Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Bojonegoro Daerah Terbanyak Terjadi Bencana Alam di Jawa Timur
loading...
Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto saat menghadiri Pelatihan Kepemimpinan dalam Penanggulangan Bencana Provinsi Jatim di BPSDM Jatim, Rabu (2/11/2022)
A
A
A
SURABAYA - Bojonegoro menjadi daerah dengan kejadian bencana alam terbanyak di Jawa Timur dalam kurun waktu 10 tahun 2012-2021.
"Dimana tren kejadian bencana tiga tahun terakhir didominasi hidrometeorologi basah," kata Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto saat menghadiri Pelatihan Kepemimpinan dalam Penanggulangan Bencana Provinsi Jatim di BPSDM Jatim, Rabu (2/11/2022).
Suharyanto menyebutkan, sampai dengan 1 November 2022 tercatat jumlah kejadian bencana di Indonesia sebanyak 3.045 kejadian. Bencana tersebut didominasi bencana alam yakni cuaca ekstrem, banjir dan tanah longsor.
Baca juga: Mobil Penumpang Tabrak Truk Parkir, Karyawati Bank Swasta Tewas 11 Luka-luka
Bencana alam ini menimbulkan korban meninggal dunia sebanyak 202 jiwa, korban hilang 29 jiwa, 838 orang luka-luka, dan terdampak lain mengungsi sebanyak 3.930.281 jiwa. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dari 2012-2021, Kabupaten Bojonegoro menjadi kabupaten di Provinsi Jatim dengan jumlah kejadian bencana paling tinggi.
Menurutnya, peran pemerintah daerah dalam fase penanggulangan bencana yakni paham dan laksanakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang penanggulangan bencana secara konsisten. Sektor terkait, kata dia, harus dilatih secara berkala terkait rencana kontijensi dan operasi dengan semua unsur terkait.
Selain itu personil, sarana dan prasarana serta gudang logistik peralatan juga menjadi hal yang harus dipastikan siap sebelum bencana terjadi. “Pimpinan daerah harus mengetahui potensi bencana di daerah masing-masing. Buat pelatihan dan simulasi sesuai karakteristik bencana di daerah masing-masing,” katanya.
Ia mengimbau para kepada daerah untuk memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat dan memastikan semua terpenuhi di setiap terjadi bencana. Pemda juga bisa memanfaatkan dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) atau sumber lain yang dipertanggungjawabkan. “Lakukan pengumpulan data kerusakan sebelum fase transisi darurat berakhir, agar perbaikan in situ bisa dilakukan dengan Dana Siap Pakai (DSP),” pungkasnya
"Dimana tren kejadian bencana tiga tahun terakhir didominasi hidrometeorologi basah," kata Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto saat menghadiri Pelatihan Kepemimpinan dalam Penanggulangan Bencana Provinsi Jatim di BPSDM Jatim, Rabu (2/11/2022).
Suharyanto menyebutkan, sampai dengan 1 November 2022 tercatat jumlah kejadian bencana di Indonesia sebanyak 3.045 kejadian. Bencana tersebut didominasi bencana alam yakni cuaca ekstrem, banjir dan tanah longsor.
Baca juga: Mobil Penumpang Tabrak Truk Parkir, Karyawati Bank Swasta Tewas 11 Luka-luka
Bencana alam ini menimbulkan korban meninggal dunia sebanyak 202 jiwa, korban hilang 29 jiwa, 838 orang luka-luka, dan terdampak lain mengungsi sebanyak 3.930.281 jiwa. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dari 2012-2021, Kabupaten Bojonegoro menjadi kabupaten di Provinsi Jatim dengan jumlah kejadian bencana paling tinggi.
Menurutnya, peran pemerintah daerah dalam fase penanggulangan bencana yakni paham dan laksanakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang penanggulangan bencana secara konsisten. Sektor terkait, kata dia, harus dilatih secara berkala terkait rencana kontijensi dan operasi dengan semua unsur terkait.
Selain itu personil, sarana dan prasarana serta gudang logistik peralatan juga menjadi hal yang harus dipastikan siap sebelum bencana terjadi. “Pimpinan daerah harus mengetahui potensi bencana di daerah masing-masing. Buat pelatihan dan simulasi sesuai karakteristik bencana di daerah masing-masing,” katanya.
Ia mengimbau para kepada daerah untuk memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat dan memastikan semua terpenuhi di setiap terjadi bencana. Pemda juga bisa memanfaatkan dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) atau sumber lain yang dipertanggungjawabkan. “Lakukan pengumpulan data kerusakan sebelum fase transisi darurat berakhir, agar perbaikan in situ bisa dilakukan dengan Dana Siap Pakai (DSP),” pungkasnya
(msd)
Explore More