Oknum DPRD Natuna dan 2 Kades Diduga Gunakan Ijazah Palsu
Selasa, 13 Desember 2022 - 11:04 WIB
loading...
Oknum anggota DPRD Natuna dan 2 kepala desa diduga gunakan ijazah palsu.Foto/ilustrasi
A
A
A
NATUNA - Oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna dan dua orang kepala desa (kades) diduga menggunakan ijazah palsu untuk melengkapi syarat jabatan saat ini.
Terungkapnya dugaan ijazah palsu tersebut karena ketiganya berstatus siswa dan disebut baru menyelesaikan ujian semester ganjil di Sekolah Satuan Pendidikan Non Formal-Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF-SKB) Natuna.
Oknum DPRD tersebut berinisial IB yang hingga kini masih aktif duduk sebagai anggota legislatif di DPRD Natuna. Sedangkan dua kades yang diduga menggunakan ijazah palsu yakni FH (kades di Kecamatan Bunguran Selatan) dan KSU (Kades di Kecamatan Bunguran Timur).
Kepala Sekolah SPNF-SKB Natuna Rika Mulyani membenarkan ketiga nama tersebut terdaftar sebagai siswa di sekolahnya. Ketiga orang tersebut juga mengikuti sistem pembelajaran dalam jaringan (daring) atau online.
Baca juga: 2 Meninggal Dunia, Kejati Jatim Bidik Tersangka Lain Kasus Dugaan Korupsi Waduk Wiyung
"Iya, mereka kemarin mendaftar. Kami baru selesai ujian juga hari sabtu (03/12) kemarin. Ujian selama empat hari, satu hari ada tiga bidang studi," ujar Rika Mulyani saat dikonfirmasi.
Menurutnya, saat ini sekolah paket harus melalui proses belajar mengajar seperti sekolah biasa (formal) karena tidak ada lagi yang cepat. Namun kegiatan belajar mengajar masih bisa dilakukan secara daring.
Saat ini, Sekolah SPNF-SKB Natuna memiliki program paket A atau setara SD, paket B atau setara SMP, dan paket C atau setara SMA. Tercatat ada 355 siswa yang sedang mengambil paket di sekolah tersebut.
"Syarat ujian paket itu tergantung dia tidak menyelesaikan di tingkat apa?. Kalau dia tidak tamat SD dan berhenti di kelas 5, jadi total 7 tahun untuk ambil paket C," jelasnya.
Sayangnya, Rika Mulyani enggan menyebut lebih jauh terkait paket yang diambil ketiga oknum tersebut. Namun, ketiganya diduga tidak lulus SD karena mengambil paket lanjutan sekaligus. "Mereka ikut kegiatan belajar mengajar dan ambil paket lanjutan," katanya.
Sementara Sekretaris DPD PDI-P Kepulauan Riau, Lis Darmansyah tidak membantah salah satu kadernya diduga menggunakan ijazah palsu. Permasalahan itu juga telah diproses di dalam partai dan tengah menunggu hasil putusan DPP PDI-P.
"Kita tinggal menunggu keputusan DPP aja. Dalam usulan itu, diusulkan untuk diganti," katanya.
Disinggung berapa lama hasil keputusan partai akan keluar, menurut mantan Wali Kota Tanjungpinang itu bisa sampai dua bulan. Hal ini tergantung proses informasi yang dihimpun. "Beliau juga menunggu keputusan itu. Mudah-mudahan satu atau dua bulan ke depan sudah keluar," pungkasnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Natuna, Anrizal Zen mengatakan, syarat untuk menjadi kades minimal lulusan SMP. Jika ada kades yang diduga menggunakan ijazah palsu, nantinya Dinas Pendidikan yang akan periksa keabsahan ijazah tersebut.
"Serendah-rendahnya lulusan SMP, Nanti ijazahnya diperiksa ke dinas pendidikan dulu," terangnya.
Lanjutnya, setelah pemeriksaan keabsahan ijazah tersebut, pihak kepolisian juga akan melakukan hal yang sama. Kemudian jika melanggar hukum, maka kades yang bersangkutan akan diberhentikan dari jabatannya.
