Jangan Lengah
Selasa, 12 Mei 2015 - 12:13 WIB
Jangan Lengah
A
A
A
PALEMBANG - Sumatera Selatan dinilai aman dari gerakan radikal seperti ISIS maupun konflik antarsuku dan agama. Namun, upaya deradikalisasi tetap harus dilakukan dengan melibatkan semua unsur termasuk alim ulama.
Apalagi Sumsel memiliki catatan penangkapan jaringan teroris Fajar Salim dkk, 2008 silam. Hal ini ter ungkap dalam sosialisasi dan deklarasi anti ISIS kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah(FKPD) provinsi dan kabupa ten, to koh masyarakat, dan alim ulama, di Griya Agung Palem bang, kemarin.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) KH A Hasyim Muzadi menyatakan, memang Sumsel termasuk wilayah aman dari potensi gerakan radikal seperti ISIS, namun tetap saja memiliki potensi untuk tumbuh. “Makanya, semua harus sinergis, di hulu deradikalisasi haruslah diurai terlebih dahulu. Semua aparat tersebut dapat sinergis dengan alim ulama, tokoh masyarakat dan elemen masyarakat lainnya,” ungkapnya.
Disebutkan, dalam menangkal terorisme termasuk jaringan ISIS tidak harus dengan jalan represif. Sebelum itu dilakukan harus diluruskan terlebih dahulu pola pikir melalui jalan pendekatan, sosialisasi, dan pola penyadaran. “Ka - lau hanya menggunakan cara re - presif, maka tak menutup ke mungkinan justru memproduksi teroris “baru”. Negara harus me nya dari pentingnya memberda ya kan para alim ulama untuk meme rangi gerakan radikal,” ujar Hasyim.
Selain unsur TNI, Polri, BNPT, BIN, pemerintah dan stakeholder lainnya, jangan pernah melupa kan peran penting tokoh agama atau alim ulama yang ada di setiap daerah. Hanya saja, para alim ula ma harus diinformasikan dan di ajak bergerak bersama–sama. “Ulama yang paling kerap mendatangi masjid, musala, pengajian dan komunitas masyarakat, “ jelas dia. Hasyim menilai, paham tertentu mudah masuk ke suatu kawasan lantaran lemahnya pola pikir masyarakatnya.
Selain itu, selain peranan negara dalam mencerah kan dan menyejahterakan rakyatnya, sistem di Indonesia perlu dirapikan dan hukum harus ditegakkan seadil-adilnnya agar tidak ada krisis kepemimpinan di tengah masyarakat. Sementara itu, Asisten Kapol ri Bidang Perencanaan Umum dan Pengembangan (Asrena) Irjen Pol Tito Karnavian mengata kan, mencermati ancaman ISIS saat ini sangat diperlukan informasi, kewaspa daan, identifikasi dan evaluasi apakah benar suatu wilayah bebas ISIS.Termasuki Sumsel, memang masuk kategori daerah aman, namun ada catatan.
“Untuk itu jangan lengah. Kita tak bo leh sepelekan jaringan radikal. Mencuatnya ISIS seolah menjadi angin segar bagi kelompok tertentu, makanya terus waspada,” tegasnya. Sependapat dengan Hasyim Muzadi, Tito mengingatkan, gerakan radikal akan mudah berkembang di daerah yang krisis (pemerintahan). Misalnya, penegakan hukum yang lemah. “Untuk daerah, dalam meminimalisasi dan mencegah paham radikal, maka dibutuhkan sosialisasi dan berbagai pendekatan kepada masyarakat agar kebal terhadap paham radikal tersebut,” katanya.
Tito menegaskan, upaya deradi kalisasi juga dilakukan dengan identifikasi hingga kelini terbawah. Bagi mereka yang disinyalir terkena paham radikal, maka secara perlahan dapat diarahkan un tuk menjadi lebih moderat. Hal ini tidak mudah karena membutuhkan keterlibatan semua pi hak. Jangan sampai masalah se perti ini dianggap remeh atau under estimate. “Harus ada siner gi tas, koordinasi dan program bersama terkait deradikalisasi,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabarhakam) Polri Komjen Pol Putut Eko Bayu Seno mengatakan, upaya deteksi dini dilakukan dengan monitor di tengah-tengah masyarakat oleh berbagai pihak, baik Polri, TNI, sampai dengan Babinsa, lurah, dan tokoh agama. Selain itu, Kapolres diingatkan untuk me ngintensifkan pertemuan serupa dengan melibatkan semua unsur di wilayah masing–masing.
“Jangan berikan kesempatan paham ISIS berkembang. Kemudian pertemuan semacam ini perlu di - tindaklanjuti oleh masing-masing Polres dalam melakukan sosialisasi dalam mencegah gerakan radikal di daerah,” pungkasnya. Sementara itu, Wakil Gubernur Sumsel Ishak Mekki mengatakan, di tengah pasar bebas memberikan peluang mudahnya masuk berbagai paham atau ideologi ke tanah air.
Bahkan di kancah internasional, muncul kejadian-kejadian intolerer dan mengganggu ketentraman, HAM, dan demokrasi. Menurutnya, menyikapi ma sifnya pemberitaan ISIS hingga menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Apalagi sempat muncul simpatisan ISIS di tanah air. Untuk itu, Pemprov Sumsel se cara bersama meme gang komitmen dalam pencegah an ISIS bersama unsur FKPD.
