Fokus Tangani Corona, Pemkab Karawang Diminta Tunda Proyek Infrastruktur

KARAWANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang diminta berani memotong anggaran proyek-proyek infrastruktur sebagai bagian upaya mereposisi APBD untuk penanggulangan dampak pandemi corona (COVID-19).

”Pemkab Karawang harus berani memangkas anggaran pembangunan fisik seperti infrastruktur misalnya. Penanganan COVID-19 bukan hanya kesehatan, tapi juga dampak sosialnya. Itu membutuhkan biaya besar dan infrastruktur punya anggaran besar untuk bisa menutupnya,” kata Direktur Karawang Budgeting Control (KBC), Ricky Mulyana, Rabu (8/4/20). (Baca : Tak Realokasi Anggaran, Mendagri Ancam Sunat Dana Transfer Daerah)

Menurut Mulyana, kondisi keuangan Pemkab Karawang sudah tidak realistis lantaran wabah virus corona. Banyak potensi pendapatan yang hilang seperti pendapatan hotel, restauran dan retribusi parkir. Belum lagi dana alokasi khusus (DAK) yang dihapus pemerintah pusat.

”Anggaran paling besar itu ada di sektor infrastruktur dan itu yang bisa menutupi kebutuhan kita. Jadi sebaiknya tunda dulu pembangunan infrastruktur hingga masalah covid-19 ini bisa kita tangani," katanya. (Baca: Pemprov Jabar Diminta Pangkas Anggaran Infrastruktur untuk Atasi Wabah Corona)

Menurut Mulyana, penundaan proyek infrastruktur mutlak harus dilakukan. Jika Pemkab setengah hati, dia khawatir penanganan wabah corona tidak akan tuntas dan sebaliknya malah berpotensi membahayakan kehidupan masyarakat.

Namun beitu, lanjut Mulyana, proyek infrastruktur yang sudah berjalan tetap harus diselesaikan. Sementara yang belum sebaiknya segera dilakukan penundaan. "Kalau sudah dilelang ya kerjakan saja, tapi kalau belum tunda saja," katanya.