Pimpinan DPRD Kobar Desak Pihak Sekolah Hentikan Pungli Siswa Baru

Banyaknya keluhan dari orang tua anak didik baru terkait pungutan liar (pungli) sekolah, membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kotawaringin Barat (Kobar), Kalteng angkat bicara.

Menurut Wakil Ketua I DPRD Kobar Mulyadin, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kobar diminta segera menindaklanjuti keluhan dari anak didik baru terkait pungutan pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Pasalnya saat monitoring dan juga ada keluhan orang tua murid yang mengatakan ada pungutan seperti untuk seragam, bangku dan kursi, bahkan untuk seragam batik khas Kobar serta seragam adat Kobar.

"Untuk seragam sekolah pemerintah daerah telah menggratiskan bagi seluruh murid baru tingkat SD sampai dengan tingkat SMP/sederajat, jadi tidak ada alasan bagi sekolah melakukan pungutan untuk membeli seragam," ujar Mulyadin, Senin (13/7/2020).

Ia melanjutkan, bahkan ada laporan pihak sekolah meminta membeli seragam baju adat yang digunakan untuk HUT Kobar, hal seperti ini tentu sangat membebankan orang tua murid. Apalagi disaat wabah virus corona sangat berdampak pada perekonomian masyarakat.

Tak hanya itu, lanjut Mulyadin disalah satu sekolah melakukan pungutan untuk pembelian meja dan kursi sebesar Rp400 ribu. Dimana menurutnya pungutan tersebut sangat tidak masuk akal dan sangat membebankan orang tua murid. (Baca: Gaji Guru Honorer Cuma Bisa untuk Beli Bedak).

Untuk diketahui, sarana dan prasarana pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga pihak sekolah jika memang memerlukan meubeler bisa menyampaikan proposal kepada Dinas terkait. Jangan dibebankan kepada orang tua, apalagi pungutan untuk pembuatan taman.

"Kami minta dinas terkait segera menindaklanjuti keluhan masyarakat, dan kami sangat mendukung serta mengapresiasi Wakil Bupati Kobar yang langsung melakukan sidak ke sekolah sekolah," pungkasnya.