Verifikasi Ijazah Bakal Calon Wali Kota Diperketat
Senin, 08 Juni 2015 - 10:47 WIB
Verifikasi Ijazah Bakal Calon Wali Kota Diperketat
A
A
A
DEPOK - Bakal calon wali kota Depok periode 2016-2021 merespon positif soal upaya Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Depok melakukan seleksi ketat terhadap ijazah bakal calon.
"Ijazah palsu sesungguhnya merusak ahlak bangsa tapi juga merugikan pemerintah," kata Imam Budi Hartono, salah satu bakal calon wali kota Depok, Senin (8/6/2015).
Dirinya sangat merespon positif langkah KPUD Depok yang melakukan proses ketat terhadap keabsahan ijazah para bakal calon. Dan proses itu sudah sepatutnya dilakukan sehingga tidak kecolongan.
Dia meyakini, proses seleksi administrasi yang ketat tidak akan mengganggu. "Kalau prosedurnya sudah dibuat, mekasisme juga sudah standar sepertinya tidak akan mengganggu," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Justru dia meminta agar kasus ijazah palsu diusut. Karena sudah termasuk dalam ranah pidana. "Ini termasuk sangsi pidana baik pembuat maupun penerima ijazah (palsu)," ungkapnya.
Sebelumnya, KPUD Depok akan memperketat proses administrasi. KPUD beralasan, tidak mau kecolongan dengan adanya ijazah palsu yang digunakan bakal calon wali kota Depok nanti.
"Ijazah palsu sesungguhnya merusak ahlak bangsa tapi juga merugikan pemerintah," kata Imam Budi Hartono, salah satu bakal calon wali kota Depok, Senin (8/6/2015).
Dirinya sangat merespon positif langkah KPUD Depok yang melakukan proses ketat terhadap keabsahan ijazah para bakal calon. Dan proses itu sudah sepatutnya dilakukan sehingga tidak kecolongan.
Dia meyakini, proses seleksi administrasi yang ketat tidak akan mengganggu. "Kalau prosedurnya sudah dibuat, mekasisme juga sudah standar sepertinya tidak akan mengganggu," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Justru dia meminta agar kasus ijazah palsu diusut. Karena sudah termasuk dalam ranah pidana. "Ini termasuk sangsi pidana baik pembuat maupun penerima ijazah (palsu)," ungkapnya.
Sebelumnya, KPUD Depok akan memperketat proses administrasi. KPUD beralasan, tidak mau kecolongan dengan adanya ijazah palsu yang digunakan bakal calon wali kota Depok nanti.
(ysw)
