Warga Kampung Pulo Ibaratkan Ahok Durian Busuk
Selasa, 11 Agustus 2015 - 08:53 WIB
Warga Kampung Pulo Ibaratkan Ahok Durian Busuk
A
A
A
JAKARTA - Warga Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur menganggap, omongan dan janji-janji Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) terhadap mereka banyak yang menjebak.
Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan(LMK) Kampung Melayu, Muhammad Holil menjelaskan bahwa komunikasi Ahok dengan warga Kampung Pulo terkait Normalisasi Ciliwung sangat buruk.
"Bahkan cenderung menjebak, kalau boleh diibaratkan seperti duren busuk. Normalisasi tidak masalah, kami mendukung, tapi saat mereka memutuskan untuk tidak menggangti dengan berbagai alasan, itu jadi persoalan," sambung Holil kepada wartawan di Kampung Pulo, Selasa (11/8/2015).
Kata Holil, jika melihat pada Peraturan Perundang- undangan yang berlaku, hak kepemilikan yang diakui oleh Pasal 33 jo Pasal 36 UU Nomor 2 Tahun 2015 telah dijelaskan secara rinci jenis- jenis ganti rugi bagi warga dampak normalisasi.
Akan tetapi, menurut Holil, pegawai kelurahan dan juga Pemprov DKI seolah tidak memahaminya dan terkesan akan merelokasi seluruh bangunan disana dengan membuat rumah susun.
"Saat pertemuan 24 Juli dan 4 Agustus lalu, kami seolah tidak diberi ruang untuk menjelaskan dan juga berdialog dengan Gubernur, bahkan kami hanya disodori batas waktu terakhir pengosongan rumah, itu yang saya kira kurang baik," terangnya.
"Selain itu, seharusnya ada ganti rugi, bisa berupa uang yang ditentukan berdasarkan nilai NJOP dan bentuk kepemilikan warga, tanah pengganti pemukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disepakati oleh kedua belah pihak, nah ini dialog saja sulit," pungkasnya.
PILIHAN:
Geledah Kemenperin, Polda Metro Bawa 2 Pejabat & 21 Dokumen
Bus Scania Kebanggan Ahok Tersandung Masalah?
Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan(LMK) Kampung Melayu, Muhammad Holil menjelaskan bahwa komunikasi Ahok dengan warga Kampung Pulo terkait Normalisasi Ciliwung sangat buruk.
"Bahkan cenderung menjebak, kalau boleh diibaratkan seperti duren busuk. Normalisasi tidak masalah, kami mendukung, tapi saat mereka memutuskan untuk tidak menggangti dengan berbagai alasan, itu jadi persoalan," sambung Holil kepada wartawan di Kampung Pulo, Selasa (11/8/2015).
Kata Holil, jika melihat pada Peraturan Perundang- undangan yang berlaku, hak kepemilikan yang diakui oleh Pasal 33 jo Pasal 36 UU Nomor 2 Tahun 2015 telah dijelaskan secara rinci jenis- jenis ganti rugi bagi warga dampak normalisasi.
Akan tetapi, menurut Holil, pegawai kelurahan dan juga Pemprov DKI seolah tidak memahaminya dan terkesan akan merelokasi seluruh bangunan disana dengan membuat rumah susun.
"Saat pertemuan 24 Juli dan 4 Agustus lalu, kami seolah tidak diberi ruang untuk menjelaskan dan juga berdialog dengan Gubernur, bahkan kami hanya disodori batas waktu terakhir pengosongan rumah, itu yang saya kira kurang baik," terangnya.
"Selain itu, seharusnya ada ganti rugi, bisa berupa uang yang ditentukan berdasarkan nilai NJOP dan bentuk kepemilikan warga, tanah pengganti pemukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disepakati oleh kedua belah pihak, nah ini dialog saja sulit," pungkasnya.
PILIHAN:
Geledah Kemenperin, Polda Metro Bawa 2 Pejabat & 21 Dokumen
Bus Scania Kebanggan Ahok Tersandung Masalah?
(ysw)
