Kredibilitas DPRD Kulonprogo Dipertaruhkan di Pemilihan Wabup
Kamis, 09 April 2020 - 04:03 WIB
Analis politik Indo Strategi Research And Consulting, Arif Nurul Imam. FOTO : IST
A
A
A
Kamis 9/4/2020 hari ini menjadi hari bersejarah bagi warga Kulonprogo. Ini lantaran dua calon wakil bupati bakal dipilih para wakil rakyat di Kabupaten paling barat di DIY ini.
Namun demikian aroma tidak kuorum mulai terdengar sehingga publik bakal memberikan penilaian bagi wakil rakyatnya. Berdasarkan informasi rapat paripurna yang digelar beberapa waktu lalu hanya dihadiri 24 wakil rakyat dari 40 wakil rakyat yang ada.
Mereka yang hadir di antaranya dari PDIP 12 anggota, Golkar 5 anggota , PAN 6 anggota dan Gerindra 1 anggota saja. Sementara yang tidak hadir adalah dari PKB 5 anggota, PKS 5 anggota, Gerindra 5 anggota dan Nasdem 1.
"Melihat yang ada maka pemilihan besok pagi juga rawan. Padahal dalam pemilihan wakil bupati ini kredibilitas wakil rakyat dipertaruhkan," ucap analis politik Indo Strategi Research And Consulting, Arif Nurul Imam kepada SINDOnews Rabu (8/4/2020).
Dijelaskannya apabila momentum memilih antara Fajar Gegana dan Langgeng Raharjo dijadikan sebagai alat tawar-menawar politik pragmatis saja, bisa jadi agenda yang sudah lama ditunggu masyarakat Kulonprogo tidak kuorum. Namun demikian, para wakil rakyat harus berpikir ulang karena hal itu menjadikan kerugian bagi publik.
"Jika tidak kuorum yang berdasar aturan sebanyak 2/3 atau 30 anggota dewan, maka gelaran pilihan tersebut bakal di tunda lagi," lanjut pengamat kelahiran Kulonprogo ini.
Dengan penundaan pemilihan wakil bupati, akhirnya berdampak makin panjangnya kekosongan jabatan wakil bupati, yang sangat dibutuhkan oleh bupati dan masyarakat Kulonprogo. Itu sebabnya, lanjut dia, jika tidak kuorum dan batal maka publik akan melihat para wakil rakyat bekerja hanya untuk tujuan-tujuan pragmatis belaka.
"Kalau perlu masyarakat mencatat siapa yang tidak hadir dan ikut dalam barisan pragmatis yang merugikan masyarakat Kulonprogo," pungkasnya.
Namun demikian aroma tidak kuorum mulai terdengar sehingga publik bakal memberikan penilaian bagi wakil rakyatnya. Berdasarkan informasi rapat paripurna yang digelar beberapa waktu lalu hanya dihadiri 24 wakil rakyat dari 40 wakil rakyat yang ada.
Mereka yang hadir di antaranya dari PDIP 12 anggota, Golkar 5 anggota , PAN 6 anggota dan Gerindra 1 anggota saja. Sementara yang tidak hadir adalah dari PKB 5 anggota, PKS 5 anggota, Gerindra 5 anggota dan Nasdem 1.
"Melihat yang ada maka pemilihan besok pagi juga rawan. Padahal dalam pemilihan wakil bupati ini kredibilitas wakil rakyat dipertaruhkan," ucap analis politik Indo Strategi Research And Consulting, Arif Nurul Imam kepada SINDOnews Rabu (8/4/2020).
Dijelaskannya apabila momentum memilih antara Fajar Gegana dan Langgeng Raharjo dijadikan sebagai alat tawar-menawar politik pragmatis saja, bisa jadi agenda yang sudah lama ditunggu masyarakat Kulonprogo tidak kuorum. Namun demikian, para wakil rakyat harus berpikir ulang karena hal itu menjadikan kerugian bagi publik.
"Jika tidak kuorum yang berdasar aturan sebanyak 2/3 atau 30 anggota dewan, maka gelaran pilihan tersebut bakal di tunda lagi," lanjut pengamat kelahiran Kulonprogo ini.
Dengan penundaan pemilihan wakil bupati, akhirnya berdampak makin panjangnya kekosongan jabatan wakil bupati, yang sangat dibutuhkan oleh bupati dan masyarakat Kulonprogo. Itu sebabnya, lanjut dia, jika tidak kuorum dan batal maka publik akan melihat para wakil rakyat bekerja hanya untuk tujuan-tujuan pragmatis belaka.
"Kalau perlu masyarakat mencatat siapa yang tidak hadir dan ikut dalam barisan pragmatis yang merugikan masyarakat Kulonprogo," pungkasnya.
(nun)
