Sumut Harus Dijaga Tetap Kondusif
Kamis, 23 Juli 2015 - 10:37 WIB
Sumut Harus Dijaga Tetap Kondusif
A
A
A
MEDAN - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Fokorpimda) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) beserta seluruh komponen lintas agama dan etnis sepakat menjaga daerah ini sebagai barometer kerukunan umat beragama nasional.
“Itu artinya, Sumut harus tetap bijak dan dewasa dalam menyikapi setiap fenomena dan peristiwa di sudut mana pun di republik ini, termasuk kasus Tolikara, sehingga tidak mudah terpancing atau tersulut oleh provokasi apa pun,” kata Wakil Gubernur Sumut T Erry Nuradi dalam acara Silaturahim Fokorpimda Sumut dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) beserta pimpinan Majelis-majelis Agama dan Ormas Keagamaan Sumut di Medan Club, Jalan Kartini Medan, Rabu (22/7).
Turut hadir Pangdam I/BB Mayjen TNI Edy Rahmayadi, Kapoldasu Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo, Ketua Komisi E DPRD Sumut Effendi Panjaitan, Kakanwil Depag Sumut Tohar Bayoangin, dan Ketua FKUB Sumut Maratua Simanjuntak. Dalam pertemuan ini hadir enam perwakilan agama yang ada di Indonesia, yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
Turut hadir para tokoh agama dan pimpinan ormas Islam di Sumut di antaranya, Ketua PW Muhammadiyah Sumut Asmuni, Ketua PWNU Sumut Afiffuddin Lubis, dan pimpinan HTI, FPI, FUI, serta unsur BINDA Sumut. Erry menyatakan bangga seluruh komponen lintas agama dan etnis di Sumut langsung merespons positif peristiwa Tolikara dengan memberi pemahaman kepada umatnya masingmasing serta mengantisipasi agar peristiwa itu tidak melebar ke Sumut.
Meski seluruh majelis lintas agama dan ormas-ormas keagamaan di Sumut mengutuk keras tindakan dan peristiwa yang terjadi di Tolikara, semua tetap berpikiran jernih menyerahkan penyelesaiannya kepada pemerintah dan aparat hukum. “Meski kondisi Sumut kondusif, hal ini harus menjadi pelajaran bagi Sumut dalam memelihara kerukunan dan setiap potensi konflik harus dieliminasi secara dini,” tutur Erry.
Hal ini juga diapresiasi Panglima Kodam (Pangdam) I/BB Mayjen TNI Edy Rahmayadi dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumut Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Eko Hadi Sutedjo. Keduanya hampir senada menyatakan optimistis soliditas masyarakat Sumut ternyata menjadi semakin kuat dengan ada nya peristiwa itu.
Artinya, masyarakat Sumut bukan pembuat masalah tetapi penyelesai masalah (problem solving). “Semakin terbukti, masyarakat Sumut adalah komunitas religius yang berakhlak tinggi, berpikiran hebat, dan memiliki ketahanan soliditas,” ujar Mayjen TNI Edy Rahmayadi.
Kapolda Sumut Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo pun menegaskan soliditas masyarakat Sumut harus dipertahankan. Kepolisian siap mengawal kondisi kondusif ini. “Artinya, setiap provokator atau siapa pun yang memanfaatkan peristiwa Tolikara untuk menimbulkan kekacauan atau konflik di Sumut, akan ditindak tegas,” ujarnya.
Pada pertemuan itu, Ketua FKUB Sumut Maratua Simanjuntak menyerahkan kesepakatan majelis lintas agama yang dihasilkan dari silaturahmi umat lintas agama dan pimpinan organisasi keagamaan difasilitasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Pemprov Sumut di Medan pada Senin (20/7) lalu, untuk disampaikan kepada Presiden RI.
Kesepakatan umat lintas agama Sumut itu antara lain, merekomendasikan kepada pemerintah pusat agar aparat keamanan melakukan tindakan secara tuntas dan menghukum seadil-adilnya pihak-pihak yang telah melakukan penodaan dan bisa mengganggu kerukunan umat beragama di Indonesia.
