Pimpinan DPRD Kobar Desak Pihak Sekolah Hentikan Pungli Siswa Baru
Senin, 13 Juli 2020 - 14:27 WIB
loading...
Wakil Ketua I DPRD Kobar Mulyadin mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kobar diminta segera menindaklanjuti keluhan dari anak didik baru terkait pungutan pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). iNews TV/Sigit
A
A
A
Banyaknya keluhan dari orang tua anak didik baru terkait pungutan liar (pungli) sekolah, membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kotawaringin Barat (Kobar), Kalteng angkat bicara.
Menurut Wakil Ketua I DPRD Kobar Mulyadin, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kobar diminta segera menindaklanjuti keluhan dari anak didik baru terkait pungutan pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Pasalnya saat monitoring dan juga ada keluhan orang tua murid yang mengatakan ada pungutan seperti untuk seragam, bangku dan kursi, bahkan untuk seragam batik khas Kobar serta seragam adat Kobar.
"Untuk seragam sekolah pemerintah daerah telah menggratiskan bagi seluruh murid baru tingkat SD sampai dengan tingkat SMP/sederajat, jadi tidak ada alasan bagi sekolah melakukan pungutan untuk membeli seragam," ujar Mulyadin, Senin (13/7/2020).
Ia melanjutkan, bahkan ada laporan pihak sekolah meminta membeli seragam baju adat yang digunakan untuk HUT Kobar, hal seperti ini tentu sangat membebankan orang tua murid. Apalagi disaat wabah virus corona sangat berdampak pada perekonomian masyarakat.
Menurut Wakil Ketua I DPRD Kobar Mulyadin, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kobar diminta segera menindaklanjuti keluhan dari anak didik baru terkait pungutan pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Pasalnya saat monitoring dan juga ada keluhan orang tua murid yang mengatakan ada pungutan seperti untuk seragam, bangku dan kursi, bahkan untuk seragam batik khas Kobar serta seragam adat Kobar.
"Untuk seragam sekolah pemerintah daerah telah menggratiskan bagi seluruh murid baru tingkat SD sampai dengan tingkat SMP/sederajat, jadi tidak ada alasan bagi sekolah melakukan pungutan untuk membeli seragam," ujar Mulyadin, Senin (13/7/2020).
Ia melanjutkan, bahkan ada laporan pihak sekolah meminta membeli seragam baju adat yang digunakan untuk HUT Kobar, hal seperti ini tentu sangat membebankan orang tua murid. Apalagi disaat wabah virus corona sangat berdampak pada perekonomian masyarakat.
Lihat Juga :
