Pusat Pemerintahan Jabar Diusulkan Pindah dari Gedung Sate ke Tegalluar, Kenapa?

BANDUNG - Pusat pemerintahan Provinsi Jabar diusulkan pindah dari Gedung Sate di Kota Bandung ke Tegalluar di Kabupaten Bandung. Gubernur Jabar, Ridwan Kamil menyatakan, kawasan Tegalluar sangat potensial menjadi pusat pemerintahan Provinsi Jabar.

Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil menjelaskan, yang berpindah bukanlah ibu kota provinsi, melainkan pusat pemerintahan yang akan disatukan dengan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Tegalluar.



Kang Emil pun memastikan bahwa Kota Bandung tetap menjadi Ibu Kota Jabar.

"Bukan pemindahan ibu kota, tapi wacana penyatuan pusat pemerintahan. Jadi jangan pakai sebutan ibu kota karena itu jelas berbeda," tegas Kang Emil di Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (15/10/2022).

Selain Tegalluar, Kang Emil pun menyebut kawasan Walini di Kabupaten Bandung Barat dan Kertajati di Kabupaten Majalengka sebagai kawasan potensial untuk pusat pemerintahan.

"Jadi Ibu Kota Jabar tetap Bandung, tapi pusat pemerintahan kantornya bisa berkumpul di tiga kawasan potensial, yaitu Tegalluar karena pusat pertumbuhan, Walini, dan Kertajati," jelasnya.



Kang Emil menyebut, kawasan Tegalluar paling potensial menjadi lokasi pusat pemerintahan Jabar. Daerah yang menjadi titik akhir pemberhentian Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut dinilai strategis karena menjadi simpul beberapa ruas jalan tol dan pusat ekonomi lainnya.

"Potensi Tegalluar bagus karena simpulnya di situ. Hendak ke Cisumdawu di situ, ke Jakarta, Tol Cigatas (Cileunyi-Garut-Tasikmalaya), kereta cepat juga di situ. Jadi kawasan ini sangat strategis. Dari situ ke Stadion GBLA juga tinggal menyeberang, ke Masjid Al Jabbar cuma lima menit," paparnya.

Menurutnya, wacana pemindahan pusat pemerintahan tersebut sangat mungkin terjadi seperti halnya yang terjadi di Malaysia.

"Seperti Malaysia, ibu kotanya tetap Kuala Lumpur, pusat pemerintahannya berkumpul di Putrajaya," katanya.

Meski begitu, Kang Emil mengakui bahwa wacana pemindahan pusat pemerintahan Jabar tersebut perlu kajian lebih dalam dan mendapat persetujuan dari berbagai pihak.

"Ini belum diputuskan, hanya kemarin Pak Presiden menanyakan, saya jawab belum pasti karena harus dimusyawarahkan," kata Kang Emil.