Wakil Ketua DPRD Jateng: Pemerintah Harus Beri Perhatian Serius pada Nelayan
loading...
Wakil Ketua DPRD Sukirman menjadi keynote speaker dalam Focus Group Discussion (FGD) : Strategi Penggunaan Teknologi dan Digitalisasi pada Nelayan Penangkap Ikan di Jateng.(foto: sonidinata)
A
A
A
SEMARANG - Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman menyoroti persoalan yang mendera nelayan yang tak kunjung usai. Padahal, kekayaan alam dan kelautan negara Indonesia sangat kaya.
Sukirman menjelaskan, berbagai persoalan yang terus mendera nelayan di antaranya masalah kemiskinan. Ditambah lagi, masalah pertataniagaan BBM khusus nelayan serta harga jual ikan yang tak sebanding dengan daya tangkap.
“Belum lagi saat musim baratan. Mereka bertahan harus dengan istilah gali lubang tutup lubang. Utang sana-sini. Ini persoalan mendasar,” ujarnya saat didaulat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD): Strategi Penggunaan Teknologi dan Digitalisasi pada Nelayan Penangkap Ikan di Jateng, yang di prakarsasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jateng di Grasia Hotel, Senin (28/11/2022).
Dia menambahkan, jumlah nelayan di Jateng mencapai 158 ribu yang tersebar di pesisir utara dan selatan. Kondisi yang dirasakan nelayan rata rata sama. Mulai dari kondisi cuaca dengan tidak ada panduan kapan harus melaut.
Belum lagi pada jenis kapal yang kecil, sehingga saat musim baratan tidak berani melaut. Selain itu masalah bahan bakar minyak (BBM) yang acap kali sulit didapat. Masalah reklamasi yang terkadang mempersempit ruang nelayan mencari ikan. Masalah lain, soal penjualan ikan.
“Pemerintah harus memberikan perhatian serius pada masalah nelayan, terutama terkait BBM. Harga BBM sering naik dua kali lipat sampai nelayan. Pemanfaatan teknologi menjadi PR bagi pemerintah supaya nelayan melek teknologi. Penguatan kapasitas nelayan juga menjadi pekerjaan serius bagi pemerintah,” tandasnya.
Sementara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jateng Fendiawan Tiskiantoro menyebutkan, Pemprov Jateng tak tinggal diam dalam memperhatikan nasib nelayan. Belum lagi dengan akan diberlakukannya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor perikanan, dinilai masih memberatkan nelayan.
Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan Undip Prof Aristi Dian Purnama Fitri menjelaskan, saat ini teknologi digital menjadi keharusan termasuk yang harus dikuasi nelayan. Banyak keunggulan dari pengembangan tekologi di bidang kelautan sekarang ini. Dengan begitu nelayan bisa mengembangkan diri dalam penguasaan teknologi.
“Apakah kemudian pengembangan teknologi itu menjadi beban tersendiri bagi nelayan atau tidak. Pemerintah harus mempunyai program pengembangan kapasitas nelayan,” ucapnya. (Adv-Anf)
Sukirman menjelaskan, berbagai persoalan yang terus mendera nelayan di antaranya masalah kemiskinan. Ditambah lagi, masalah pertataniagaan BBM khusus nelayan serta harga jual ikan yang tak sebanding dengan daya tangkap.
“Belum lagi saat musim baratan. Mereka bertahan harus dengan istilah gali lubang tutup lubang. Utang sana-sini. Ini persoalan mendasar,” ujarnya saat didaulat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD): Strategi Penggunaan Teknologi dan Digitalisasi pada Nelayan Penangkap Ikan di Jateng, yang di prakarsasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jateng di Grasia Hotel, Senin (28/11/2022).
Dia menambahkan, jumlah nelayan di Jateng mencapai 158 ribu yang tersebar di pesisir utara dan selatan. Kondisi yang dirasakan nelayan rata rata sama. Mulai dari kondisi cuaca dengan tidak ada panduan kapan harus melaut.
Belum lagi pada jenis kapal yang kecil, sehingga saat musim baratan tidak berani melaut. Selain itu masalah bahan bakar minyak (BBM) yang acap kali sulit didapat. Masalah reklamasi yang terkadang mempersempit ruang nelayan mencari ikan. Masalah lain, soal penjualan ikan.
“Pemerintah harus memberikan perhatian serius pada masalah nelayan, terutama terkait BBM. Harga BBM sering naik dua kali lipat sampai nelayan. Pemanfaatan teknologi menjadi PR bagi pemerintah supaya nelayan melek teknologi. Penguatan kapasitas nelayan juga menjadi pekerjaan serius bagi pemerintah,” tandasnya.
Sementara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jateng Fendiawan Tiskiantoro menyebutkan, Pemprov Jateng tak tinggal diam dalam memperhatikan nasib nelayan. Belum lagi dengan akan diberlakukannya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor perikanan, dinilai masih memberatkan nelayan.
Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan Undip Prof Aristi Dian Purnama Fitri menjelaskan, saat ini teknologi digital menjadi keharusan termasuk yang harus dikuasi nelayan. Banyak keunggulan dari pengembangan tekologi di bidang kelautan sekarang ini. Dengan begitu nelayan bisa mengembangkan diri dalam penguasaan teknologi.
“Apakah kemudian pengembangan teknologi itu menjadi beban tersendiri bagi nelayan atau tidak. Pemerintah harus mempunyai program pengembangan kapasitas nelayan,” ucapnya. (Adv-Anf)
(ars)
Lihat Juga :
