Gereja Minta Proses Hukum Kasus Mutilasi di Mimika Terbuka, Warga Diimbau Tenang
loading...
A
A
A
"Kami dalam lingkungan gereja juga berdoa ya, dan kami sampaikan kepada masyarakat dan keluarga korban untuk tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan keresahan. Kasus ini sementara ditangani pihak yang berwenang, apalagi sudah ada atensi dari Presiden, Panglima dan Otoritas di Mimika," lanjutnya.
"Kami juga minta supaya ini berjalan dengan baik dan penegakan hukum atas kasus ini bisa terbuka dan masyarakat bisa tahu bahwa ada keseriusan yang dilakukan oleh aparat untuk menegakkan hukum atas kasus ini," ucapnya.
Pendeta Petrus juga meminta kasus mutilasi tersebut tidak dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menggiring persoalan ini menjadi keresahan dikalangan masyarakat.
"Kami juga berharap agar tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan kasus ini untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya. Jangan juga berlarut-larut, harus segera diproses hukum. Ini yang kami sampaikan, kalau boleh jangan berlarut-larutlah, dan kami harapkan supaya hal seperti ini tidak terulang lagi, sebab itu mereka adalah masyarakat kami yang sederhana dan biasa-biasa saja," katanya.
Dia sangat berharap bahwa dengan adanya daerah otonomi baru (DOB) anak-anak muda Papua bisa menyiapkan diri, karena masa depan wilayah-wilayah itu ada ditangan mereka.
"Apalagi kita sedang berada di krisis global yang terjadi di dunia, ini persaingan yang cukup ketat. Sehingga anak anak kita ini harus benar-benar belajar dengan baik, kuliah dengan baik dan tidak turut dalam kegiatan kegiatan yang malah membuat mereka tidak fokus lagi dan nanti ujung-ujungnya mereka putus sekolah atau putus kuliah. Ini sangat disayangkan," sambungnya.
Hal senada disampaikan Pendeta Joop Suebu, Ketua Persekutuan Gereja Gereja Jayapura (PGGJ) di Kabupaten Jayapura.
Dia turut mengecam aksi keji yang dilakukan oleh oknum aparat. Pihaknya berharap kasus tersebut bisa segera diproses hukum secara adil.
"Sebagai tokoh gereja kami sampaikan berbelasungkawa yang mendalam atas para korban yang telah dimutilasi dan kami harap proses dengan seadil-adilnya bisa dilakukan terhadap para pelaku," tegasnya.
"Kami juga minta supaya ini berjalan dengan baik dan penegakan hukum atas kasus ini bisa terbuka dan masyarakat bisa tahu bahwa ada keseriusan yang dilakukan oleh aparat untuk menegakkan hukum atas kasus ini," ucapnya.
Pendeta Petrus juga meminta kasus mutilasi tersebut tidak dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menggiring persoalan ini menjadi keresahan dikalangan masyarakat.
"Kami juga berharap agar tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan kasus ini untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya. Jangan juga berlarut-larut, harus segera diproses hukum. Ini yang kami sampaikan, kalau boleh jangan berlarut-larutlah, dan kami harapkan supaya hal seperti ini tidak terulang lagi, sebab itu mereka adalah masyarakat kami yang sederhana dan biasa-biasa saja," katanya.
Dia sangat berharap bahwa dengan adanya daerah otonomi baru (DOB) anak-anak muda Papua bisa menyiapkan diri, karena masa depan wilayah-wilayah itu ada ditangan mereka.
"Apalagi kita sedang berada di krisis global yang terjadi di dunia, ini persaingan yang cukup ketat. Sehingga anak anak kita ini harus benar-benar belajar dengan baik, kuliah dengan baik dan tidak turut dalam kegiatan kegiatan yang malah membuat mereka tidak fokus lagi dan nanti ujung-ujungnya mereka putus sekolah atau putus kuliah. Ini sangat disayangkan," sambungnya.
Hal senada disampaikan Pendeta Joop Suebu, Ketua Persekutuan Gereja Gereja Jayapura (PGGJ) di Kabupaten Jayapura.
Dia turut mengecam aksi keji yang dilakukan oleh oknum aparat. Pihaknya berharap kasus tersebut bisa segera diproses hukum secara adil.
"Sebagai tokoh gereja kami sampaikan berbelasungkawa yang mendalam atas para korban yang telah dimutilasi dan kami harap proses dengan seadil-adilnya bisa dilakukan terhadap para pelaku," tegasnya.
Explore More