Syarif Hasan: Demokrat Tak Mungkin Usung Mantan Pecandu Narkoba di Pilkada 2020
Sabtu, 04 Juli 2020 - 17:26 WIB
loading...
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan. Foto/SINDOnews/Dok
A
A
A
BANDUNG - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan memastikan Partai Demokrat tidak akan mengusung calon kepala daerah yang pernah terlibat penyalahgunaan narkoba pada Pilkada 2020 pada 9 Desember mendatang.
"Tidak mungkinlah (Demokrat mengusung calon kepala daerah mantan pengguna narkoba). Pokoknya itu tidak mungkin," kata Syarif saat dihubungi wartawan, Sabtu (4/7/2020). (BACA JUGA: Gerindra Patuhi Putusan MK, Ogah Usung Kepala Daerah Mantan Pengguna Narkoba )
Menurut Syarif, Partai Demokrat yang kini dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono tersebut pasti selektif mengusung figur-figur calon kepala daerah. Rekam jejak figur yang minta dukungan ke Demokrat sudah pasti diperhatikan. (BACA JUGA: Pengamat: Pilkada 2020 Harus Bebas dari Cakada Mantan Pecandu Narkoba )
Sebab, partai berlogo bintang mercy itu, ujar Syarif, memiliki terget kemenangan 60 persen pada hajatan dan pesta demokrasi daerah lima tahunan tersebut. "Target kemenangan 60 persen. Iya sudah banyak (bakal calon kepala daerah yang minta dukungan ke Demokrat)," ujar dia. (BACA JUGA: Gelar Simulasi Pilkada 2020, KPU Wajib Terapkan Protokol COVID-19 )
Syarif menuturkan, Partai Demokrat pasti mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat pencalonan Kepala daerah 2020 yang dimuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
"Seharusnya itu memang putusan MK mengikat. Tapi kalau menyangkut Pemilu itu kan domainnya ada di KPU, iya kan. Kita lihat nanti KPU gimana," tutur Syarif.
Syarif juga meminta semua partai politik mematuhi apa yang sudah diputuskan MK. Keputusan MK yang sudah final dan mengikat tersebut tidak boleh dilanggar. "Kalau Demokrat komit tentang hal itu (putusan MK)," tandas Syarif yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR ini.
Diketahui, larangan pecandu narkoba maju di pilkada diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu. Putusan MK ini berawal ketika mantan Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Noviadi, mengajukan permohonan uji materi aturan tentang syarat pencalonan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
Pasal tersebut adalah larangan bagi seseorang dengan catatan tercela mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Pemakai dan bandar narkoba dianggap perbuatan tercela.
MK menyebut pemakai narkoba dilarang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, kecuali dengan alasan kesehatan si pemakai yang dibuktikan dengan keterangan dari dokter.
Selain pengguna dan bandar narkoba, perbuatan tercela dalam putusan MK tersebut juga termasuk judi, mabuk, dan berzina.
"Tidak mungkinlah (Demokrat mengusung calon kepala daerah mantan pengguna narkoba). Pokoknya itu tidak mungkin," kata Syarif saat dihubungi wartawan, Sabtu (4/7/2020). (BACA JUGA: Gerindra Patuhi Putusan MK, Ogah Usung Kepala Daerah Mantan Pengguna Narkoba )
Menurut Syarif, Partai Demokrat yang kini dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono tersebut pasti selektif mengusung figur-figur calon kepala daerah. Rekam jejak figur yang minta dukungan ke Demokrat sudah pasti diperhatikan. (BACA JUGA: Pengamat: Pilkada 2020 Harus Bebas dari Cakada Mantan Pecandu Narkoba )
Sebab, partai berlogo bintang mercy itu, ujar Syarif, memiliki terget kemenangan 60 persen pada hajatan dan pesta demokrasi daerah lima tahunan tersebut. "Target kemenangan 60 persen. Iya sudah banyak (bakal calon kepala daerah yang minta dukungan ke Demokrat)," ujar dia. (BACA JUGA: Gelar Simulasi Pilkada 2020, KPU Wajib Terapkan Protokol COVID-19 )
Syarif menuturkan, Partai Demokrat pasti mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat pencalonan Kepala daerah 2020 yang dimuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
"Seharusnya itu memang putusan MK mengikat. Tapi kalau menyangkut Pemilu itu kan domainnya ada di KPU, iya kan. Kita lihat nanti KPU gimana," tutur Syarif.
Syarif juga meminta semua partai politik mematuhi apa yang sudah diputuskan MK. Keputusan MK yang sudah final dan mengikat tersebut tidak boleh dilanggar. "Kalau Demokrat komit tentang hal itu (putusan MK)," tandas Syarif yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR ini.
Diketahui, larangan pecandu narkoba maju di pilkada diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu. Putusan MK ini berawal ketika mantan Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Noviadi, mengajukan permohonan uji materi aturan tentang syarat pencalonan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
Pasal tersebut adalah larangan bagi seseorang dengan catatan tercela mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Pemakai dan bandar narkoba dianggap perbuatan tercela.
MK menyebut pemakai narkoba dilarang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, kecuali dengan alasan kesehatan si pemakai yang dibuktikan dengan keterangan dari dokter.
Selain pengguna dan bandar narkoba, perbuatan tercela dalam putusan MK tersebut juga termasuk judi, mabuk, dan berzina.
(awd)
Lihat Juga :
