Tokoh Pemuda Jayapura Minta Lukas Enembe Tidak Salah Gunakan Hukum Adat

JAYAPURA - Gubernur Papua Lukas Enembe terjerat kasus dugaan korupsi dan merugikan keuangan negara. Dengan demikian sudah seharusnya Lukas Enembe diperiksa dengan hukum negara.

Hal itu disampaikan tokoh pemuda dari Kabupaten Jayapura, Robert Entong menanggapi permintaan pihak Lukas Enembe yang meminta pemeriksaan digelar di lapangan terbuka. Jika menggunakan hukum adat, Robert juga bingung karena masyarakat adat Papua, khususnya di wilayah adat Jayapura tidak mengadili orang di lapangan terbuka.

“Lukas menjadi gubernur Papua karena dipilih rakyat menggunakan hukum pemerintah. Kami tidak pernah pilih dia jadi kepala suku,” kata Robert di Jayapura, Selasa (11/10/2022).

Robert meminta Lukas bersikap ksatria, mau bertanggung jawab atas semua perbuatannya sesuai hukum yang berlaku. “Periksa di ruangan kan bisa disaksikan oleh masyarakat karena sudah ada media massa dan televisi yang bisa menyiarkan supaya masyarakat bisa melihat,” ujarnya.

Dia menilai sikap Lukas Enembe dan keluarga yang berbelit-belit dilakukan agar bisa lepas dari jeratan hukum. “Buktikan ke KPK , apabila tidak ada kesalahan pasti dibebaskan. Jangan bawa-bawa adat dan menjadikan masyarakat sebagai tempat berlindung dari kesalahan,” tegasnya.

Kepada masyarakat yang masih melindungi Lukas di kediaman pribadinya di Koya Tengah, Robert imbau untuk mengakhiri aksi mereka. “Kumpul-kumpul ratusan orang, bawa panah, bawa kampak, bikin kami masyarakat Jayapura resah. Warga selalu khawatir, tidak bisa kerja dengan tenang” tandas ayah tiga anak ini.

Dia meminta para pendukung Lukas pulang ke rumah masing-masing, bekerja seperti biasanya untuk keluarga. “Biarlah proses hukum yang berjalan. Masyarakat harus aman, bisa bekerja dengan tenang,” terangnya.