Aset Terancam Hilang, DKI Bantah Manajemen Berantakan
Rabu, 01 Juli 2015 - 06:22 WIB
Aset Terancam Hilang, DKI Bantah Manajemen Berantakan
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta membantah bila manajemen aset di Ibu Kota berantakan. Meskipun banyak ribuan meter persegi lahan milik daerah yang terancam hilang.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budihartono mengungkapkan, cukup banyak aset tanah milik DKI yang dikuasai pihak ketiga. Dari total nilai aset DKI mulai dari aset bergerak dan tak bergerak sebesar Rp400 triliun, ada sebanyak 10-15 lokasi yang bermasalah seperti sengketa di pengadilan. "Nilai asetnya diperkirakan hingga Rp 30 triliun," kata Budi kepada wartawan, Selasa 30 Juni 2015 kemarin.
Heru membantah jika manajemen aset DKI berantakan. Menurut Heru, hilang dan banyaknya aset yang mengalami sengketa tersebut lantaran banyak aset berbentuk lahan kosong yang kemudian diakuisisi pihak ketiga melalui pengadilan.
Kemudian, lanjut Heru, masih ada sebagian aset yang belum bersertifikat. Dan adanya kecenderungan lahan sekolah yang diklaim oleh ahli waris, seperti yang terjadi di Jakarta Timur dan Utara.
"Kami akan meneliti dan mendatanya kembali. Apabila milik DKI, ya kami akan ambil," ujarnya. Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu pun meminta meminta semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengawasi asetnya masing-masing, jangan sampai hilang diambil pihak ketiga maupun kalah dalam pengadilan.
"Semua sudah kami kirimkan surat. Saya minta untuk mereview melaporkan aset-aset yang ada di mereka dan dicocokkan dengan data di saya," ucapnya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budihartono mengungkapkan, cukup banyak aset tanah milik DKI yang dikuasai pihak ketiga. Dari total nilai aset DKI mulai dari aset bergerak dan tak bergerak sebesar Rp400 triliun, ada sebanyak 10-15 lokasi yang bermasalah seperti sengketa di pengadilan. "Nilai asetnya diperkirakan hingga Rp 30 triliun," kata Budi kepada wartawan, Selasa 30 Juni 2015 kemarin.
Heru membantah jika manajemen aset DKI berantakan. Menurut Heru, hilang dan banyaknya aset yang mengalami sengketa tersebut lantaran banyak aset berbentuk lahan kosong yang kemudian diakuisisi pihak ketiga melalui pengadilan.
Kemudian, lanjut Heru, masih ada sebagian aset yang belum bersertifikat. Dan adanya kecenderungan lahan sekolah yang diklaim oleh ahli waris, seperti yang terjadi di Jakarta Timur dan Utara.
"Kami akan meneliti dan mendatanya kembali. Apabila milik DKI, ya kami akan ambil," ujarnya. Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu pun meminta meminta semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengawasi asetnya masing-masing, jangan sampai hilang diambil pihak ketiga maupun kalah dalam pengadilan.
"Semua sudah kami kirimkan surat. Saya minta untuk mereview melaporkan aset-aset yang ada di mereka dan dicocokkan dengan data di saya," ucapnya.
(whb)
