Soal UMP DKI 2023, Dewan Pengupahan: Hak Prerogatif di Tangan Pj Gubernur
Rabu, 23 November 2022 - 16:32 WIB
loading...
A
A
A
Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) merujuk pada Permenaker Nomor 18 Tahun 2022, mengusulkan kenaikan 5,11 persen sebesar Rp4,8 juta. Sedangkan Pemprov DKI mengajukan perhitungan yang tidak jauh berbeda dengan Kadin, dengan kenaikan 5,6 persen sebesar Rp4,9 juta.
Lebih lanjut, Herber menyampaikan, keberatan pengusaha terkait usulan unsur pekerja yang mencapai 10,55 persen atau menjadi Rp5,1 juta. Baca juga: UMP DKI Jakarta Naik 5,1%, KSPI Apresiasi Anies Baswedan
“Saya rasa yang di tengah itu usulan kami. Bagaimanapun pemerintah perlu pengusaha hidup di Jakarta. Kalau di atas Rp5 juta, saya rasa ini akan jadi kendala juga. Pengusaha akan malas berusaha juga. Mungkin enggak demo ya, tapi malas jadinya, bebannya terlalu berat,” tuturnya.
Sekadar diketahui, Dewan Pengupah DKI Jakarta menggelar sidang pengupahan untuk membahas UMP DKI Jakarta 2023 di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa 22 November 2022. Dalam kesempatan itu, Apindo mengusulkan Rp4,7 juta, Kadin Rp4,8 juta, dan Pemprov DKI 4,9. Sedangkan dari asosiasi pekerja atau buruh Rp5,1 juta.
Lebih lanjut, Herber menyampaikan, keberatan pengusaha terkait usulan unsur pekerja yang mencapai 10,55 persen atau menjadi Rp5,1 juta. Baca juga: UMP DKI Jakarta Naik 5,1%, KSPI Apresiasi Anies Baswedan
“Saya rasa yang di tengah itu usulan kami. Bagaimanapun pemerintah perlu pengusaha hidup di Jakarta. Kalau di atas Rp5 juta, saya rasa ini akan jadi kendala juga. Pengusaha akan malas berusaha juga. Mungkin enggak demo ya, tapi malas jadinya, bebannya terlalu berat,” tuturnya.
Sekadar diketahui, Dewan Pengupah DKI Jakarta menggelar sidang pengupahan untuk membahas UMP DKI Jakarta 2023 di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa 22 November 2022. Dalam kesempatan itu, Apindo mengusulkan Rp4,7 juta, Kadin Rp4,8 juta, dan Pemprov DKI 4,9. Sedangkan dari asosiasi pekerja atau buruh Rp5,1 juta.
(mhd)
Lihat Juga :
