Pemuka Adat Jayapura Sebut Pemekaran Papua Bisa Cegah Potensi Korupsi Dana Otsus Jilid Dua

“Tetap harus ada pendampingan dari pemerintah pusat ke daerah, supaya setiap pejabat daerah baik birokrat maupun legislatif dalam melakukan kebijakan harus ada pengimbangnya, ada aturannya. Pendamping akan mengingatkan, ini menyalahi aturan, supaya tidak jatuh kembali kepada indikasi korupsi, ada rambunya, sehingga dapat meminimalisir penyimpangan,” saran Oktavianus.

Tidak hanya persoalan korupsi yang bisa diminimalisir, lanjut Oktavianus, tetapi juga berbagai potensi alam unggulan di masing-masing DOB tersebut akan lebih mudah diolah dan dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Angka kemiskinan nasional menunjukkan kita (Provinsi Papua) berada di bawah garis kemiskinan. Ini tidak masuk akal. Sebenarnya, begitu ada pemekaran, (persoalan kemiskinan) ini bisa selesai. Orang Papua akan sejahtera sekali, apabila hasil alam, ekonomi kelautan, kekayaan hutan kalau kita kelola dengan baik, itu mungkin tingkat kesejahteraan orang Papua akan luar biasa melebihi dari provinsi yang lain,” sebut mantan atlet Dayung dari Provinsi Papua ini.

Menurutnya, Otsus tidak hanya soal uang. Tapi bagaimana uang Otsus yang ada dikelola sedemikian rupa oleh para pejabat daerah dengan melibatkan komponen-komponen masyarakat Papua untuk mengembangkan potensi-potensi alam yang ada dalam mengangkat tingkat kesejahteraan orang Papua, supaya orang Papua tidak terus-menerus bergantung pada Otsus.

“Orang-orang yang ditanggung terus menerus oleh negara seperti orang-orang tidak mampu, ada panti jompo. Orang Papua harus produktif. Kelola hutan, danau, laut, supaya kita tidak usah hidup dalam ketergantungan pada dana Otsus,” kata Oktavianus.