya.
Tasmalinda
Belum lagi masih adanya manajemen koperasi tak transparan dalam pengelolaan uang anggota, termasuk melakukan pembagian dana bagi hasil tiap tahunnya yang selalu tidak sesuai harapan para anggo tanya. “Ya benar salah satu penyebabnya, kepercayaan ma syarakat pada koperasi yang cendrung berkurang dan malah banyak menganggap koperasi hanya sebagai lembaga memberatkan karena berbunga tinggi,
” kata Kepala Bidang Pem binaan Koperasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperin dagkop) Kota Palembang Han riatte Emmawati, kemarin. Hanriatte yang menjadi pemateri dalam kegiatan peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha anggota koperasi bidang ritel modern Palembang itu memastikan 30% koperasi di Palembang saat ini mengalami stagnasi.“Bisa dikatakan tidak berkembang alias mati suri,” ujarnya.
Namun diakui Hanriatte masih banyak masyarakat yang mengenal koperasi. “Seperti koperasi 1:3. Yakni koperasi yang pinjam 1 namun harus mengembalikan 3. Padahal, sistem koperasi harusnya mensejahterakan anggota dan pengurusnya,” katanya. Karena itu, kata dia, perlu pengurus dan anggota koperasi untuk memanajemen dan mengelola koperasi yang dijalankan dengan baik.
Misalnya, menentukan bunga pinjaman sesuai dengan kesepakatan dan pertimbangan bersama. “Kalau pola kerjanya baik, selain memudahkan koperasi berkembang juga tetap mem berikan keuntungan kepada anggota dan pengurusnya,” katanya. Dia tak mengatakan, koperasi harusnya lebih rendah dari bunga bank. Tapi, ada baiknya dalam rapat anggota yang menjadi media pengambilan kebijakan tertinggi, diperlukan perhitungan bagaimana mengelola koperasi.
“Termasuk menetapkan bu nga pinjaman. Jangan sampai malah menyusahkan, dan membuat koperasi tidak berkembang,” ucapnya. Jumlah koperasi di Palembang, kata Hanriatte, mencapai 1.069 koperasi. Dengan 90% koperasi bergerak dibidang simpan pinjam. “Dengankondisiekonomisaat ini, koperasi harus mampu bertahan.
Selain kepercayaan masyarakat yang tetap men ja lankan sistem koperasi dengan baik, namun harus didukung juga tata kelola dan mana jeman pembinan koperasi yang baik dan itu tugas pemerintah,” ucapnya. Pembinaan yang dilakukan terhadap90% koperasiyangadadi Palembang, kata Han riatte, bermacam-macam. Mulai pembinaan mengasah krea tifitas koperasi itu sendiri dan transparasi dalam pengelolaan anggaran.
“Kita semua tahu bahwa koperasi itu sudah berlembaga hukum. Maka akan sama berba dan hukum seperti perseroan terbatas, dan lembaga ekonomi lainnya. Jadi banyak bidang usaha lainnya yang bisa dijalankan,” ungkapnya. Terkait semakin banyaknya koperasi yang mati suri, Hanriatte mengatakan, dise babkan karena koperasi berada di jajaran fungsional, misalnya ke dinasan, satuan, atau lembaga lainnya.
Sehingga saat lembaga bersangkutan mengalami peng gabungan, penghapusan atau ma lah diubah, dibutuhkan pengubahan status koperasi melalui tahapan yang benar, misalnya menghitung aset hingga tahapan lain. “Ada juga koperasi harus hilang, atau bangkrut karena instansinya yang berubah. Rata-rata koperasi fungsional yang mengalami kendala tersebut,” ujarnya.
Terpisah, Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Sumsel Yusniar Hasni menambahkan, kendala saat menjalankan koperasi cendrung berasal dari anggota. Beberapa anggota masih tidak taat pada kesepakatan. Misalnya terlambat dalam mengembalikan pinjaman. Sehingga, mengakibatkan pengurus koperasi harus bertindak.
Misalnya dalam hal menagih hingga sanksi meninjau kembali anggota koperasi yang bermasalah. “Seperti koperasi IWAPI atau dikenal Kowapi. Biasanya, karena anggota yang telat bayar banyak. Padahal, sudah jatuh tempo. Sehingga nampak seperti kredit macet, namun memang ada saja, anggota yang tidak tertib,” ujarnya.
Tasmalinda
(bbg)
