MES Deli Serdang: Pemerintah Perlu Serap Masukan Akademisi dan Mahasiswa dalam Pembangunan
loading...
A
A
A
MEDAN - Sekretaris Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kabupaten Deli Serdang Ahmad Muhajir mengatakan pemerintah perlu menyerap masukan semua kalangan termasuk akademisi dan mahasiswa dalam pengambilan keputusan pembangunan. Pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM) dinilai proses menuju arah perubahan yang lebih baik.
Dia menambahkan, mahasiswa sebagai agen perubahan juga harus berperan dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Dia melanjutkan, mahasiswa sebagai individu yang kritis harus mengetahui dan memahami betul bagaimana arus mekanisme dalam setiap proses anggaran mulai dari tingkat nasional sampai ke daerah.
Hal tersebut dikatakannya dalam diskusi yang digelar oleh Gerakan Mahasiswa Perubahan Sumatera Utara bertajuk Subsidi Tepat Sasaran dan Akselerasi Pemerataan Pembangunan, di Medan, Sumatera Utara, Jumat (23/12/2022).
Dikatakannya, mahasiswa berperan aktif dan selalu berkoordinasi kepada stakeholder, salah satu caranya adalah dialog seperti yang digelar Gerakan Mahasiswa Perubahan Sumatera Utara itu.
Sinkronisasi antara pengusaha bisnis, pemerintah, dan masyarakat juga dinilai amat penting dalam akselerasi pemerataan pembangunan. "Dengan hal itu, pemerintah diharuskan untuk membangun infrastruktur pendistribusian BBM subsidi harus mendekat ke pemukiman nelayan, pelabuhan atau lokasi tambatan perahu nelayan kecil," katanya.
Kebijakan yang diharapkan inovasi dan terobosan pelayanan pendistribusian BBM bagi nelayan kecil, seperti menambah titik pelayanan SPBUN/SPDN di lokasi/sentra nelayan serta mempermudah pendirian SPBUN/SPDN.
"Juga menyediakan tangki pengisian BBM subsidi yang dapat berpindah-pindah. Membuat model baru Perta Nelayan sebagai sub-penyalur resmi BBM subsidi berskala kecil, mudah perizinan, dan terjangkau modal," sebutnya.
Ketua PKC PMII Sumatera Utara Muhammad Tarmizi mengungkapkan, mahasiswa Sumatera Utara mendukung penuh upaya pemerintah dalam menyalurkan subsidi yang tepat sasaran. “Itu demi terwujudnya perputaran ekonomi yang stabil di tengah masyarakat,” ujarnya.
Subsidi BBM seperti untuk jenis Pertalite dan Solar dinilai belum sepenuhnya efektif. Senan, banyak yang menikmatinya dari kalangan masyarakat mampu.
"Pemberian subsidi BBM dapat memberikan efek positif seperti pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pemerataan ekonomi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi," kata Area Manager Communication, Relation, & CSR Sumbagut PT. Pertamina Patra Niaga Susanto August Satria.
Dia menjelaskan, pemberian subsidi layaknya dua mata koin. Kebijakan ini tidak hanya memiliki dampak positif tetapi juga dampak negatif, karena akan menimbulkan pelebaran defisit fiskal.
Sehingga upaya itu, kata dia, dapat mengganggu optimalisasi anggaran negara bagi belanja produktif. Sebab, mengacu pada minyak dunia yang semakin tinggi akan berdampak signifikan pada selisih pembayaran.
“Oleh sebab itu, pemberian subsidi BBM harus dilakukan secara tepat agar tidak menimbulkan masalah, dalam hal ini pemerintah harus berusaha mencari cara agar ketepatan subsidi dapat berjalan," imbuhnya.
Berdasarkan hasil data yang dikeluarkan oleh Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) total keseluruhan subsidi BBM Solar hanya 5% yang dinikmati oleh rumah tangga miskin, BBM jenis Pertalite hanya dinikmati 20% oleh rumah tangga miskin. Maka itu, sangat mendesak bagi pemerintah untuk segera menerbitkan kebijakan subsidi BBM secara tepat sasaran.
Baca: Konflik Keraton Solo, Dua Kubu Saling Klaim Diserang.
Secara umum permintaan energi di Asia Tenggara akan tumbuh sampai dengan 60% dari 2018 sampai dengan 2040. Permintaan minyak di asia tenggara melampaui 9 juta barel perhari di tahun 2040 meningkat dibandingkan permintaan saat ini yang sebesar 6.5 juta barel perhari.
