Delapan Kelurahan Perbatasan DIY Dinilai Timpang Secara Ekonomi dengan Jateng
Selasa, 07 Juli 2020 - 22:54 WIB
loading...
Sekretaris Komisi C DPRD DIY Supardjo (kiri). Foto/SINDOnews/Suharjono
A
A
A
YOGYAKARTA - Delapan kelurahan di wilayah DIY sampai saat ini mengalami kesenjangan ekonomi dengan daerah perbatasan Jawa Tengah.
Kalangan DPRD DIY mendesak langkah cepat untuk mengurangi disparitas ekonomi dengan berbagai program pemerintah.
Sekretaris Komisi C DPRD DIY Supardjo mengatakan delapan kalurahan perbatasan yang masuk kategori miskin dengan kesenjangan ekonomi yang tinggi ini tujuh diantaranya masuk Gunungkidul. Sedangkan satu kalurahan masuk Kabupaten Sleman.
"Kami sudah melakukan kunjungan lapangan dan ekonomi mereka justru tergantung wilayah lain seperti Sukoharjo dan Klaten di Jawa Tengah," terangnya kepada SindoNews, Selasa (7/7/2020).
Dijelaskannya, delapan desa atau Kalurahan tersebut diantaranya adalah Kalurahan Candirejo, Kapanewon Semin, Kalurahan Sambirejo, Tancep, Kapanewon Ngawen, Kalurahan Sampang, Tegalrejo, dan Serut, Watugajah Kapanewon Gedangsari serta Kalurahan Gayamharjo Prambanan.
Semua kelurahan tersebut sangat terlihat disparitas dari kondisi fisik dan ekonomi dengan desa sebelah yang notabene masuk Jawa Tengah.
"Kita memiliki anggaran sekitar Rp6 triliun yang bisa dimanfaatkan untuk mengungkit perekonomian untuk mengejar kesenjangan itu," tandas Ketua DPD Nasdem Gunungkidul ini.
Supardjo melanjutkan, salah satu kesenjangan infrastruktur yang terjadi adalah jalan. Di sebagian besar jalan kalurahan menuju ibu kota kecamatan atau kapanewon juga harus memutar ke wilayah Jawa Tengah.
Selain itu, kondisi jalan yang masih perlu perhatian serius dari Pemda DIY maupun dari Pemkab Gunungkidul dan Sleman.
"Bahkan antara Kelurahan Sampang dan Serut di Kapanewon Gedangsari yang notabene berbatasan dan dekat, tidak ada jalan antar desa. Ini harus dipikirkan," tandasnya. (Baca juga: Publik Pertanyakan ke Mana Limbah Medis COVID-19 Dibuang?)
Selain hal itu, dia juga melihat perputaran ekonomi yang tergantung wilayah Jawa Tengah. "Akses perbankan saja juga menggunakan bank di Jawa Tengah," jelasnya.
Untuk itu pembahasan serius perbatasan ini perlu dilakukan. Karena hal ini ironis dengan jalur perbatasan barat yang relatif imbang dengan perbatasan daerah lain, seperti Purworejo.
Kalangan DPRD DIY mendesak langkah cepat untuk mengurangi disparitas ekonomi dengan berbagai program pemerintah.
Sekretaris Komisi C DPRD DIY Supardjo mengatakan delapan kalurahan perbatasan yang masuk kategori miskin dengan kesenjangan ekonomi yang tinggi ini tujuh diantaranya masuk Gunungkidul. Sedangkan satu kalurahan masuk Kabupaten Sleman.
"Kami sudah melakukan kunjungan lapangan dan ekonomi mereka justru tergantung wilayah lain seperti Sukoharjo dan Klaten di Jawa Tengah," terangnya kepada SindoNews, Selasa (7/7/2020).
Dijelaskannya, delapan desa atau Kalurahan tersebut diantaranya adalah Kalurahan Candirejo, Kapanewon Semin, Kalurahan Sambirejo, Tancep, Kapanewon Ngawen, Kalurahan Sampang, Tegalrejo, dan Serut, Watugajah Kapanewon Gedangsari serta Kalurahan Gayamharjo Prambanan.
Semua kelurahan tersebut sangat terlihat disparitas dari kondisi fisik dan ekonomi dengan desa sebelah yang notabene masuk Jawa Tengah.
"Kita memiliki anggaran sekitar Rp6 triliun yang bisa dimanfaatkan untuk mengungkit perekonomian untuk mengejar kesenjangan itu," tandas Ketua DPD Nasdem Gunungkidul ini.
Supardjo melanjutkan, salah satu kesenjangan infrastruktur yang terjadi adalah jalan. Di sebagian besar jalan kalurahan menuju ibu kota kecamatan atau kapanewon juga harus memutar ke wilayah Jawa Tengah.
Selain itu, kondisi jalan yang masih perlu perhatian serius dari Pemda DIY maupun dari Pemkab Gunungkidul dan Sleman.
"Bahkan antara Kelurahan Sampang dan Serut di Kapanewon Gedangsari yang notabene berbatasan dan dekat, tidak ada jalan antar desa. Ini harus dipikirkan," tandasnya. (Baca juga: Publik Pertanyakan ke Mana Limbah Medis COVID-19 Dibuang?)
Selain hal itu, dia juga melihat perputaran ekonomi yang tergantung wilayah Jawa Tengah. "Akses perbankan saja juga menggunakan bank di Jawa Tengah," jelasnya.
Untuk itu pembahasan serius perbatasan ini perlu dilakukan. Karena hal ini ironis dengan jalur perbatasan barat yang relatif imbang dengan perbatasan daerah lain, seperti Purworejo.
(boy)
Lihat Juga :
