Puluhan Warga Blitar Mengidap Difteri

BLITAR - Penyakit difteri menyerang puluhan warga Kabupaten Blitar. Serangan bakteri yang menganggu fungsi tonsil, faring, hidung (saluran pernafasan bagian atas) dan berakibat kematian ini diperkirakan lebih hebat dibanding tahun sebelumnya.

“Sebab baru terhitung dua bulan terakhir ini sudah ditemukan 20 kasus,“ ujar Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit dan Masalah Kesehatan (P2MK) Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Christine Indrawati kepada wartawan.

Selama 2015 kasus difteri di Kabupaten Blitar mencapai 44 kasus. Selain saluran pernafasan, bakteri corynebacterium diphteriae juga bisa merusak selapur lendir dan kulit.

Penyakit menular ini tidak kenal usia. Mulai anak anak dibawah usia lima tahun hingga manula diatas 60 tahun sama sama beresiko tertular penyakit difteri.

Penderita akan mengeluhkan gejala panas, sesak nafas, nyeri tenggorokan saat menelan makanan, leher bengkak dan muncul selaput putih ke abu abuan di tenggorokan yang menyumbat pernafasan.

Pada kondisi tertentu penderita bisa mengalami keracunan pada otot jantung, jaringan saraf, ginjal dan berakhir kematian.

Salah satu penyebab difteri adalah lingkungan yang tidak sehat, terutama sanitasi yang buruk. Bagaimana penularanya. Bakteri difteri bisa menular melalui percikan ludah, makanan yang sudah terkontaminasi dan kontak secara intim.

Menurut Christin, sebanyak 20 orang penderita tersebar di delapan kecamatan. Semuanya telah mendapat penanganan medis di rumah sakit.

“Yakni diantaranya Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Sutojayan dan Kecamatan Talun. Sebagian besar berusia balita dan anak anak,“ terangnya.

Langkah dinas kesehatan saat ini adalah melakukan vaksinasi massal yang jumlahnya tergantung bantuan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Hal itu mengingat seluruh vaksin difteri berasal dari Provinsi Jawa Timur.

Anggota DPRD Kabupaten Blitar Abdul Munib berharap dinas terkait untuk memberikan penanganan lebih serius.

Hal itu mengingat difteri kategori penyakit berbahaya. Terkait kemungkinan pagu bantuan vaksin dari Provinsi Jawa Timur yang terbatas, Munib meminta dinkes untuk mengalokasikan sendiri.

“Jika memang vaksin yang dibutuhkan melebihi pagu bantuan, tentunya bisa dialokasikan sendiri. Sebab penyakit ini berdampak pada kematian,“ ujarnya.