Gubernur Diperiksa KPK, Tokoh Masyarakat Keerom Minta Lukas Enembe Buktikan Kebenaran

JAYAPURA - Sejumlah tokoh masyarakat Papua terus mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan proses hukum terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe terkait dugaan menerima gratifikasi Rp1 miliar. KPKpun terus bergerilya mencari bukti kuat untuk kasus dugaan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan orang nomor satu di Papua itu.

Terkait hal itu, Tokoh Masyarakat Kabupaten Keerom, Alimuddin Kaway menyatakan dukungannya kepada KPK, sembari meminta agar pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK dimanfaatkan oleh Lukas untuk ‘membersihkan’ diri dari tuduhan lembaga antirasuah itu.

“Mudah-mudahan dengan diperiksanya (Lukas) ini, beliau bisa membersihkan dirinya. Kami sangat mendukung KPK dan kami siap pemimpin kami diperiksa untuk mencari kebenaran,” ungkap Alimuddin di Arso, Kabupaten Keerom.

Alimuddin memasrahkan semua proses hukum terhadap Lukas Enembe selaku sosok pemimpin Papua yang sangat dihormatinya itu ke tangan KPK, karena ia percaya di negera hukum ini, semua orang tanpa pandang bulu harus patuh pada hukum. Dirinya yakin, KPK pasti akan bertindak sesuai aturan hukum yang berlaku, dan siapapun orangnya yang melanggar hukum akan berhadapan dengan hukum.

“Jadi dengan kasus yang ada memang kami juga kaget, masa sih seorang bapak pemimpin kami seperti itu. Tapi karena dari KPK sudah menyatakan seperti itu, kami pun ikut. Artinya (kami) bukan menahan beliau jangan diperiksa, tapi silahkan diperiksa. Kalau memang bersalah, proses hukum berjalan sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang,” tutur Alimuddin.

Di sisi lain, Alimuddin mengungkapkan tentang belum meratanya pendistribusian dana Otonomi Khusus(Otsus) di wilayah-wilayah di Provinsi Papua. Masih banyak warga yang tinggal di pelosok-pelosok mengeluhkan tidak merasakan manfaatnya.

Ia meminta permasalahan ini juga menjadi perhatian KPK untuk ikut mendalaminya, sehingga bisa menemukan dimana kendalanya, serta mencari solusinya demi kesejahteraan masyarakat Papua.

“Jadi kalau bicara anggaran Otsus ini, memang masyarakat ini juga ada yang bertanya-tanya, apa benar Otsus turun, kami pun tidak merasakan, ada juga yang merasakan. Jadi kalau Otsus turun, pasti turun. Cuma itu tadi, kadang-kadang kita yang ada di pelosok itu dapat ampasnya. Kira-kira keganjalan itu di mana. Kami benar-benar ingin bagaimana masyarakat kita yang ada di pelosok itu merasakan, sama seperti kita yang ada di kota, seperti itu,” pinta Alimuddin.

Baca: Pekerja di Jawa Timur Didominasi Lulusan Sekolah Dasar.

Karena itu, Alimuddin meminta kepada para pejabat daerah, khususnya di kabupaten Keerom untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Semangat pelayanannya itu ditingkatkan sehingga kami masyarakat juga merasa bahwa ada keterpedulian dari pemimpin kami di kabupaten, terutama Bupati dan DPR Keerom,” imbau Alimuddin.