Buat Kebijakan, Ahok Diminta Bijak dan Tenang
Jum'at, 22 Mei 2015 - 03:33 WIB
Buat Kebijakan, Ahok Diminta Bijak dan Tenang
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diminta lebih bijak, dan tenang dalam mengambil kebijakan. Sebab, kebijakan orang nomor satu di DKI Jakarta itu juga harus didukung oleh para pembantunya.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, William Yani mencontohkan, dalam menerapkan sistem Electronic Road Pricing (ERP). Kata dia, sistem ERP memang harus ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur retribusinya.
Maka itu, dia meminta, agar jangan terlalu cepat untuk menggantikan posisi Kadishub DKI Benjamin Bukit, mengingat dia juga belum lama menjabat dan perlu beradaptasi.
"Sebenarnya kebijakan Pak Ahok ingin ERP cepat itu baik, dan saya mendukung. Tapi harus ada Perda. Mungkin Kadishub (Benjamin) takut karena tidak ada Perda-nya," kata politikus PDIP itu di Jakarta, Kamis 21 Mei 2015.
Terkait pengadaan bus, Willi mendukung untuk membeli bus berkaroseri lokal, seperti Mercedes Benz, Hino, dan sebagainya. Namun, dia menyarankan, agar bus yang datang harus lebih bagus dan bergaransi resmi dengan waktu yang lama.
Selain itu, di menyarankan, agar Dishub membentuk tim independen yang mampu memberikan penilaian terhadap laik atau tidaknya bus itu beroperasi. Jangan sampai, kata dia, bus tersebut bermasalah.
"Tim indepen itu harus dibentuk diluar orang-orang PNS seperti ahli transportasi, manager teknis dan sebagainya. Mereka akan mengambil keputusan apakah layak beroperasi atau tidaknya," tuturnya.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, William Yani mencontohkan, dalam menerapkan sistem Electronic Road Pricing (ERP). Kata dia, sistem ERP memang harus ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur retribusinya.
Maka itu, dia meminta, agar jangan terlalu cepat untuk menggantikan posisi Kadishub DKI Benjamin Bukit, mengingat dia juga belum lama menjabat dan perlu beradaptasi.
"Sebenarnya kebijakan Pak Ahok ingin ERP cepat itu baik, dan saya mendukung. Tapi harus ada Perda. Mungkin Kadishub (Benjamin) takut karena tidak ada Perda-nya," kata politikus PDIP itu di Jakarta, Kamis 21 Mei 2015.
Terkait pengadaan bus, Willi mendukung untuk membeli bus berkaroseri lokal, seperti Mercedes Benz, Hino, dan sebagainya. Namun, dia menyarankan, agar bus yang datang harus lebih bagus dan bergaransi resmi dengan waktu yang lama.
Selain itu, di menyarankan, agar Dishub membentuk tim independen yang mampu memberikan penilaian terhadap laik atau tidaknya bus itu beroperasi. Jangan sampai, kata dia, bus tersebut bermasalah.
"Tim indepen itu harus dibentuk diluar orang-orang PNS seperti ahli transportasi, manager teknis dan sebagainya. Mereka akan mengambil keputusan apakah layak beroperasi atau tidaknya," tuturnya.
(mhd)
