Soal Normalisasi Situ, Nur Mahmudi Tagih Janji Jokowi
Sabtu, 27 Juni 2015 - 12:03 WIB
Soal Normalisasi Situ, Nur Mahmudi Tagih Janji Jokowi
A
A
A
DEPOK - Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail menagih janji Jokowi yang akan menggelontorkan anggaran ke Pemkot Depok untuk menormalisasi situ. Saat melontarkan janji tersebut, Jokowi masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.
Depok sedikitnya memiliki 26 situ dan sudah mengajukan permohonan anggaran Rp461 miliar kepada Kementerian Pekerjaan Umum sejak dua tahun lalu.
“Kepada Pak Jokowi yang punya saving dari pengurangan subsidi alokasi di daerah kan saving subsidi BBM katanya Rp100 M setiap daerah, tak selalu sama. Tolong Depok diberi alokasi perbaikan infrastruktur, khusus di Situ Rp451 M tolong itu diwujudkan," katanya di Depok, Sabtu (27/6/2015).
"Jangan bicara Rp100 M saja, lewat dana apa saja lah. Jadi intinya, mau lewat dana apirasi kek atau dana kelebihan subsidi atau dana PU, kami perlu peran pemerintah pusat untuk kepedulian infrastruktur situ sudah mendesak,” tukasnya.
Nur Mahmudi bahkan sudah mengajukan surat permohonan anggaran hingga Rp6 triliun lebih berupa kebutuhan infrastruktur di Depok yang memerlukan campur tangan pemerintah pusat khususnya Kementerian Pekerjaan Umum. Salah satunya pembangunan jalan tembus Terminal Jatijajar Depok ke tol Cinere – Jagorawi sebesar Rp417 miliar.
“Jangan ngomong polemik daerah, yang penting kita tagih Pak Jokowi, saya kompilasi usulan dana 2015 kepada PU ada sekian item dan besarannya, polemik apapun yang diperbincangkan tingkat nasional, kalau tak bicarakan Depok enggak ada gunanya," terangnya.
"Buat apa ngomong sana sini mendesak. Belum lagi janji Pak Jokowi soal kebutuhan formasi PNS di Depok. Itu malah enggak perlu duit, yang ditagih kami butuh 1.000 formasi pegawai. Terserah bertahap atau tidak, idealnya sih 3.000,” tutupnya.
Depok sedikitnya memiliki 26 situ dan sudah mengajukan permohonan anggaran Rp461 miliar kepada Kementerian Pekerjaan Umum sejak dua tahun lalu.
“Kepada Pak Jokowi yang punya saving dari pengurangan subsidi alokasi di daerah kan saving subsidi BBM katanya Rp100 M setiap daerah, tak selalu sama. Tolong Depok diberi alokasi perbaikan infrastruktur, khusus di Situ Rp451 M tolong itu diwujudkan," katanya di Depok, Sabtu (27/6/2015).
"Jangan bicara Rp100 M saja, lewat dana apa saja lah. Jadi intinya, mau lewat dana apirasi kek atau dana kelebihan subsidi atau dana PU, kami perlu peran pemerintah pusat untuk kepedulian infrastruktur situ sudah mendesak,” tukasnya.
Nur Mahmudi bahkan sudah mengajukan surat permohonan anggaran hingga Rp6 triliun lebih berupa kebutuhan infrastruktur di Depok yang memerlukan campur tangan pemerintah pusat khususnya Kementerian Pekerjaan Umum. Salah satunya pembangunan jalan tembus Terminal Jatijajar Depok ke tol Cinere – Jagorawi sebesar Rp417 miliar.
“Jangan ngomong polemik daerah, yang penting kita tagih Pak Jokowi, saya kompilasi usulan dana 2015 kepada PU ada sekian item dan besarannya, polemik apapun yang diperbincangkan tingkat nasional, kalau tak bicarakan Depok enggak ada gunanya," terangnya.
"Buat apa ngomong sana sini mendesak. Belum lagi janji Pak Jokowi soal kebutuhan formasi PNS di Depok. Itu malah enggak perlu duit, yang ditagih kami butuh 1.000 formasi pegawai. Terserah bertahap atau tidak, idealnya sih 3.000,” tutupnya.
(ysw)
