Pengelola Trans Jogja Belum Jelas
Pengelola Trans Jogja Belum Jelas
A
A
A
YOGYAKARTA - Sampai batas akhir waktu yang diberikan DPRD DIY, Pemda DIY belum bisa memastikan masa depan pengelolaan bus Trans Jogja. Pemda DIY belum memutuskan operasional bus bersistem buy the serviceini untuk dikelola melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau dibuka lelang terbuka.
Pemda DIY seharusnya sudah memberikan kepastian pengelolaan TransJogja selambat- lambatnya 120 hari sejak penandatanganan perpanjangan kerja sama dengan operator Trans Jogja PT Jogja Tugu Trans (JTT). Jika hitung maka batas akhir tersebut jatuh pada 6 Juni. Pemda DIY berdalih belum merampungkan pembahasan atas rekomendasi DPRD untuk melakukan evaluasi pelayanan dan pengelolaan bus Trans Jogja.
Hasil evaluasi baru akan diserahkan ke DPRD DIY pekan depan, sekaligus mencari solusi terbaik seputar pengelolaan Trans Jogja. Sekretaris Daerah DIY Ichsanuri mengatakan, pemda belum memutuskan akan melakukan lelang terbuka atau membentuk BUMD baru. “Belum sampai situ. Arahnya ya menjawab apa yang diharapkan oleh Dewan,” katanya ditemui di DPRD DIY, kemarin.
Ichsanuri mengaku sudah menerima laporan hasil evaluasi dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) hasil pembahasan denganDPRD DIY.“Kemarinsudah saya kasih muatan-muatan untuk diperbaiki. Catatannya kan banyak banget, nah nanti ditindaklanjuti oleh dinas,” katanya.
Ichsanuri mengungkapkan, fokusnya saat ini seputar Trans Jogja baru sebatas menjawab tiga rekomendasi yang diajukan DPRD. Ketiga rekomendasi tersebut adalah peningkatan kinerja, pemanfaatan biaya operasional kendaraan (BOK), dan peningkatan okupansi. Kepala Dishubkominfo DIY Sigit Haryanta mengatakan, masukan dari Sekda masih sebatas perbaikan pengelolaan Trans Jogja.
“Laporan ini baru dalam tahap evaluasi mengenai apa yang dilakukan terhadap Trans Jogja,” ungkapnya. Menurut dia, tim teknis dan tim pengarah yang diketuai oleh Sekda DIY Ichsanuri ini bukan diisi para tim ahli, namun diisi stakeholders terkait. “Jadi, masih sebatas memotret pelayanan dan kinerja. Belum mengarah lelang terbuka atau BUMD,” papar Mantan Kepala Biro Umum Humas dan Protokol Setda DIY ini.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X mengaku belum menerima laporan dari tim teknis dan tim pengarah seputar Trans Jogja. Sultan juga belum bisa memastikan apakah Trans Jogja akan dikelola BUMD atau operator dengan model lelang ter-buka. Menurut dia, untuk memastikan Trans Jogja ke depan, harus didiskusikan dengan DPRD DIY.
“Masih perlu ada diskusi lagi dengan DPRD. Yang penting evaluasinya bisa kita selesaikan, pilihan-pilihan apa yang kita anggap baik,” ujar Raja Keraton Yogyakarta. Anggota Komisi C DPRD DIY Huda Tri Yudiana mengatakan, sesuai kesepakatan, seharusnya Pemda DIY melakukan evaluasi serta pengelolaan Trans Jogja ke depan pada 6 Juni 2015. “Ini sudah lewat,” kata dia.
Huda mengungkapkan, Komisi C DPRD DIY segera memanggil Dishubkominfo DIY untuk mengetahui hasil evaluasinya. “Jika sudah ada petunjuk untuk melakukan perbaikan, maka akan didukung. Tapi kalau belum, kami akan segera merekomendasikan ulang untuk membentuk BUMD,” tandasnya.
Ridwan anshori
Pemda DIY seharusnya sudah memberikan kepastian pengelolaan TransJogja selambat- lambatnya 120 hari sejak penandatanganan perpanjangan kerja sama dengan operator Trans Jogja PT Jogja Tugu Trans (JTT). Jika hitung maka batas akhir tersebut jatuh pada 6 Juni. Pemda DIY berdalih belum merampungkan pembahasan atas rekomendasi DPRD untuk melakukan evaluasi pelayanan dan pengelolaan bus Trans Jogja.
Hasil evaluasi baru akan diserahkan ke DPRD DIY pekan depan, sekaligus mencari solusi terbaik seputar pengelolaan Trans Jogja. Sekretaris Daerah DIY Ichsanuri mengatakan, pemda belum memutuskan akan melakukan lelang terbuka atau membentuk BUMD baru. “Belum sampai situ. Arahnya ya menjawab apa yang diharapkan oleh Dewan,” katanya ditemui di DPRD DIY, kemarin.
Ichsanuri mengaku sudah menerima laporan hasil evaluasi dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) hasil pembahasan denganDPRD DIY.“Kemarinsudah saya kasih muatan-muatan untuk diperbaiki. Catatannya kan banyak banget, nah nanti ditindaklanjuti oleh dinas,” katanya.
Ichsanuri mengungkapkan, fokusnya saat ini seputar Trans Jogja baru sebatas menjawab tiga rekomendasi yang diajukan DPRD. Ketiga rekomendasi tersebut adalah peningkatan kinerja, pemanfaatan biaya operasional kendaraan (BOK), dan peningkatan okupansi. Kepala Dishubkominfo DIY Sigit Haryanta mengatakan, masukan dari Sekda masih sebatas perbaikan pengelolaan Trans Jogja.
“Laporan ini baru dalam tahap evaluasi mengenai apa yang dilakukan terhadap Trans Jogja,” ungkapnya. Menurut dia, tim teknis dan tim pengarah yang diketuai oleh Sekda DIY Ichsanuri ini bukan diisi para tim ahli, namun diisi stakeholders terkait. “Jadi, masih sebatas memotret pelayanan dan kinerja. Belum mengarah lelang terbuka atau BUMD,” papar Mantan Kepala Biro Umum Humas dan Protokol Setda DIY ini.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X mengaku belum menerima laporan dari tim teknis dan tim pengarah seputar Trans Jogja. Sultan juga belum bisa memastikan apakah Trans Jogja akan dikelola BUMD atau operator dengan model lelang ter-buka. Menurut dia, untuk memastikan Trans Jogja ke depan, harus didiskusikan dengan DPRD DIY.
“Masih perlu ada diskusi lagi dengan DPRD. Yang penting evaluasinya bisa kita selesaikan, pilihan-pilihan apa yang kita anggap baik,” ujar Raja Keraton Yogyakarta. Anggota Komisi C DPRD DIY Huda Tri Yudiana mengatakan, sesuai kesepakatan, seharusnya Pemda DIY melakukan evaluasi serta pengelolaan Trans Jogja ke depan pada 6 Juni 2015. “Ini sudah lewat,” kata dia.
Huda mengungkapkan, Komisi C DPRD DIY segera memanggil Dishubkominfo DIY untuk mengetahui hasil evaluasinya. “Jika sudah ada petunjuk untuk melakukan perbaikan, maka akan didukung. Tapi kalau belum, kami akan segera merekomendasikan ulang untuk membentuk BUMD,” tandasnya.
Ridwan anshori
(bbg)
Explore More