"Kalau terbukti melanggar aturan, tidak sesuai ijazahnya dan hukum mengatakan dia terbukti, ya diberhentikan," paparnya.
Terungkapnya dugaan ijazah palsu tersebut karena ketiganya berstatus siswa dan disebut baru menyelesaikan ujian semester ganjil di Sekolah Satuan Pendidikan Non Formal-Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF-SKB) Natuna.
Oknum DPRD tersebut berinisial IB yang hingga kini masih aktif duduk sebagai anggota legislatif di DPRD Natuna. Sedangkan dua kades yang diduga menggunakan ijazah palsu yakni FH (kades di Kecamatan Bunguran Selatan) dan KSU (Kades di Kecamatan Bunguran Timur).
Kepala Sekolah SPNF-SKB Natuna Rika Mulyani membenarkan ketiga nama tersebut terdaftar sebagai siswa di sekolahnya. Ketiga orang tersebut juga mengikuti sistem pembelajaran dalam jaringan (daring) atau online.
Baca juga: 2 Meninggal Dunia, Kejati Jatim Bidik Tersangka Lain Kasus Dugaan Korupsi Waduk Wiyung
"Iya, mereka kemarin mendaftar. Kami baru selesai ujian juga hari sabtu (03/12) kemarin. Ujian selama empat hari, satu hari ada tiga bidang studi," ujar Rika Mulyani saat dikonfirmasi.
Menurutnya, saat ini sekolah paket harus melalui proses belajar mengajar seperti sekolah biasa (formal) karena tidak ada lagi yang cepat. Namun kegiatan belajar mengajar masih bisa dilakukan secara daring.
Saat ini, Sekolah SPNF-SKB Natuna memiliki program paket A atau setara SD, paket B atau setara SMP, dan paket C atau setara SMA. Tercatat ada 355 siswa yang sedang mengambil paket di sekolah tersebut.
"Syarat ujian paket itu tergantung dia tidak menyelesaikan di tingkat apa?. Kalau dia tidak tamat SD dan berhenti di kelas 5, jadi total 7 tahun untuk ambil paket C," jelasnya.
Sayangnya, Rika Mulyani enggan menyebut lebih jauh terkait paket yang diambil ketiga oknum tersebut. Namun, ketiganya diduga tidak lulus SD karena mengambil paket lanjutan sekaligus. "Mereka ikut kegiatan belajar mengajar dan ambil paket lanjutan," katanya.
Sementara Sekretaris DPD PDI-P Kepulauan Riau, Lis Darmansyah tidak membantah salah satu kadernya diduga menggunakan ijazah palsu. Permasalahan itu juga telah diproses di dalam partai dan tengah menunggu hasil putusan DPP PDI-P.
"Kita tinggal menunggu keputusan DPP aja. Dalam usulan itu, diusulkan untuk diganti," katanya.
Disinggung berapa lama hasil keputusan partai akan keluar, menurut mantan Wali Kota Tanjungpinang itu bisa sampai dua bulan. Hal ini tergantung proses informasi yang dihimpun. "Beliau juga menunggu keputusan itu. Mudah-mudahan satu atau dua bulan ke depan sudah keluar," pungkasnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Natuna, Anrizal Zen mengatakan, syarat untuk menjadi kades minimal lulusan SMP. Jika ada kades yang diduga menggunakan ijazah palsu, nantinya Dinas Pendidikan yang akan periksa keabsahan ijazah tersebut.
"Serendah-rendahnya lulusan SMP, Nanti ijazahnya diperiksa ke dinas pendidikan dulu," terangnya.
Lanjutnya, setelah pemeriksaan keabsahan ijazah tersebut, pihak kepolisian juga akan melakukan hal yang sama. Kemudian jika melanggar hukum, maka kades yang bersangkutan akan diberhentikan dari jabatannya.
"Kalau terbukti melanggar aturan, tidak sesuai ijazahnya dan hukum mengatakan dia terbukti, ya diberhentikan," paparnya.
(msd)
Lihat Juga :
