Catatan PPDB 2020, Sampai Kapan Korban Sistem Harus Gigit Jari?
Sabtu, 04 Juli 2020 - 06:46 WIB
loading...
Sejumlah orangtua siswa menunggu giliran untuk mendaftarkan sekolah anaknya dengan protokol kesehatan. Foto/Koran SINDO
A
A
A
JAKARTA - Antrean panjang pengambilan nomor urut untuk membeli formulir pendaftaran peserta didik baru (PPDB) cukup menyita perhatian, Rabu (1/7/2020). Tepat pukul 12.15 WIB antrean pengambilan nomor sudah mencapai urutan 41. Sekolah tingkat menengah atas (SMA) swasta di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, ini ternyata sama padatnya dengan sekolah swasta lain di kawasan Ciputat dan Pondok Karya, Tangerang Selatan (Tangsel).
Banyak orang tua dan calon siswa mengantre untuk membeli formulir offline karena PPDB online yang diselenggarakan di sekolah swasta tersebut telah selesai proses seleksi, Maret lalu. Sekolah swasta yang masih membuka pendaftaran offline merupakan sekolah yang ingin memenuhi target kuota daya tampung siswa Tahun Ajaran 2020/2021.
Rabu itu menjadi hari yang begitu panjang bagi kebanyakan orang tua murid yang anaknya ingin masuk SMA, termasuk saya. Pengumuman PPDB wilayah Kota Tangerang Selatan yang diumumkan pada Selasa (30/6/2020) pukul 20.00 WIB cukup menguras pikiran dan energi. (Baca: Perlu Solusi Cepat Atasi Kisruh PPDB DKI)
Perubahan kebijakan penerimaan calon siswa dari seleksi berbasis nilai ujian nasional (NUN) ke sistem zonasi, afirmasi, inklusi, pindahan orang tua/wali dan prestasi otomatis mengubah semua rencana matang para calon siswa. Bila sebelumnya melalui NUN siswa juga dapat mengukur sekolah mana yang memiliki passing grade sesuai dengan hasil NUN dan memiliki keleluasaan untuk langsung mendaftar ke sekolah tujuan sesuai zonasi yang ditentukan, mulai Tahun Ajaran 2020/2021 calon siswa harus benar-benar mengukur murni jarak zonasi dari rumah ke sekolah. Mereka mengabaikan nilai hasil ujian sekolah. Di sinilah nasib keberuntungan calon siswa berubah.
Perlu diingat, tidak semua calon siswa tinggal dekat sekolah. Karena pemerintah provinsi hanya membangun sekolah-sekolah negeri di kawasan tertentu. Memang, masing-masing kecamatan memiliki sekolah negeri untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah sekolah tersebut tidaklah banyak dan mencukupi. Bahkan di tingkat kecamatan, hanya ada 1-2 sekolah untuk tingkat SMA. Padahal, cakupan perumahan setiap kecamatan memiliki radius yang cukup jauh hingga mencapai 8-10 km lebih. Hal inilah yang membuat kekhawatiran calon siswa apakah dapat menembus sistem zonasi bagi mereka yang memiliki tempat tinggal lebih dari 1,5 km dengan sekolah yang dituju.
Kecemasan calon siswa dan para orang tua terbukti nyata. Pengumuman pada Selasa (30/6/2020) malam menjadi bencana para calon siswa yang mengikuti PPDB Kota Tangerang Selatan. Pengumuman di website sekolah sebagian berupa lembaran scan hasil keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Banten dengan lampiran daftar peserta didik yang diterima. Dalam pengumuman itu juga ditampilkan jarak sekolah ke rumah calon peserta.
Banyak orang tua dan calon siswa mengantre untuk membeli formulir offline karena PPDB online yang diselenggarakan di sekolah swasta tersebut telah selesai proses seleksi, Maret lalu. Sekolah swasta yang masih membuka pendaftaran offline merupakan sekolah yang ingin memenuhi target kuota daya tampung siswa Tahun Ajaran 2020/2021.
Rabu itu menjadi hari yang begitu panjang bagi kebanyakan orang tua murid yang anaknya ingin masuk SMA, termasuk saya. Pengumuman PPDB wilayah Kota Tangerang Selatan yang diumumkan pada Selasa (30/6/2020) pukul 20.00 WIB cukup menguras pikiran dan energi. (Baca: Perlu Solusi Cepat Atasi Kisruh PPDB DKI)
Perubahan kebijakan penerimaan calon siswa dari seleksi berbasis nilai ujian nasional (NUN) ke sistem zonasi, afirmasi, inklusi, pindahan orang tua/wali dan prestasi otomatis mengubah semua rencana matang para calon siswa. Bila sebelumnya melalui NUN siswa juga dapat mengukur sekolah mana yang memiliki passing grade sesuai dengan hasil NUN dan memiliki keleluasaan untuk langsung mendaftar ke sekolah tujuan sesuai zonasi yang ditentukan, mulai Tahun Ajaran 2020/2021 calon siswa harus benar-benar mengukur murni jarak zonasi dari rumah ke sekolah. Mereka mengabaikan nilai hasil ujian sekolah. Di sinilah nasib keberuntungan calon siswa berubah.
Perlu diingat, tidak semua calon siswa tinggal dekat sekolah. Karena pemerintah provinsi hanya membangun sekolah-sekolah negeri di kawasan tertentu. Memang, masing-masing kecamatan memiliki sekolah negeri untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah sekolah tersebut tidaklah banyak dan mencukupi. Bahkan di tingkat kecamatan, hanya ada 1-2 sekolah untuk tingkat SMA. Padahal, cakupan perumahan setiap kecamatan memiliki radius yang cukup jauh hingga mencapai 8-10 km lebih. Hal inilah yang membuat kekhawatiran calon siswa apakah dapat menembus sistem zonasi bagi mereka yang memiliki tempat tinggal lebih dari 1,5 km dengan sekolah yang dituju.
Kecemasan calon siswa dan para orang tua terbukti nyata. Pengumuman pada Selasa (30/6/2020) malam menjadi bencana para calon siswa yang mengikuti PPDB Kota Tangerang Selatan. Pengumuman di website sekolah sebagian berupa lembaran scan hasil keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Banten dengan lampiran daftar peserta didik yang diterima. Dalam pengumuman itu juga ditampilkan jarak sekolah ke rumah calon peserta.
Lihat Juga :
