Masyarakat Makassar Punya Toleransi Tinggi Terhadap Money Politik
Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
MAKASSAR - Potensi terjadinya money politic di Makassar selama pemilihan kepala daerah (Pilkada) terbuka lebar. Itu disebabkan kencendrungan masyarakat yang rupanya toleran terhadap pelanggaran ini.
Hal itu diungkapkan manager riset Celebes Research Center (CRC) Andi Wahyuddin Abbas saat jadi pembicara pada dialog Pilkada 2018 di warkop Dottoro Jalan Boulevard, Makassar, Senin (19/3/2018). Data itu berasal dari hasil survei yang berlangsung, 1-14 Maret lalu.
"Kita punya data soal toleransi masyarakat mengenai money politik di kota Makassar. Jadi, pemilih yang toleran terhadap money politics itu ada sekitar 38.1 persen," ungkap Andi Wahyuddin.
Angka 38.1 persen tersebut berasal dari 1000 responden yang tersebar secara proporsional di 15 kecamatan yang ada di Makassar. Dengan margin error hanya 2.9 persen.
"Jadi yang kami tanyakan, apakah ibu bapak menganggap money politik itu adalah bisa dianggap wajar atau tidak, nah jawaban mereka kebanyakan menganggapnya bukan menjadi masalah," ungkap Wahyuddin.
Hanya memang, dari jawaban-jawaban toleransi masyarakat tersebut cukup bervariasi. Wahyuddin mencontohkan, masyarakat mau menerima pemberian dari kandidat tertentu karena memang itu adalah dukungannya.
"Misalnya, saya mau menerima souvenir dari calon yang sudah saya pilih sebelumnya. Begitu pun sebaliknya. Namun, ada juga yang menjawab saya mau menerima souvenir, urusan pilihan itu tergantung saya," ungkapnya.
Ketua panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kota Makassar Nursari pun langsung memberikan tanggapan minor atas hasil survei CRC ini. Menurut dia, angka 38,1 persen itu bukan jumlah yang wajar apalagi dengan sampel 1000 responden yang tersebar proporsional di 15 kecamatan di Makassar.
Padahal, selama ini kata Nursari, pihaknya getol menyosialisasikan ihwal larangan ber-money politics di masyarakat. Apalagi, memang sudah diatur dalam UU.
"Kenapa kita sangat konsen agar tidak terjadi money politik, karena kita anggap hal itu yang sangat tidak bisa ditoleransi. Adapun kalau ada masyarakat yang menganggap hal itu boleh saja, kami sangat menyayangkan secara normatif," sesal Nursari lewat sambungan selulernya.
Hal itu diungkapkan manager riset Celebes Research Center (CRC) Andi Wahyuddin Abbas saat jadi pembicara pada dialog Pilkada 2018 di warkop Dottoro Jalan Boulevard, Makassar, Senin (19/3/2018). Data itu berasal dari hasil survei yang berlangsung, 1-14 Maret lalu.
"Kita punya data soal toleransi masyarakat mengenai money politik di kota Makassar. Jadi, pemilih yang toleran terhadap money politics itu ada sekitar 38.1 persen," ungkap Andi Wahyuddin.
Angka 38.1 persen tersebut berasal dari 1000 responden yang tersebar secara proporsional di 15 kecamatan yang ada di Makassar. Dengan margin error hanya 2.9 persen.
"Jadi yang kami tanyakan, apakah ibu bapak menganggap money politik itu adalah bisa dianggap wajar atau tidak, nah jawaban mereka kebanyakan menganggapnya bukan menjadi masalah," ungkap Wahyuddin.
Hanya memang, dari jawaban-jawaban toleransi masyarakat tersebut cukup bervariasi. Wahyuddin mencontohkan, masyarakat mau menerima pemberian dari kandidat tertentu karena memang itu adalah dukungannya.
"Misalnya, saya mau menerima souvenir dari calon yang sudah saya pilih sebelumnya. Begitu pun sebaliknya. Namun, ada juga yang menjawab saya mau menerima souvenir, urusan pilihan itu tergantung saya," ungkapnya.
Ketua panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kota Makassar Nursari pun langsung memberikan tanggapan minor atas hasil survei CRC ini. Menurut dia, angka 38,1 persen itu bukan jumlah yang wajar apalagi dengan sampel 1000 responden yang tersebar proporsional di 15 kecamatan di Makassar.
Padahal, selama ini kata Nursari, pihaknya getol menyosialisasikan ihwal larangan ber-money politics di masyarakat. Apalagi, memang sudah diatur dalam UU.
"Kenapa kita sangat konsen agar tidak terjadi money politik, karena kita anggap hal itu yang sangat tidak bisa ditoleransi. Adapun kalau ada masyarakat yang menganggap hal itu boleh saja, kami sangat menyayangkan secara normatif," sesal Nursari lewat sambungan selulernya.
(bds)
Explore More