Wagub Jabar Temukan Pungli Rp3,3 M di Jatigede
Jum'at, 14 Agustus 2015 - 10:10 WIB
Wagub Jabar Temukan Pungli Rp3,3 M di Jatigede
A
A
A
BANDUNG - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengungkap temuan mengejutkan dalam proses terkait pembangunan Waduk Jatigede, di Kabupaten Sumedang. Dia menemukan dugaan pungli alias pungutan liar oleh sejumlah oknum terhadap warga.
Setiap kepala keluarga di sana dipungut biaya rata-rata Rp300 ribu. Jumlah itu menjadi sangat besar karena jumlah kepala keluarga di sana ada sekira 11.000.
"Kalau dikumpulin Rp300 ribu dari 11 ribu kepala keluarga itu Rp3,3 miliar. Itu sangat besar, dan ini enggak benar," kata Deddy, di Gedung Sate, Kota Bandung, kemarin.
Dia dan tim masih menelusuri apa motif dan modus di balik pungutan tersebut. Pelaku pungli pun belum diketahui. "Wallahualam. Itu enggak tahu oknum dari mana," cetusnya.
Deddy pun heran mengingat pungutan yang dilakukan dengan cara tersendiri. Pungutan ditarik secara langsung, bukan dipotong dari uang ganti rugi yang diberikan pemerintah untuk warga. Alhasil, hal itu makin sulit diungkap.
"Pasti bukan pemotongan. Tapi ada kelompok yang menekan (menarik pungutan)," ucapnya.
Dia pun mengimbau kepada para pelaku untuk segera mengembalikan uang pungli kepada masing-masing kepala keluarga. "Kalau enggak (dikembalikan) akan kami tindak tegas," ujarnya.
Pungutan seperti itu menurutnya tidak sepantasnya dilakukan, apalagi jika pelakunya oknum dari pemerintahan. "Sudah rakyat susah, dibikin susah. Ini enggak manusiawi," tegasnya.
Hal senada juga dikemukakan Ketua Komnas HAM Nur Kholis. Dia meminta uang segera dikembalikan sebelum permasalahan yang ada semakin pelik.
"Saya minta begini soal pungutan ini. Karena kita akan berkejaran dengan waktu (penggenangan), misal mereka ada diminta uang urusan administrasi dan lain sebagainya, sebelum terlalu jauh, Komnas HAM cuma minta tolong ini dikembalikan saja deh," imbaunya.
Setiap kepala keluarga di sana dipungut biaya rata-rata Rp300 ribu. Jumlah itu menjadi sangat besar karena jumlah kepala keluarga di sana ada sekira 11.000.
"Kalau dikumpulin Rp300 ribu dari 11 ribu kepala keluarga itu Rp3,3 miliar. Itu sangat besar, dan ini enggak benar," kata Deddy, di Gedung Sate, Kota Bandung, kemarin.
Dia dan tim masih menelusuri apa motif dan modus di balik pungutan tersebut. Pelaku pungli pun belum diketahui. "Wallahualam. Itu enggak tahu oknum dari mana," cetusnya.
Deddy pun heran mengingat pungutan yang dilakukan dengan cara tersendiri. Pungutan ditarik secara langsung, bukan dipotong dari uang ganti rugi yang diberikan pemerintah untuk warga. Alhasil, hal itu makin sulit diungkap.
"Pasti bukan pemotongan. Tapi ada kelompok yang menekan (menarik pungutan)," ucapnya.
Dia pun mengimbau kepada para pelaku untuk segera mengembalikan uang pungli kepada masing-masing kepala keluarga. "Kalau enggak (dikembalikan) akan kami tindak tegas," ujarnya.
Pungutan seperti itu menurutnya tidak sepantasnya dilakukan, apalagi jika pelakunya oknum dari pemerintahan. "Sudah rakyat susah, dibikin susah. Ini enggak manusiawi," tegasnya.
Hal senada juga dikemukakan Ketua Komnas HAM Nur Kholis. Dia meminta uang segera dikembalikan sebelum permasalahan yang ada semakin pelik.
"Saya minta begini soal pungutan ini. Karena kita akan berkejaran dengan waktu (penggenangan), misal mereka ada diminta uang urusan administrasi dan lain sebagainya, sebelum terlalu jauh, Komnas HAM cuma minta tolong ini dikembalikan saja deh," imbaunya.
(san)
