Usut Pelanggaran, Sultan Minta Dibentuk Desk Pilkada

GUBERNUR DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X meminta dibentuk desk pilkada guna menyukseskan gelaran pilkada serentak di tiga kabupaten di DIY pada 9 Desember 2015.

Desk pilkada di tingkat kabupaten ini dijadikan tempat koordinasi pemkab, kepolisian, dan kejaksaan. “Desk pilkada untuk kemudahan koordinasi, kalau ada laporan pelanggaran sehingga memudahkan penanganan,” katanya seusai melantik Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM DIY Budi Antono sebagai penjabat atau Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Gunungkidul di Bangsal Kepatihan, kemarin.

Sultan meminta kepada Plt bupati agar melalui desk pilkada ini juga bisa membantu KPU dalam penyelesaian pendaftaran pemilih, menjaga, dan memelihara kondisi masyarakat supaya tetap kondusif. “Tak kalah penting memberikan dukungan sarana prasarana dalam proses distribusi logistik,” katanya.

Raja Keraton Yogyakarta ini mengungkapkan, desk pilkada ini sebagai wadah koordinasi dengan TNI dan Polri dalam menjaga ketertiban serta ketenteraman. “Seperti dulu dengan polisi keliling patroli keamanan atau pemasangan gambar yang tidak sesuai ketentuan,” ujarnya. Sultan meminta dalam menghadapi pilkada ini semua pihak bersinergi menindak pencegahan dini untuk merekomendasikan tindakan hukum. Selain itu, perlu dilakukan pemetaan daerah rawan konflik, identifikasi kesiapan teknis di lapangan, dan lainnya.

“Sehingga Plt Bupati Gunungkidul diminta bersinergi dan bekerja sama memberikan jaminan rasa aman,” katanya. Pada kesempatan itu, Budi Antono optimistis pelaksanaan Pilkada Gunungkidul berjalan lancar. Disinggung ketugasannya sebagai Plt bupati, pejabat yang akrab disapa Anton ini mengatakan, akan meneruskan program dan kegiatan yang belum terselesaikan oleh bupati-wakil bupati.

“Jika ada program yang sekiranya masih dibutuhkan masyarakat Gunungkidul akan diusulkan melalui APBD Perubahan 2015,” kata Anton.

Ridwan anshori