Pelopor Penguatan Moderasi Beragama Kemenag Diingatkan Tantangan Hoaks Dunia Digital

SEMARANG - Upaya penguatan moderasi beragama (MB) tidak jarang dihadapkan pada tantangan hoaks di dunia digital. Kondisi ini harus menjadi perhatian para penggerak penguatan MB Kementerian Agama.

Pesan ini disampaikan Staf Khusus Menteri Agama Bidang Komunikasi Publik dan Media Wibowo Prasetyo di hadapan para Kasi Pais Kemenag Kabupaten/Kota seluruh Jawa Tengah, ASN di lingkup Bidang PAI Kanwil Kemenag Jawa Tengah saat acara Orientasi Pelopor Moderasi Beragama di Semarang, Sabtu (10/9/2022).

"Tantangan penguatan MB tidak hanya di dunia nyata, tapi juga dunia maya, terutama hoaks terkait agama. Ini harus juga menjadi perhatian pelopor penguatan MB di berbagai wilayah, khususnya di Jawa Tengah," pesan Wibowo, panggilan akrabnya.

Baca juga: Kemenparekraf Dorong Peningkatan Kualitas UMKM Labuan Bajo

Hadir Kakanwil Kemenag Jawa Tengah Musta'in Ahmad, Kepala Biro HDI Ahmad Fauzin, Kabid PAI Kanwil Imam Buchori dan jajaran.

"Para penggerak atau pelopor penguatan MB harus akrab dengan dunia digital, paham monitoring isu, terutama seputar kerukunan, sekaligus mitigasinya," sambung Wibowo.

Dikatakan Wibowo, menjaga kerukunan saat ini dihadapkan pada tantangan yang lebih sulit. Pasalnya, banyak informasi palsu di media sosial yang berpotensi mengganggu kerukunan masyarakat. Berbagai hoaks dan disinformasi yang beredar di media sosial kerap berbalut dengan isu SARA (suku agama ras dan antargolongan), dan ini dapat memicu konflik di masyarakat.

Wibowo mencontohkan salah satu hoaks yang pernah beredar di Sri Lanka, pada Maret 2018. Saat itu, Sri Langka sampai menutup facebook dan whatsapp karena terjadi kerusuhan antaragama yang diakibatkan oleh berita bohong.

"Hoaks yang beredar saat itu, kaum minoritas muslim dituduh edarkan obat yang bisa membuat mayoritas muda mandul Itu dipercaya publik sehingga membuat kerusuhan dan kacau sampai akhirnya whatsapp dan facebook di sana ditutup," jelasnya.

Hoaks lainnya antara lain yang menimpa Kementerian Agama. Misalnya, hoaks bahwa dana haji habis karena digunakan untuk membiayai proyek Ibukota Nusantara (IKN). "Yang seperti ini harus bisa segera direspons penggerak MB. Sebab, disinformasi juga bisa memicu tindakan ekstrem yang tidak sejalan dengan semangat moderasi beragama," tutur Wibowo.