Tingkatkan Produksi Beras, Muba Batasi Alih Fungsi Lahan

SEKAYU - Target Pemkab Muba untuk meningkatkan produksi beras menghadapi tantangan besar.

Selain tentang alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan, tantangan lain belum adanya kebijakan untuk melarang terjadinya hal tersebut. “Alih fungsi lahan harus dibatasi. Ke depan kita akan membuat kebijakan yang melarang atau tidak memperbolehkan alih fungsi lahan, baik oleh petani itu sendiri ataupun oleh perusahaan,” ujar Bupati Muba Pahri Azhari, usai menghadiri acara tanam perdana padi dan penyerahan alat dan mesin pertanian, di Sekayu, kemarin.

Orang nomor satu di Bumi Serasan Sekate ini menuturkan, lahan pertanian yang ada saat ini harus diperkuat dan dijaga agar tidak beralih fungsi. Karena tahun ini Muba me nar get kan mam pu memproduksi 257.151 ton gabah kering pa nen (GKP). Dari luas panen men capai 61.313 hektare (ha) de ngan luas tanam mencapai64.000ha.“Lahanyang ada diperkuat, seperti lahan pertanian di Kecamatan Lalan yang menjadi andalan kita. Ini semua untuk mencapai target swasembada pangan yang ditetapkan,” tuturnya.

Khusus untuk perusahaan, sambung Pahri, jika ingin melakukan perluasan area operasional, harus terlebih dulu melalui evaluasi menyeluruh. Hal ini untuk mengetahui apakah lahan baru yang diajukan masuk lahan pertanian atau tidak. “Jika lahan baru yang diajukan perusahaan mengenai lokasi pertanian, kita tidak akan keluarkan izinnya. Itu tidak diperbolehkan,” tandasnya.

Sementara, Ketua Komisi IV DPR RI Edi Prabowo mengatakan, komitmen untuk meningkatkan kualitas pertanian guna mewujudkan swasembada pangan sangat kuat. Hal ini dapat dilihat dari anggaran yang ada di Kementerian Pertanian yang mencapai Rp39,9 triliun, sedangkan anggaran untuk pupuk mencapai Rp35 triliun. “Jangan lagi berbicara soal impor pangan, karena kita tidak akan lakukan impor,” tegas dia.

Selama ini, ujarnya, masalah yang dihadapi petani sangat beragam. Mulai dari sulitnya me masarkan hasil panen, hingga infrastruktur yang minim. Namun, semua itu dapat teratasi dengan bebagai macam program pemberian bantuan dan kerja sama dengan TNI dan Polri. “7.000 unit alat-alat pertanian diberikan ke Sumsel. Kita berharap ini dapat bermanfaat dan semakin menguatkan pertanian. Kita juga sudah dibantu TNI yang turun langsung ke lapangan, terutama membangun dan memperbaiki irigasi. Jika ada pihak yang tidak setuju adanya bantuan TNI dan Polri di lapangan, itu adalah tengkulak atau ren - tenir yang resah karena petani memiliki pelindung,” bebernya.

Plt Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Muba Ahmad Zulhair meng - ung kapkan, untuk mengatasi alih fungsi lahan, pihaknya telah melakukan sosialisasi dan menyalurkan berbagai bantuan guna mempermudah petani. “Pemerintah haru memberi ber bagai kemudahan dan fasilitas, seperti pupuk, alat-alat dan lain sebagainya yang diperlukan petani,” ungkapnya.

Zulhair menambahkan, ban tuan alat pertanian yang diterima Pemkab Muba, seperti 283 unit hand traktor, 83 unit pompa air, 4 unit traktor roda empat, 32 unit alat tanam, dan 11 unit alat untuk panen akan disalurkan ke seluruh Gapoktan yakni. “Kita juga mem per baiki 10.100 ha jalur irigasi di Kecamatan Lalan. Karena sa wah di daerah itu pasang surut,” pungkasnya.

Amarullah diansyah