Penerima Bansos Tak Pakai Data Baru, Perangkat Desa di Subang Buat Video Kekecewaan
Senin, 27 April 2020 - 23:30 WIB
loading...
A
A
A
Dalam video, tampak Indra selaku kepala desa didampingi aparat dan perangkat desa, termasuk Ketua RT dan RW. Mereka mengenakan seragam pemerintahan mirip ASN.
Menurut Indra, jangan sesekali menggembar-gemborkan dengan bahasa bahwa masyarakat akan segera mendapat bantuan. "Warga kami sudah tenang Pak sebenarnya, sebelum ada statement-statement dari bapak bahwa kami akan mendapatkan bantuan. Karena warga kami sudah terbiasa hidup dengan kesusahan, dengan statement bapak kami akan mendapat bantuan ini, semua ricuh!" ujar dia.
Sementara, pemerintah desa adalah pemerintahan yang paling bersentuhan dengan masyarakat dan menjadi garda terdepan menengahi masalah di masyarakat.
Bahkan, kata Indra, bukan hanya di Desa Jalancagak saja, di desa lain juga merasakan hal sama, termasuk Bupati Subang kebingungan menerapkan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi terkait bantuan sosial tersebut.
"Dalam (penetapan kebijakan) setiap hari berubah-ubah, dari keputusan menteri, kemudian keputusan dirjen. Mana hirarki undang-undang kita digunakan. Jangan digunakan bencana atau musibah ini menjadi pencitraan bagi bapak-bapak. Tolong sekali lagi pak, kami sebagai kepala desa seolah-olah diadu domba dengan kebijakan bapak dengan warga kami sendiri,” tutur Indra.
Menurut Indra, jangan sesekali menggembar-gemborkan dengan bahasa bahwa masyarakat akan segera mendapat bantuan. "Warga kami sudah tenang Pak sebenarnya, sebelum ada statement-statement dari bapak bahwa kami akan mendapatkan bantuan. Karena warga kami sudah terbiasa hidup dengan kesusahan, dengan statement bapak kami akan mendapat bantuan ini, semua ricuh!" ujar dia.
Sementara, pemerintah desa adalah pemerintahan yang paling bersentuhan dengan masyarakat dan menjadi garda terdepan menengahi masalah di masyarakat.
Bahkan, kata Indra, bukan hanya di Desa Jalancagak saja, di desa lain juga merasakan hal sama, termasuk Bupati Subang kebingungan menerapkan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi terkait bantuan sosial tersebut.
"Dalam (penetapan kebijakan) setiap hari berubah-ubah, dari keputusan menteri, kemudian keputusan dirjen. Mana hirarki undang-undang kita digunakan. Jangan digunakan bencana atau musibah ini menjadi pencitraan bagi bapak-bapak. Tolong sekali lagi pak, kami sebagai kepala desa seolah-olah diadu domba dengan kebijakan bapak dengan warga kami sendiri,” tutur Indra.
Lihat Juga :
