DPR Nilai Rencana Pemantauan Kaset Pengajian di Masjid Berlebihan
Sabtu, 25 Juli 2015 - 22:00 WIB
DPR Nilai Rencana Pemantauan Kaset Pengajian di Masjid Berlebihan
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi VIII Saleh Partaonan Daulay mengatakan, rencana Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membentuk tim pemantau kaset pengajian di Masjid terlalu berlebihan.
"Masih banyak persoalan umat yang lebih mendesak. Termasuk bagaimana agar Masjid bisa berfungsi sebagai sentra pengembangan ekonomi umat," ujar Saleh dalam keterangan persnya yang diterima Sindonews, Sabtu (25/7/2015).
Menurut Saleh seharusnya Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah. Banyak kegiatan lain yang lebih mendesak, termasuk fungsi pendidikan dan ekonomi.
Selain itu kata Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini, dirinya melihat bahwa DMI belum tentu bisa melaksanakan tugas pemantauan itu.
"Pasalnya, Masjid-Masjid yang ada di Indonesia dimiliki dan didirikan oleh masyarakat," jelasnya.
Secara struktural, lanjut Saleh, DMI tidak memiliki garis komando langsung ke Masjid-Masjid yang ada.
"DMI itu kan ormas. Sebagai ormas, DMI tidak mempunyai tanggung jawab untuk memantau aktivitas di ormas lain. Ini penting karena kebanyakan Masjid dimiliki oleh ormas-ormas lain," pungkas mantan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah tersebut.
"Masih banyak persoalan umat yang lebih mendesak. Termasuk bagaimana agar Masjid bisa berfungsi sebagai sentra pengembangan ekonomi umat," ujar Saleh dalam keterangan persnya yang diterima Sindonews, Sabtu (25/7/2015).
Menurut Saleh seharusnya Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah. Banyak kegiatan lain yang lebih mendesak, termasuk fungsi pendidikan dan ekonomi.
Selain itu kata Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini, dirinya melihat bahwa DMI belum tentu bisa melaksanakan tugas pemantauan itu.
"Pasalnya, Masjid-Masjid yang ada di Indonesia dimiliki dan didirikan oleh masyarakat," jelasnya.
Secara struktural, lanjut Saleh, DMI tidak memiliki garis komando langsung ke Masjid-Masjid yang ada.
"DMI itu kan ormas. Sebagai ormas, DMI tidak mempunyai tanggung jawab untuk memantau aktivitas di ormas lain. Ini penting karena kebanyakan Masjid dimiliki oleh ormas-ormas lain," pungkas mantan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah tersebut.
(nag)