Kesenjangan yang semakin lebar antara kemampuan produksi dan proyeksi kebutuhan migas dinilai akan menyebabkan membengkaknya defisit perdagangan energi asia tenggara. Dia mengungkapkan, kondisi tersebut berdampak pada anggaran pemerintah. "Terutama jika kebijakan subsidi tepat berlaku yang membuat konsumen harga energi lebih rendah dari pada yang seharusnya," pungkasnya.
Dia menambahkan, mahasiswa sebagai agen perubahan juga harus berperan dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Dia melanjutkan, mahasiswa sebagai individu yang kritis harus mengetahui dan memahami betul bagaimana arus mekanisme dalam setiap proses anggaran mulai dari tingkat nasional sampai ke daerah.
Hal tersebut dikatakannya dalam diskusi yang digelar oleh Gerakan Mahasiswa Perubahan Sumatera Utara bertajuk Subsidi Tepat Sasaran dan Akselerasi Pemerataan Pembangunan, di Medan, Sumatera Utara, Jumat (23/12/2022).
Dikatakannya, mahasiswa berperan aktif dan selalu berkoordinasi kepada stakeholder, salah satu caranya adalah dialog seperti yang digelar Gerakan Mahasiswa Perubahan Sumatera Utara itu.
Sinkronisasi antara pengusaha bisnis, pemerintah, dan masyarakat juga dinilai amat penting dalam akselerasi pemerataan pembangunan. "Dengan hal itu, pemerintah diharuskan untuk membangun infrastruktur pendistribusian BBM subsidi harus mendekat ke pemukiman nelayan, pelabuhan atau lokasi tambatan perahu nelayan kecil," katanya.
Kebijakan yang diharapkan inovasi dan terobosan pelayanan pendistribusian BBM bagi nelayan kecil, seperti menambah titik pelayanan SPBUN/SPDN di lokasi/sentra nelayan serta mempermudah pendirian SPBUN/SPDN.
"Juga menyediakan tangki pengisian BBM subsidi yang dapat berpindah-pindah. Membuat model baru Perta Nelayan sebagai sub-penyalur resmi BBM subsidi berskala kecil, mudah perizinan, dan terjangkau modal," sebutnya.
Ketua PKC PMII Sumatera Utara Muhammad Tarmizi mengungkapkan, mahasiswa Sumatera Utara mendukung penuh upaya pemerintah dalam menyalurkan subsidi yang tepat sasaran. “Itu demi terwujudnya perputaran ekonomi yang stabil di tengah masyarakat,” ujarnya.
Subsidi BBM seperti untuk jenis Pertalite dan Solar dinilai belum sepenuhnya efektif. Senan, banyak yang menikmatinya dari kalangan masyarakat mampu.
"Pemberian subsidi BBM dapat memberikan efek positif seperti pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pemerataan ekonomi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi," kata Area Manager Communication, Relation, & CSR Sumbagut PT. Pertamina Patra Niaga Susanto August Satria.
Dia menjelaskan, pemberian subsidi layaknya dua mata koin. Kebijakan ini tidak hanya memiliki dampak positif tetapi juga dampak negatif, karena akan menimbulkan pelebaran defisit fiskal.
Sehingga upaya itu, kata dia, dapat mengganggu optimalisasi anggaran negara bagi belanja produktif. Sebab, mengacu pada minyak dunia yang semakin tinggi akan berdampak signifikan pada selisih pembayaran.
“Oleh sebab itu, pemberian subsidi BBM harus dilakukan secara tepat agar tidak menimbulkan masalah, dalam hal ini pemerintah harus berusaha mencari cara agar ketepatan subsidi dapat berjalan," imbuhnya.
Berdasarkan hasil data yang dikeluarkan oleh Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) total keseluruhan subsidi BBM Solar hanya 5% yang dinikmati oleh rumah tangga miskin, BBM jenis Pertalite hanya dinikmati 20% oleh rumah tangga miskin. Maka itu, sangat mendesak bagi pemerintah untuk segera menerbitkan kebijakan subsidi BBM secara tepat sasaran.
Baca: Konflik Keraton Solo, Dua Kubu Saling Klaim Diserang.
Secara umum permintaan energi di Asia Tenggara akan tumbuh sampai dengan 60% dari 2018 sampai dengan 2040. Permintaan minyak di asia tenggara melampaui 9 juta barel perhari di tahun 2040 meningkat dibandingkan permintaan saat ini yang sebesar 6.5 juta barel perhari.
Kesenjangan yang semakin lebar antara kemampuan produksi dan proyeksi kebutuhan migas dinilai akan menyebabkan membengkaknya defisit perdagangan energi asia tenggara. Dia mengungkapkan, kondisi tersebut berdampak pada anggaran pemerintah. "Terutama jika kebijakan subsidi tepat berlaku yang membuat konsumen harga energi lebih rendah dari pada yang seharusnya," pungkasnya.
(nag)