Swasta Gotong Royong Dukung Pemkot Semarang Tangani COVID-19

SEMARANG - Sejumlah pihak swasta mendukung kerja Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dalam penanangan virus corona (Covid-19) di Ibu Kota Jawa Tengah ini. Mereka tergerak untuk memberikan bantuan pengamanan sosial kepada masyarakat yang disalurkan melalui Pemkot Semarang.

Adapun bantuan yang diberikan berupa 5.000 paket sembako, 1 ton beras, dan 5 bilik disinfektan. Bantuan yang diberikan oleh Kopi luwak, Petani Pemalang, dan Hasan Mingyuang itu, diterima Pemkot Semarang, Jumat (3/4/2020). Selanjutnya bantuan akan disalurkan kepada masyarakat.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi bersyukur atas berjalannya konsep pembangunan bergerak bersama, termasuk dalam penanganan covid-19. "Konsep itu menjadi paling penting untuk membuat kota ini mampu bangkit. Sekarang ada problem (permasalahan) Covid-19, kalau kemudian pemerintah saja yang mengurusi ya bisa. Tapi pasti penanganannya jadi lama," ungkap Hendi, sapaan akrab Wali Kota Semarang dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Sabtu (4/4/2020).

Selain permasalahan medis, saat ini yang tengah dirasakan warga Kota Semarang selama libur dua minggu terakhir adalah menurunnya pendapatan ekonomi dan urusan logistik. "Kami sudah persiapkan 180.000 paket sembako yang sedang dalam proses. Tapi tentu saja jumlah itu kalau kita hitung tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hampir selama tiga bulan ke depan," ujar Hendi.

Meski demikian, Hendi optimistis akan tertangani dengan baik apabila semua pihak mulai dari lembaga negara, BUMN, BUMD, pihak swasta turut bergerak bersama dan saling membantu. Ini akan menjadikan Kota Semarang semakin siap dan dapat bertahan ditengah pandemi virus corona.

"Ini akan membuat kita lebih mantap lagi. Kota Semarang dapat menghadapi dan menanagani persoalan covid-19, terutama perihal logistik dan bantuan ekonomi bagi warga yang terkena dampak," tuturnya.

Tak hanya itu, demi mempertahankan ekonomi UMKM dan pelaku usaha kecil, Pemkot Semarang akan melakukan penundaan pembayaran kewajiban bagi pelaku UMKM yang memperoleh modal melalui kredit wibawa.

"Selama masih dalam kewenangan pemkot, nanti saya akan sampaikan kepada Kepala Dinas Koperasi untuk menunda pembayaran kredit bagi UMKM. Namun nantinya, kewajiban tersebut tetap harus dipenuhi. Saat ini yang terpenting adalah bagaimana agar ekonominya dapat berjalan dengan baik," katanya.