Kacaunya Pembagian Bansos Corona Pemprov Jabar di Tasikmalaya
Senin, 27 April 2020 - 17:02 WIB
loading...
A
A
A
Keluarga Heri Fajari yang dicantumkan sebagai penerima bingung. Bagaimana bisa orang yang tinggal di Bekasi mendapat bantuan di Tasikmalaya. ”Orangnya sudah pindah. Ya antarkan saja ke Bekasi,” kata Heri.
Kekecewaan serupa terjadi di RT 2 RW 11 Riungasih Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung. Ketua RT 2, Jajat Sudrajat mengomel karena sangat kecewa begitu tahu tak satupun warganya yang memperoleh bantuan. Padahal dia sudah capai mendata warganya yang berhak menerima bantuan.
"Sekelurahan ada 143 yang menerima. Warga RT saya tak satupun yang menerima. Ngapain atuh ketika mendata kami-kami ini seolah dikejar waktu?" ujarnya.
Di RW 17 Kelurahan/Kecamatan Mangkubumi, warga penerima sepakat mengembalikan bantuan. Mereka tidak mau timbul kecemburuan sosial karena banyak yang tak menerima. ”Daripada cemburu warga semua sepakat dikembalikan,” kata Ketua RW 17, Tatan Sutarman.
Kacaunya penyaluran bantuan ini disorot Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Muslim yang mendesak Pemerintah Kota segera berkoordinasi dengan provinsi. ”Wajar kalau masyarakat kecewa karena yang didata tidak sesuai dengan yang disalurkan," ucapnya.
Kekecewaan serupa terjadi di RT 2 RW 11 Riungasih Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung. Ketua RT 2, Jajat Sudrajat mengomel karena sangat kecewa begitu tahu tak satupun warganya yang memperoleh bantuan. Padahal dia sudah capai mendata warganya yang berhak menerima bantuan.
"Sekelurahan ada 143 yang menerima. Warga RT saya tak satupun yang menerima. Ngapain atuh ketika mendata kami-kami ini seolah dikejar waktu?" ujarnya.
Di RW 17 Kelurahan/Kecamatan Mangkubumi, warga penerima sepakat mengembalikan bantuan. Mereka tidak mau timbul kecemburuan sosial karena banyak yang tak menerima. ”Daripada cemburu warga semua sepakat dikembalikan,” kata Ketua RW 17, Tatan Sutarman.
Kacaunya penyaluran bantuan ini disorot Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Muslim yang mendesak Pemerintah Kota segera berkoordinasi dengan provinsi. ”Wajar kalau masyarakat kecewa karena yang didata tidak sesuai dengan yang disalurkan," ucapnya.
Lihat Juga :
