Kadisdik Jabar Ungkap Fakta Banyak Oknum yang 'Jual' Namanya
Senin, 06 Juli 2020 - 18:37 WIB
loading...
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dedi Supandi. Foto/Dok/Disdik Jabar
A
A
A
BANDUNG - Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat, Dedi Supandi kerap menjadi korban ulah oknum tidak bertanggung jawab, mulai menjadi korban berita bohong (hoaks) hingga namanya kerap 'dijual'.
Dedi mengungkapkan, sejak dilantik sebagai Kadisdik Jabar, 12 Juni 2020 lalu, sedikitnya tiga hoaks dialamatkan kepadanya. Bahkan, kata Dedi, dirinya pernah dikabarkan meninggal dunia. "Hoaks saya meninggal dunia itu disebarkan melalui WhatsApp ke beberapa kepala sekolah," ungkap Dedi di Bandung, Senin (6/7/2020). (Baca: Tak Ada Penerbangan Internasional, Wisman ke Jabar Baru 30.800 )
Dedi juga mengungkapkan, banyak oknum tidak bertanggung jawab yang 'menjual' namanya untuk menipu para kepala sekolah di Jabar. Dia membeberkan, modus yang dilakukan oknum tersebut, yakni menghubungi pihak tata usaha untuk menyampaikan pesan kepada kepala sekolah agar menghubungi dirinya terkait konfirmasi bantuan.
"Jadi, mereka itu memberikan nomor telepon yang katanya itu nomor Kadisdik Jabar. Padahal, nomornya juga beda dengan nomor telepon saya. Ada beberapa sekolah yang melaporkan. Jadi, hati-hati, ada oknum mengatasnamakan Dinas Pendidikan," bebernya.
Belakangan, lanjut Dedi, beredar surat aspirasi yang diduga berasal dari salah seorang anggota DPRD di Kota Bandung. Surat dengan kepala surat berlambang salah satu partai politik itu tertulis ditujukan kepada Kadisdik Jabar. Dalam surat tertanggal 29 Juni 2020 tersebut, tertulis mengakomodasi aspirasi masyarakat berkaitan pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) Tahun 2020 di Kota Bandung.
Dalam surat juga disebutkan nama, NISN, akun username, asal sekolah, dan sekolah yang dituju, termasuk dibubuhi tandatangan ketua dan sekretaris fraksi DPRD dari partai tersebut dengan tembusan kepada kepala sekolah SMK Negeri yang dituju dan arsip. "Saya belum pernah menerima surat dan telepon dari yang bersangkutan (pembuat surat tersebut). Banyak yang mengatasnamakan saya," tegasnya.
Oleh karenanya, Dedi mengimbau semua pihak, terutama kepala sekolah agar lebih hati-hati dan waspada terhadap segala bentuk hoaks, termasuk penipuan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. (Baca: Kemensos Ajukan Anggaran Rp1,7 T untuk Verifikasi DTKS 2021)
"Tolong kroscek bila menemukan informasi yang janggal.Kepada pihak sekolah, abaikan saja bila mendapatkan surat seperti itu (rekomendasi), fokus kita ke siswanya. Artinya, mau ada yang seperti itu atau tidak, fokus kita tetap jalankan sistem sebagaimana mestinya," tandasnya.
Dedi mengungkapkan, sejak dilantik sebagai Kadisdik Jabar, 12 Juni 2020 lalu, sedikitnya tiga hoaks dialamatkan kepadanya. Bahkan, kata Dedi, dirinya pernah dikabarkan meninggal dunia. "Hoaks saya meninggal dunia itu disebarkan melalui WhatsApp ke beberapa kepala sekolah," ungkap Dedi di Bandung, Senin (6/7/2020). (Baca: Tak Ada Penerbangan Internasional, Wisman ke Jabar Baru 30.800 )
Dedi juga mengungkapkan, banyak oknum tidak bertanggung jawab yang 'menjual' namanya untuk menipu para kepala sekolah di Jabar. Dia membeberkan, modus yang dilakukan oknum tersebut, yakni menghubungi pihak tata usaha untuk menyampaikan pesan kepada kepala sekolah agar menghubungi dirinya terkait konfirmasi bantuan.
"Jadi, mereka itu memberikan nomor telepon yang katanya itu nomor Kadisdik Jabar. Padahal, nomornya juga beda dengan nomor telepon saya. Ada beberapa sekolah yang melaporkan. Jadi, hati-hati, ada oknum mengatasnamakan Dinas Pendidikan," bebernya.
Belakangan, lanjut Dedi, beredar surat aspirasi yang diduga berasal dari salah seorang anggota DPRD di Kota Bandung. Surat dengan kepala surat berlambang salah satu partai politik itu tertulis ditujukan kepada Kadisdik Jabar. Dalam surat tertanggal 29 Juni 2020 tersebut, tertulis mengakomodasi aspirasi masyarakat berkaitan pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) Tahun 2020 di Kota Bandung.
Dalam surat juga disebutkan nama, NISN, akun username, asal sekolah, dan sekolah yang dituju, termasuk dibubuhi tandatangan ketua dan sekretaris fraksi DPRD dari partai tersebut dengan tembusan kepada kepala sekolah SMK Negeri yang dituju dan arsip. "Saya belum pernah menerima surat dan telepon dari yang bersangkutan (pembuat surat tersebut). Banyak yang mengatasnamakan saya," tegasnya.
Oleh karenanya, Dedi mengimbau semua pihak, terutama kepala sekolah agar lebih hati-hati dan waspada terhadap segala bentuk hoaks, termasuk penipuan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. (Baca: Kemensos Ajukan Anggaran Rp1,7 T untuk Verifikasi DTKS 2021)
"Tolong kroscek bila menemukan informasi yang janggal.Kepada pihak sekolah, abaikan saja bila mendapatkan surat seperti itu (rekomendasi), fokus kita ke siswanya. Artinya, mau ada yang seperti itu atau tidak, fokus kita tetap jalankan sistem sebagaimana mestinya," tandasnya.
(don)
Lihat Juga :