“Seluruh FKPD dapat bersinergi da lam mencegah gerakan radikali sa si, apalagi jelang pilkada seren tak di 7 kabupaten/kota. Kita pun mengimbau masyarakat mening katkan kehati-hatian menyikapi isu ISIS berikut antisipasi dan pencegahan dini,” kata mantan Bupati OKI ini.
retno palupi
Apalagi Sumsel memiliki catatan penangkapan jaringan teroris Fajar Salim dkk, 2008 silam. Hal ini ter ungkap dalam sosialisasi dan deklarasi anti ISIS kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah(FKPD) provinsi dan kabupa ten, to koh masyarakat, dan alim ulama, di Griya Agung Palem bang, kemarin.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) KH A Hasyim Muzadi menyatakan, memang Sumsel termasuk wilayah aman dari potensi gerakan radikal seperti ISIS, namun tetap saja memiliki potensi untuk tumbuh. “Makanya, semua harus sinergis, di hulu deradikalisasi haruslah diurai terlebih dahulu. Semua aparat tersebut dapat sinergis dengan alim ulama, tokoh masyarakat dan elemen masyarakat lainnya,” ungkapnya.
Disebutkan, dalam menangkal terorisme termasuk jaringan ISIS tidak harus dengan jalan represif. Sebelum itu dilakukan harus diluruskan terlebih dahulu pola pikir melalui jalan pendekatan, sosialisasi, dan pola penyadaran. “Ka - lau hanya menggunakan cara re - presif, maka tak menutup ke mungkinan justru memproduksi teroris “baru”. Negara harus me nya dari pentingnya memberda ya kan para alim ulama untuk meme rangi gerakan radikal,” ujar Hasyim.
Selain unsur TNI, Polri, BNPT, BIN, pemerintah dan stakeholder lainnya, jangan pernah melupa kan peran penting tokoh agama atau alim ulama yang ada di setiap daerah. Hanya saja, para alim ula ma harus diinformasikan dan di ajak bergerak bersama–sama. “Ulama yang paling kerap mendatangi masjid, musala, pengajian dan komunitas masyarakat, “ jelas dia. Hasyim menilai, paham tertentu mudah masuk ke suatu kawasan lantaran lemahnya pola pikir masyarakatnya.
Selain itu, selain peranan negara dalam mencerah kan dan menyejahterakan rakyatnya, sistem di Indonesia perlu dirapikan dan hukum harus ditegakkan seadil-adilnnya agar tidak ada krisis kepemimpinan di tengah masyarakat. Sementara itu, Asisten Kapol ri Bidang Perencanaan Umum dan Pengembangan (Asrena) Irjen Pol Tito Karnavian mengata kan, mencermati ancaman ISIS saat ini sangat diperlukan informasi, kewaspa daan, identifikasi dan evaluasi apakah benar suatu wilayah bebas ISIS.Termasuki Sumsel, memang masuk kategori daerah aman, namun ada catatan.
“Untuk itu jangan lengah. Kita tak bo leh sepelekan jaringan radikal. Mencuatnya ISIS seolah menjadi angin segar bagi kelompok tertentu, makanya terus waspada,” tegasnya. Sependapat dengan Hasyim Muzadi, Tito mengingatkan, gerakan radikal akan mudah berkembang di daerah yang krisis (pemerintahan). Misalnya, penegakan hukum yang lemah. “Untuk daerah, dalam meminimalisasi dan mencegah paham radikal, maka dibutuhkan sosialisasi dan berbagai pendekatan kepada masyarakat agar kebal terhadap paham radikal tersebut,” katanya.
Tito menegaskan, upaya deradi kalisasi juga dilakukan dengan identifikasi hingga kelini terbawah. Bagi mereka yang disinyalir terkena paham radikal, maka secara perlahan dapat diarahkan un tuk menjadi lebih moderat. Hal ini tidak mudah karena membutuhkan keterlibatan semua pi hak. Jangan sampai masalah se perti ini dianggap remeh atau under estimate. “Harus ada siner gi tas, koordinasi dan program bersama terkait deradikalisasi,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabarhakam) Polri Komjen Pol Putut Eko Bayu Seno mengatakan, upaya deteksi dini dilakukan dengan monitor di tengah-tengah masyarakat oleh berbagai pihak, baik Polri, TNI, sampai dengan Babinsa, lurah, dan tokoh agama. Selain itu, Kapolres diingatkan untuk me ngintensifkan pertemuan serupa dengan melibatkan semua unsur di wilayah masing–masing.
“Jangan berikan kesempatan paham ISIS berkembang. Kemudian pertemuan semacam ini perlu di - tindaklanjuti oleh masing-masing Polres dalam melakukan sosialisasi dalam mencegah gerakan radikal di daerah,” pungkasnya. Sementara itu, Wakil Gubernur Sumsel Ishak Mekki mengatakan, di tengah pasar bebas memberikan peluang mudahnya masuk berbagai paham atau ideologi ke tanah air.
Bahkan di kancah internasional, muncul kejadian-kejadian intolerer dan mengganggu ketentraman, HAM, dan demokrasi. Menurutnya, menyikapi ma sifnya pemberitaan ISIS hingga menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Apalagi sempat muncul simpatisan ISIS di tanah air. Untuk itu, Pemprov Sumsel se cara bersama meme gang komitmen dalam pencegah an ISIS bersama unsur FKPD.
“Seluruh FKPD dapat bersinergi da lam mencegah gerakan radikali sa si, apalagi jelang pilkada seren tak di 7 kabupaten/kota. Kita pun mengimbau masyarakat mening katkan kehati-hatian menyikapi isu ISIS berikut antisipasi dan pencegahan dini,” kata mantan Bupati OKI ini.
retno palupi
(ars)