Kemudian meminta pemerintah pusat agar mewaspadai dan menindak tegas pemerintah daerah yang membuat regulasi-regulasi atau memberi peluang kepada ormas/lembaga agama, yang dapat mendiskreditkan satu kelompok agama dan kelompok etnis di NKRI.
Fakhrur rozi
“Itu artinya, Sumut harus tetap bijak dan dewasa dalam menyikapi setiap fenomena dan peristiwa di sudut mana pun di republik ini, termasuk kasus Tolikara, sehingga tidak mudah terpancing atau tersulut oleh provokasi apa pun,” kata Wakil Gubernur Sumut T Erry Nuradi dalam acara Silaturahim Fokorpimda Sumut dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) beserta pimpinan Majelis-majelis Agama dan Ormas Keagamaan Sumut di Medan Club, Jalan Kartini Medan, Rabu (22/7).
Turut hadir Pangdam I/BB Mayjen TNI Edy Rahmayadi, Kapoldasu Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo, Ketua Komisi E DPRD Sumut Effendi Panjaitan, Kakanwil Depag Sumut Tohar Bayoangin, dan Ketua FKUB Sumut Maratua Simanjuntak. Dalam pertemuan ini hadir enam perwakilan agama yang ada di Indonesia, yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
Turut hadir para tokoh agama dan pimpinan ormas Islam di Sumut di antaranya, Ketua PW Muhammadiyah Sumut Asmuni, Ketua PWNU Sumut Afiffuddin Lubis, dan pimpinan HTI, FPI, FUI, serta unsur BINDA Sumut. Erry menyatakan bangga seluruh komponen lintas agama dan etnis di Sumut langsung merespons positif peristiwa Tolikara dengan memberi pemahaman kepada umatnya masingmasing serta mengantisipasi agar peristiwa itu tidak melebar ke Sumut.
Meski seluruh majelis lintas agama dan ormas-ormas keagamaan di Sumut mengutuk keras tindakan dan peristiwa yang terjadi di Tolikara, semua tetap berpikiran jernih menyerahkan penyelesaiannya kepada pemerintah dan aparat hukum. “Meski kondisi Sumut kondusif, hal ini harus menjadi pelajaran bagi Sumut dalam memelihara kerukunan dan setiap potensi konflik harus dieliminasi secara dini,” tutur Erry.
Hal ini juga diapresiasi Panglima Kodam (Pangdam) I/BB Mayjen TNI Edy Rahmayadi dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumut Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Eko Hadi Sutedjo. Keduanya hampir senada menyatakan optimistis soliditas masyarakat Sumut ternyata menjadi semakin kuat dengan ada nya peristiwa itu.
Artinya, masyarakat Sumut bukan pembuat masalah tetapi penyelesai masalah (problem solving). “Semakin terbukti, masyarakat Sumut adalah komunitas religius yang berakhlak tinggi, berpikiran hebat, dan memiliki ketahanan soliditas,” ujar Mayjen TNI Edy Rahmayadi.
Kapolda Sumut Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo pun menegaskan soliditas masyarakat Sumut harus dipertahankan. Kepolisian siap mengawal kondisi kondusif ini. “Artinya, setiap provokator atau siapa pun yang memanfaatkan peristiwa Tolikara untuk menimbulkan kekacauan atau konflik di Sumut, akan ditindak tegas,” ujarnya.
Pada pertemuan itu, Ketua FKUB Sumut Maratua Simanjuntak menyerahkan kesepakatan majelis lintas agama yang dihasilkan dari silaturahmi umat lintas agama dan pimpinan organisasi keagamaan difasilitasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Pemprov Sumut di Medan pada Senin (20/7) lalu, untuk disampaikan kepada Presiden RI.
Kesepakatan umat lintas agama Sumut itu antara lain, merekomendasikan kepada pemerintah pusat agar aparat keamanan melakukan tindakan secara tuntas dan menghukum seadil-adilnya pihak-pihak yang telah melakukan penodaan dan bisa mengganggu kerukunan umat beragama di Indonesia.
Kemudian meminta pemerintah pusat agar mewaspadai dan menindak tegas pemerintah daerah yang membuat regulasi-regulasi atau memberi peluang kepada ormas/lembaga agama, yang dapat mendiskreditkan satu kelompok agama dan kelompok etnis di NKRI.
Fakhrur rozi
(ftr)
