Parah! Samsat Temukan Randis Pemkab Jeneponto Tunggak Pajak Rp600 Juta
Jum'at, 23 November 2018 - 18:51 WIB
Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Jeneponto menemukan tunggakan pajak kendaraan dinas (Randis) Pemerintah Kabupaten Jeneponto. Nilainya cukup fantastis mencapai angka Rp600 juta lebih
"Total randis roda empat Pemkab Jeneponto sebanyak 236 unit. Dengan jumlah tunggakan sebesar Rp600 juta," ungkap Kepala UPT Samsat Jeneponto, M. Ali Burhan kepada SINDOnews, Jumat (23/11/2018).
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Jeneponto, Syafruddin Nurdin mengatakan, berkilah tengah melakukan verifikasi dan sinkronisasi data dengan pihak aset pemkab dan samsat.
"Soal randis yang menunggak pajak telah dikeluarkan edaran dan perintah lisan bapak bupati (Iksan Iskandar_red) saat coffee morning Senin minggu lalu, dia mengatakan agar semua randis baik mobil maupun motor agar pimpinan OPD segera menyelesaikan pajaknya," tukas Syafruddin.
Sementara itu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto, Andi Baso Sugiarto menyayangkan sikap OPD yang tidak taat pajak.
"Persoalan ini semua OPD yang mempunyai randis itu ada biaya pajak. Harusnya juga ada laporan ke Aset untuk pembayaran pajak," sesalnya.
"Total randis roda empat Pemkab Jeneponto sebanyak 236 unit. Dengan jumlah tunggakan sebesar Rp600 juta," ungkap Kepala UPT Samsat Jeneponto, M. Ali Burhan kepada SINDOnews, Jumat (23/11/2018).
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Jeneponto, Syafruddin Nurdin mengatakan, berkilah tengah melakukan verifikasi dan sinkronisasi data dengan pihak aset pemkab dan samsat.
"Soal randis yang menunggak pajak telah dikeluarkan edaran dan perintah lisan bapak bupati (Iksan Iskandar_red) saat coffee morning Senin minggu lalu, dia mengatakan agar semua randis baik mobil maupun motor agar pimpinan OPD segera menyelesaikan pajaknya," tukas Syafruddin.
Sementara itu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto, Andi Baso Sugiarto menyayangkan sikap OPD yang tidak taat pajak.
"Persoalan ini semua OPD yang mempunyai randis itu ada biaya pajak. Harusnya juga ada laporan ke Aset untuk pembayaran pajak," sesalnya.
(sss)
